Antonio Heltra Pradana
LEWOLEBA, mediantt.com – Tenaga Ahli Arsitek yang juga Dosen Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Antonio Heltra Pradana, mebgatakan, ada benang merah atau korelasi antara pemukiman kumuh dan masalah stunting di Kabupaten Lembata.
“Sebagai Konsultan Perencanaan pada program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Lembata, saya coba menarik benang merah terkait permasalahan stunting di Kabupaten Lembata. Bagi saya, ada korelasi antara masalah tumbuh kembang anak atau stunting dengan tingkat kekumuhan yang terjadi di Lembata,” jelas Antonio Heltra Pradana kepada mediantt.com, usai Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik, di Aula Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata, Selasa (21/11) siang.
Dia mengatakan, semakin tinggi tingkat kekumuhan hunian warga, maka peluang stunting semakin tinggi. Hal ini, jelas dia, dipengaruhi faktor pola hidup yang tidak sehat akibat kebiasaan buruk yang salah satunya adalah perilaku buang sampah sembarangan.
Seperti diketahui, di Lembata ini ada beberapa persoalan penataan ruang, salah satunya adalah permukiman kumuh. Karena itu, menurutnya, di dalam FGD ini telah disepakati bersama berkaitan dengan rencana aksi dan rencana penanganan.
“Bagaimana kecamatan dan desa-desa yang akan menjadi prioritas program, lalu masukan-masukan yang sudah disampaikan kepada kami sehingga nanti akan kami akomodasi,” kata Dosen ITN Malang ini.
Dia juga menjelaskan, segala input yang penting, yang berkembang dalam kegiatan FGD, akan dimasukkan dalam rencana-rencana, dalam perhitungan-perhitungan saat penyusunan dokumen penanganan permukiman kumuh.
Karena itu, dia berharap, dari dokumen yang telah disusun bersama dengan camat, lurah, pihak desa bersama dinas terkait ini, nanti kita bisa mendapatkan anggaran yang cukup dari pemerintah pusat untuk bisa menangani permukiman kumuh yang ada di Lembata secara keseluruhan, agarLembata menjadi kota yang lebih indah, cantik dan kemudian bisa menjadi nol kumuh.
“Jadi tidak ada lagi permukiman kumuh yang ada di Lembata,” harap Heltra Pradana.
Menurut perspektifnya, hal ini tentu akan turut menyumbangkan angka kesehatan yang tinggi, seperti yang telah disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKP2) Kabupaten Lembata, Simon Emi Langoday, terkait masalah pemukiman kumuh dan sanitasi yang berkorelasi signifikan atau berkontribusi besar terhadap peningkatan stunting di Lembata.
“Jadi dengan adanya penanganan permukiman kumuh, selain penataannya juga akan membuat wajah Kota Lewoleba, kecamatan dan kelurahan yang telah masuk dalam delineasi perhitungan kami ini akan menjadi lebih baik,” katanya.
Dia juga menjelaskan, produk penataan permukiman kumuh ini bisa juga bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari meningkatkan tingkat kesehatan, lalu masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk tinggal di tempat yang lebih bersih, lebih layak sesuai standar kesehatan masyarakat, yang nanti juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Lembata.
Karena itu, daerah-daerah pesisir di Lembata yang dipetakan, yang telah masuk dalam zona kawasan kumuh tersebut, seperti di Kecamatan Nubatukan, berada di sepanjang bibir pantai mulai dari Rayuan Kelapa sampai dengan Kampung Nyamuk. Kecamatan Wulandoni, mulai dari pesisir Pantai Desa Wulandoni menuju Desa Pantai Harapan, sampai pesisir Pantai Desa Atakera dan Desa Leworaja, menjadi fokus penanganan permasalahan kumuh.
Sementara di Kecamatan Lebatukan, di Desa Merdeka menjadi tempat potensi kumuh yang mengarah di sepanjang pantai menuju Desa Hadakewa sampai ke Desa Waienga. Di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri, Desa Balauring dan Desa Umaleu menjadi tempat kumuh yang juga menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Kesemuanya ini butuh keseriusan dan kerja nyata dari setiap kita untuk menggolkan program prioritas ini,” ujarnya.
Untuk itu, tidak berlebihan bila Camat Lebatukan, Camat Omesuri, Camat Buyasuri, Lurah Lewoleba, Lurah Lewoleba Tengah, Lurah Lewoleba Utara, Kepala Desa Merdeka, Kepala Desa Balauring, Kepala Desa Umaleu, Kepala Desa Wulandoni, Kepala Desa Pantai Harapan, Kepala Desa Atakera dan Kepala Desa Leworaja, diundang dalam FGD dan Konsultasi Publik ini.
‘Segala pikiran ataupun masukan yang berkembang dinamis di dalam diskusi perencanaan program aksi akan diakomodir sebagai bahan tambahan untuk memperkuat dokumen yang telah ada,” katanya.
Karena itu, saran dia, beberapa kawasan pesisir pantai dalam Kota Lewoleba, di Kecamatan Wulandoni, Omesuri, Buyasuri dan Lebatukan, yang dalam pemetaannya menjadi kawasan kumuh yang perlu segera ditata atau menjadi prioritas utama untuk dikerjakan. Yentunya perlu ada dukungan dana dari pemerintah pusat,” imbuh dia. (baoon)
