Fraksi Golkar Desak Pemkab Manggarai Cek Kenapa Tidak Dapat Dana Insentif Daerah

by -677 views

Yoakhim Jehati, S.Ag

RUTENG, mediantt.com – Ada berita buruk bagi masyarakat Manggarai. Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai tidak mendapat Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan RI. Pemkab sendiri bingung dengan hal ini. Karena itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Manggarai mendesak Pemkab untuk intens berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan mengecek mengapa tidak dapat DID tahun 2022.

Untuk diketahui, dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-1/PK.2/2022, Tanggal 11 Januari 2022, nama Kabupaten Manggarai tidak masuk dalam daftar penerima DID.

“Kita prihatin dengan kondisi ini. Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk intens melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Hal ini menjadi penting agar masyarakat mengetahui alasan tidak diberikannya DID kepada pemkab Manggarai,” tegas Ketua Fraksi Golkar, Yoakhim Jehati, S.Ag, kepada mediantt.com, Rabu (29/6)

Jehati menegaskan lagi bahwa fraksi Golkar meminta keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Manggarai untuk segera beekordinasi dengan Kementerian Keuangan di Jakarta.

“Sekali lagi kita meminta keseriusan pemerintah daerah untuk berkordiansi dengan kementerian terkait di Jakarta. Jangan diam saja. Daerah (Manggarai) sangat membutuhkan kucuran dana dari pusat, apalagi tahun 2022 ini Pemkab Manggarai tidak mendapatkan alokasi dana DAK,” kata Ketua Partai Golkar Manggarai ini, mengingatkan.

Bingung

Dikutip dari rakyatntt.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai, Drs. Jahang Fansi Aldus menjelaskan, Pemkab Manggarai bingung dan tidak tahu persis, kenapa Manggarai tidak mendapatkan DID. Padahal, tiga tahun sebelumnya sejak 2019, Kabupaten Manggarai selalu mendapatkan DID. Tahun 2019, Manggarai mendapatkan DID sebesar Rp 39 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 15 miliar, dan tahun 2021 sebesar Rp 20 miliar lebih.

“Dana insentif daerah ini kan sebetulnya ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah opini BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan beberapa persyaratan lain,” kata Fansi kepada wartawan.

Dia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah tahun 2021, Manggarai mendapatkan Opini WTP dari BPK RI. Namun, keputusan tentang ada dan tidaknya DID itu, tergantung pemerintah pusat melalui Kemenkeu. “Persyaratan atau keputusannya ada di pemerintah pusat, termasuk penilaiannya. Kita harapkan tahun ini (untuk tahun 2023), Manggarai memperoleh DID. Kita lagi tunggu-tunggu ini,” ujar Fansi. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments