Wakil Ketua Komisi X DPR dari Golkar Hetifah Sjaifudian.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Partai Golkar menyoroti aturan masuk siswa SMA/SMK di Nusa Tenggara Timur (NTT) pukul 5 pagi. Waketum Golkar ini menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan risiko negatif bagi siswa.
“Menurut saya, sekolah kepagian itu meningkatkan banyak risiko yang negatif, khususnya bagi siswa. Karena belum ada contoh dan penelitian start kerja jam 5 atau 5.30 pagi banyak bagusnya atau sebaliknya,” kata Hetifah kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).
Hetifah mengatakan, sebelum diterapkan pada siswa, sebaiknya kebijakan tersebut dicoba dahulu sebelum diputuskan. Dia menyebut penerapan masuk kerja pukul 5 pagi diterapkan pada Gubernur dan jajaran Pemprov NTT.
“Maka, kalau mau trial dulu, bisa praktikkan untuk Gubernur dan pegawai kantor Pemprov. Tapi sambil diminta ahli kesehatan dan psikologi melakukan penelitian praktik ini,” kata dia.
Hetifah berharap Pemprov tidak asal dalam membuat kebijakan. Dia lantas mengutip ahli kesehatan terkait waktu ideal masuk sekolah, yakni pukul 08.30 WIB.
“Jadi harusnya nggak bisa asal gonta-ganti drastis sendiri kayak gitu. Dan yang penting juga, irama hidup seluruh keluarga juga terpengaruh, ketika jam aktivitas anggota keluarga khususnya anak berubah, ritme bisa menjadi berubah ke tidak beraturan. Yang dampak manfaat baiknya masih dipertanyakan,” kata Hetifah.
“Menurut American Academy of Pediatrics dan ahli kesehatan di negara lain waktu ideal memulai sekolah adalah jam 08.30. Anak yang mendapatkan istirahat cukup menunjukkan prestasi dan kehadiran lebih baik di sekolah,” tuturnya.
Hetifah memberi contoh pengalamannya sebagai orang tua terkait waktu dengan anak yang terimbas penerapan itu. Ia berharap kritik dari masyarakat didengar oleh pejabat terkait.
“Dari pengalaman saya sebagai ibu empat anak, waktu di pagi hari kan bagus buat keluarga berinteraksi sambil sarapan bareng dan lain-lain. Dan juga nggak ada evidence yang menunjukkan bahwa sekolah sepagi itu meningkatkan etos kerja. Alasannya nggak masuk akal,” imbuhnya. (dtc/jdz)
