DR Inche DP Sayuna, SH, M.Hum.
KUPANG, mediantt.com – Pro kontra kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,7 juta, terus memantik reaksi kritis. Setelah semua elemen protes kebijakan itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Dr Inche DP. Sayuna, SH, M.Hum dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan itu tidak populis dan cenderung merugikan rakyat.
“Penetapan tarif baru masuk TNK yang menuai pro dan kontra memberi indikasi bahwa kebijakan tersebut tidak populis buat rakyat dan cenderung merugikan rakyat banyak. Ada banyak masyarakat yang terdampak jika pemerintah tetap menaikkan harga tiket; mulai dari penduduk yang menyewakan jasa transportasi, penjual minuman dan makanan, penjual cinderamata, sampai penyewaan penginapan,” kritik Politisi Golkar NTT ini kepada mediantt.com, Selasa (2/8/2022).
Menurut Srikandi Politik Golkar ini, setiap aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, sejatinya memiliki ruang uji publik yang cukup, baik aturan tersebut sebelum diberlakukan maupun setelah diberlakukan. “Ruang uji publik ini dibuat agar pemerintah dapat mengukur sejauhmana peraturan/kebijakan tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat,” saran Sekretaris Golkar NTT ini.
Menurut Dr Inche, Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak untuk terus jalan dengan kebijakan ini, tapi harus dibuka ruang dilakukannya evaluasi untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
Artinya, menurut dia, ada pilihan opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo (TNK). “Menaikkan harga tiket bukanlah satu-satunya opsi untuk menjaga kelestarian TNK sebagai cagar alam. Pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah dan akses wisatawan masuk TNK tanpa harus menaikkan harga tiket,” katanya.
“Jadi sifatnya adalah menyederhanakan dan mencoba untuk melimitasi jumlah dan waktu bagi wisatawan. Bagi saya ini pilihan yang rasional dibanding pilihan untuk menaikkan tarif masuk ke destinasi TNK,” tegasnya, menambahkan.
Selain itu, sambung politisi asal TTS ini, kenaikan harga tiket juga kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca pandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi harusnya didorong dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyambangi destinasi wisata, bukan sebaliknya.
Karena itu, dia berharap kepada pemerintah agar TNK tidak boleh menjadi destinasi wisata yang ekslusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari dan melihat salah satu keajaiban dari 7 Keajaiban yang dicatat dunia. “TNK dalam kacamata saya tetap harus didorong sebagai destinasi yang sifatnya publik, yang sifatnya inklusif, yang semua orang bisa mengakses. Karena TNK sejak dari awal diposisikan sebagai destinasi yang sifatnya publik,” tegas Inche. (jdz)
