Bupati Ngada, Wakil Bupati dan Tiga Pimpinan DPRD Ngada.
BAJAWA, mediantt.com – Bupati Ngada, Andreas Paru, mengajak segenap elemen dan institusi di Ngada untuk bersama-sama bahu-membahu, terus membangun Kabupaten Ngada menuju Ngada yang selalu maju dan lebih baik di setiap langkah, dari waktu ke waktu.
Bupati Ngada juga mengajak duduk bersama dan terus memaknai perbedaan pendapat sebagai keberagaman yang tidak dapat menghentikan semangat dan panggilan untuk terus bekerja bagi masyarakat Kabupaten Ngada.
Hal ini disampaikan Bupati Andreas Paru saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 pada Agenda Persidangan I DPRD Ngada di Ruang Paripurna DPRD Ngada, Selasa (11/4/2023).
Seperti dilansir laman Kominfo Ngada, Bupati Andreas juga menyatakan mendukung transparansi dan evaluasi bersama DPRD Ngada serta kontrol publik, agar arah dan tujuan pembangunan Ngada dapat tercapai maksimal.
“Perbedaan pendapat itu akan selalu ada, tetapi jangan sampai menghambat pekerjaan. Tugas melayani masyarakat harus tetap berjalan. Saya juga perlu sampaikan permohonan maaf, saya sepakat bersama Pak Wakil Bupati untuk berjalan bersama-sama di 2023 sampai finish. Apalagi tahun 2024 memasuki tahun politik. Mari kita duduk bersama dan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Ngada. Prinsip saya, beda pendapat tidak akan menghalangi dan mempengaruhi tugas pelayanan saya kepada masyarakat Ngada,” papar Bupati Andreas yang juga Ketua Golkar Nagada ini.
Untuk diketahui, Selasa (11/04) bertempat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Ngada digelar Persidangan I, Paripurna I dan II DPRD Ngada dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngada Tahun Anggaran 2022
Persidangan I Paripurna I dan II diipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Ngada, Aloysius Soa, dihadiri Bupati Ngada Paru Andreas, SH, MH, Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena, SS, M.Hum, Ketua DPRD Kabupaten Ngada Bernadinus Dhei Ngebu, S.IP, Dandim 1625 Ngada Letkol CZI. Deni Wahyu Setiawan, SH, Kapolres Ngada diwakili Kabag Ops, Kejari Ngada diwakili Kasi Datun, Roy Tua Hakim SH, Anggota DPRD Ngada, Sekda Ngada, Theodosius Yosefus Nono, S.Sos, para Staf Ahli Bupati Ngada, para Asisten Setda, Sekretaris DPRD Ngada, Pimpinan Perangkat Daerah dan para awak media
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Penetapan APBD 2022 telah bersepakat melaksanakan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui 5 prioritas sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2022.
Kelima prioritas tersebut, diantaranya, Pertama, mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
Kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
Ketiga, mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pelayanan dasar;
Keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan melayani.
Kelima, memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui transformasi institusi budaya.
Gambaran Umum
Prioritas pertama, mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian berbasis kawasan melalui pemetaan Zona Agro Ekologi (ZAE).
Prioritas kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; prioritas ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pendidikan.
Peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan;
Peningkatan cakupan perlindungan sosial dan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, berkebutuhan khusus, lanjut usia dan para pekerja non formal (dalam bentuk Bansos, JKN Integrasi);
Peningkatan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara dan penyediaan Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) bagi aparatur desa, tenaga kontrak, BOKDA dan BOSDIK;
Pengentasan kemiskinan berbasis keluarga, diantaranya peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pelatihan ketenagakerjaan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kaum muda tentang mendayagunakan teknologi (digitalisasi informasi).
Prioritas ketiga, mengembangkan infrastruktur wilayah guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pelayanan dasar; pelayanan. Prioritas ini dilaksanakan melalui penataan Kota Bajawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta distribusi pusat-pusat pertumbuhan baru ke wilayah yang belum berkembang, peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, perkuatan kemampuan SDM dan Iptek (digitalisasi) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, peningkatan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat tidak mampu.
Berikutnya, peningkatan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat; peningkatan kualitas jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, destinasi pariwisata, pemukiman warga dan membuka isolasi dan Peningkatan tanggap darurat bencana.
Prioritas keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan melayani.
Prioritas ini dilaksanakan melalui percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), penerapan sistem akreditasi mutu pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, percepatan pelaksanaan mall pelayanan, peningkatan partisipasi para pihak (stakeholders) dalam merumuskan berbagai kebijakan daerah, pengembangan jaringan digital Informasi untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, kependudukan, perijinan untuk berusaha, sosial, dan keagamaan dan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. (kominfo/jdz)
