FPG Kritisi Dana Desa Tak Untungkan Rakyat Tapi Disalahgunakan Kades

by -139 views

Sidang I DPRD TTU Tahun 2022

KEFAMENANU, mediantt.com – Dana Desa telah lama bergulir di TTU, namun belum memberikan keuntungan bagi masyarakat desa. Lebih banyak disalahgunakan oleh kepala desa. Saat ini banyak kades sedang berproses hukum.

Karena itu, Frakai Partai Golkar (FPG) DPRD TTU mengkritisi dana desa ini dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD TTU terhadap Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 beserta seluruh lampiran, serta 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah TTU, dalam Sidang I DPRD TTU Tahun Sidang 2022, Selasa (14/6).

Pemandangan umum ini dibacakan oleh Ketua Fraksi PG Dionisius Ulan, S.Pt, M.Si bersama Sekretaris Klemens Anin.

“Kelihatan di mana-mana Dana Desa yang ditangani pengelolaannya di desa-desa dalam wilayah Kabupaten TTU ini, rasanya tidak menguntungkan masyarakat desa yang bersangkutan secara signifikan. Sepertinya hanya dimanfaatkan oleh para Kepala Desa dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemdes itu sebagai peluang untuk melakukan KKNK untuk menguntungkan diri,” begitu sikap politik FPG.

Menurut FPG, hal ini bisa dilihat pada banyak Kepala Desa di Kabupaten TTU sampai kini masih ada di dalam lembaga kemasyaratan alias rumah penjara akibat melakukan korupsi terhadap Dana Desa. “Bahkan terduga dan terindikasi masih banyak Kepala Desa dan perangkatnya sering terperangkap dalam persekongkolan dengan pihak ketiga untuk melakukan KKNK namun tidak tertangkap tangan BPK dan KPK serta Inspektorat Daerah,” tegas FPG.

Fraksi Golkar juga berharap, pada waktunya BPK dan atau KPK serta Inspektorat Daerah bisa menertibkan perbuatan-perbuatan yang bersifat destruktif tersebut sampai tingkat desa di wilayah Kabupaten TTU.

“Mengapa FPG bisa menyoroti hal tersebut? Sebab rasanya sampai sekarang belum kelihatan jelas ada desa atau beberapa desa yang sangat menonjolkan pembangunan desanya secara signifikan akibat penggunaan Dana Desa yang ada dengan jumlah yang besar,” saran FPG.

Gedung Sekolah Tak Layak

Menyinggung soal belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan salalu dialokasikan setiap tahun anggaran, termasuk pada tahun anggaran 2021, namun di sisi lain juga terdapat gedung sekolah yang sudah lama rusak, bahkan tidak layak dipakai lagi. Juga jalan dan bendungan untuk irigasi persawahan di banyak lokasi persawahan pada beberapa kecamatan termasuk dataran persawahan di Kacamatan Biboki Moenleu, sulit atau tidak dapat dibangun, direhab sebagaimana yang diharapkan samapai dengan keadaan saat ini.

“Mungkinkah karena tidak cukup dananya atau memang dananya tidak ada, maka fisik bangunan sekolah, ruas jalan, dan jaringan irigasi dibiarkan rusak. Akibatnya persawahan di lokasi-lokasi tersebut pada musim tanam tahun ini tak dapat dikerjakan sebagaimana setiap tahun, agar tidak terjadi kekurangan makanan dan atau kelaparan. Perlu perhatian Pemda TTU,” saran FPG. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments