Lambert Koban menandatangani dokumen serah terima jabatan Dirut PDAM Lembata.
LEWOLEBA, mediantt.com – Direktur Utama PDAM periode 2022-2027, Lambert Koban, mengatakan, dalam 100 hari kerja ke depan, pihaknya bertekad membawa PDAM ke arah yang lebih modern.
Hal ini disampaikan Lambert Koban ketika menggelar jumpa pers usai serah terima jabatan Direktur PDAM Lembata dari Plt Direktur Utama Lukas Lipataman ke dirinya, Senin (10/10) siang.
“Dalam 100 hari kerja ke depan saya akan melakukan koordinasi dan pembenahan melalui pemetaan semua masalah PDAM, baik dari aspek keuangan, aset, SOP-nya apakah sudah ada atau tidak akan dibuat untuk deskripsi masing-masing personil guna pengembangan SDM ke depan,” tegas Lambert.
Menanggapi keluhan masyarakat atau pelanggan air minum yang menjadi pesan Penjabat Bupati Lembata melalui Asisten II, Ambrosius Wurin Leyn saat serah terima jabatan, Lambert berkiat menggunakan sistem jaringan berbasis kawasan.
“Akar masalah keluhan masyarakat adalah pada jaringan. Jaringan saat ini ada yang masih peninggalan zaman Flores Timur, kemudian terkendala koordinasi antara PDAM dengan PU dalam pengerjaan fisik yang belum berjalan maksimal sehingga menyebabkan distribusi jaringan menjadi tidak merata,” kata Lambert.
“Ke depan PDAM sudah mempunyai master plan jaringan yang berbasis kawasan,” tambah Lambert Koban.
Dia juga menjelaskan, jaringan berbasis kawasan itu artinya PDAM memproduksi air untuk dijual. “Nah, kita dari sumber air atau dengan kata lain bahan baku tersebut ketika masuk ke unit produksi reservoir bak, itu sebenarnya sudah harus tahu berapa besar volume air yang masuk, karena mau diproduksi maka harus tahu berapa besar bahan bakunya. Dan sebenarnya sudah ada alat ukur disitu untuk mengetahui hal itu,” kata Koban.
Dengan alat itu, sebut dia, bisa diketahui di unit produksi berapa air yang hilang di dalam mesin produksi dan berapa yang keluar untuk distribusinya. “Dari sinilah prediksi-prediksi itu sudah ada sehingga manajemen sudah mulai bekerja di titik-titiknya,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, lanjut dia, air akan disuplai sampai ke basis kawasan melalui pipa-pipa distribusi. Kawasan ini juga kita petakan ke dalam unit-unit kawasan terkecil seperti kawasan A, kawasan B, kawasan C dan seterusnya.
“Perlu diperhatikan bahwa air yang didistribusikan untuk kawasan A tidak boleh berhubungan dengan kawasan B. Begitupun sebaliknya, kawasan B tidak boleh berhubungan dengan kawasan A atau kawasan lainnya. Jadi kawasan itu mandiri seperti sebuah daerah otonom yang airnya didistribusikan ke kawasan itu kemudian melingkar di kawasan itu. Hal yang sama juga dilakukan pada kawasan B dan kawasan lainnya. Sehingga dari situlah kita bisa memprediksi berapa pemasukan kita dari setiap kawasan itu lebih pasti,” tegasnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa jaringan berbasis kawasan ini bila dilaksanakan secara tepat guna maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan, akan ada banyak manfaat dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam penerapan jaringan berbasis kawasan karena mempersempit pengontrolan tingkat kerusakan.
“Misalnya, ketika di kawasan A diprediksi untuk produksi seribu penduduk, berarti saya bisa menghitung berapa kebutuhan air yang ada di situ sesuai standar yang dikeluarkan dari setiap area. Berarti air yang mengalir ke situ hanya sebesar itu, sama dengan PLN yang mengalirkan listrik sesuai daya yang kita minta,” katanya.
Karena itu, menurut dia, ketika tagian itu masuk pihaknya sudah bisa memprediksi nilai tagihan. Ketika nilai tagian itu berkurang berarti ada kebocoran di kawasan itu. “Nah, ruang untuk mendeteksi kerusakan itu akan menjadi lebih sempit, apakah ada kebocoran ataukah ada meteran yang tidak berfungsi secara optimal, ataukah mungkin ada yang sengaja mencuri air disitu. Itu pasti diketahui secara cepat,” tegas Koban.
Menurut dia, hal ini bisa berjalan sukses ketika manajemen kerja berbasis jaringan kawasan itu sudah terbentuk dengan baik, sehingga semuanya akan berjalan dengan normal.
“Mungkin kesulitan nanti, ketika semua cita-cita seperti itu bisa dilaksanakan tergantung anggaran yang perlu disiapkan. Namun terlepas dari masalah anggaran, yang terpenting adalah koordinasi antara PU dengan PDAM yang selama ini saya lihat belum maksimal. Saya akan koordinasi antara stakeholder baik di internal maupun eksternal harus tetap lebih ditingkatkan,” kata Koban.
Dia juga menjelaskan, terkait loket pembayaran yang masih terpusat, dia berencana menjadikan PDAM Lembata yang modern, maka ke depan manajemen PDAM seluruhnya berbasis digitalisasi. “Semua pembayaran retribusi air minum menggunakan aplikasi yang selama ini telah dibangun melalui kerjasama dengan Bank NTT,” tegasnya. (bily)
