George Hadjoh membacakan tanggapan Walikota Kupang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
KOTA KUPANG – Pemerintah Kota Kupang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada APBD tahun 2023 untuk penanganan inflasi dan dampak sosial bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, saat membacakan Tanggapan Wali Kota Kupang Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang : Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 pada Paripurna ke-4 Sidang I Tahun 2022/2023, Kamis (24/11).
Penjelasan ini untuk menanggapi permintaan sejumlah Fraksi seperti PDIP, Nasdem dan Demokrat yang minta agar Pemkot Kupang bersama TPID bekerja maksimal mengendalikan inflasi.
Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus dihadiri oleh Wakil Ketua II, Christian Baitanu beserta sejumlah Anggota DPRD Kota Kupang, para Asisten Sekda Kota Kupang serta segenap pimpinan perangkat daerah dan para camat.
Menurut George, untuk dapat mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Kupang akan melakukan langkah-langkah teknis, antara lain sidak pasar yang dilaksanakan setiap hari serta operasi pasar yang dilaksanakan masing-masing 2 kali seminggu di kelurahan dan tempat ibadah.
Pemkot Kupang juga mendorong pemanfaatan lahan kosong dengan menanam tanaman hortikultura (urban farming). Selain itu, Pemkot Kupang juga menjalin kerja sama antar daerah untuk pemenuhan ketersediaan (stok) bahan pangan, seperti Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. “Kerja sama dengan dua provinsi tersebut terutama untuk pasokan barang pabrikan, telur dan ayam beku,” katanya.
Adapun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab dalam upaya penanganan inflasi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara untuk terobosan urban farming yang memanfaatkan lahan kosong, dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
Penjabat Wali Kota juga mengatakan, untuk penurunan angka kemiskinan, stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak sebesar 151 miliar 494 juta 563 ribu 349 rupiah, yang tersebar pada perangkat daerah penanggung jawab antara lain, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Kesehatan. (ans/st)
