Dr Inche Sayuna (tengah)
KUPANG, mediantt.com – Hebohnya kebijakan terbaru yang dianggap aneh dan konyol soal anak-anak SMA/SMK masuk sekokah pukul 05.00 Wita, memantik reaksi beragam dari publik. Ada yang mengecam habis kebijakan dadakan itu. Ada pula yang dengan vulgar menilai ini lebijakan tak masuk akal dan membuktikan bahwa kadis pendidikan NTT gagal paham terhadap pernyataan Gubernur Viktor Laiskodat.
DPRD NTT pun mengaku kaget karena tidak ada komunkasi dengan DPRD NTT (komisi 5) tentang kebijakan itu. Karena itu, DPRD NTT segera (hari ini) memanggil Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar mendapat penjelasan utuh dari Linus Lusi.
Ketika diminta komentarnya, Wakil
Wakil Ketua DPRD NTT, Dr Inche Sayuna, Selasa (28/2/2023), mengatakan kebijakan ini cukup mengagetkan karena belum ada komunikasi sebelumnya dengan DPRD. Karena adanya penolakan publik, maka Komisi V DPRD sudah agendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
“Saya dapat laporan besok (1/3/2023) ada RDP Komisi V dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan ini,” kata Inche.
Politisi senior Partai Golkar ini menjelaskan, di Indonesia jam masuk sekolah untuk siswa antara pukul 06.30 sampai 08.30. Dengan waktu tersebut, saat ini kegiatan belajar mengajar di Indonesia termasuk yang paling pagi.
Menurut dia, ada banyak riset yang mengkonfirmasi bahwa waktu sekolah yang terlalu awal diduga berpotensi mengurangi waktu tidur anak. Hal ini berisiko lebih besar mengganggu kesehatan mentalnya. “Saya berharap kebijakan ini harus ditinjau kembali dan segera dikembalikan ke jadwal semula sesuai yang sudah berlaku selama ini agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam dunia pendidikan,” kata Inche.
Sebelumnya, Koordinator Jejaring Indonesia, Honing Sanny menyampaikan surat terbuka bernada protes kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membatalkan kebijakan ini.
“Memerintahkan kepada Gubernur NTT selaku perwakilan pemerintahan pusat di daerah untuk menghentikan program proses belajar mengajar yang dimulai jam 05.00 Wita untuk dikembalikan ke waktu yang berlaku umum selama ini di seluruh Indonesia yakni jam 07.00 Wita. Terkait peningkatan kualitas pendidikan di NTT dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan termasuk kualitas pengajar serta meningkatan fasilitas sekolah,” tulis Honing Sani.
Dalam surat itu, Honing juga meminta presiden untuk memerintahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk turun ke Kupang dan melihat langsung keadaan yang terjadi serta memastikan bahwa program ini tidak dilanjutkan.
“Spirit untuk memajukan pendidikan adalah hal yang positif, namun memajukan jadwal sekolah pada pukul 05.00 pagi adalah keputusan yang terburu-buru, tidak masuk akal, belum pernah terjadi selama sejarah pendidikan baik di Indonesia maupun di dunia,” kata Honing.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, perubahan jadwal sekolah juga berdampak kepada perubahan semua pola kehidupan, termasuk jadwal siswa-siswa bangun tidur, para guru harus lebih cepat meninggalkan rumah.
Perlu juga memperhatikan faktor keamanan dalam perjalanan karena sebelum jam 05.00 kendaraan umum sebagai moda transportasi belum beroperasi, sehingga menyebabkan peningkatan biaya transport.
Selain itu, para orang tua juga mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan anak-anak mereka karena harus meninggalkan rumah dalam situasi masih gelap, terutama bagi anak-anak gadis. (*/jdz)
