Airlangga Tegaskan Keputusan KIB Bersifat Kolektif dan Kolegial

by -87 views

Ketum Golkar Airlangga Hartarto bersama
Ketum Relawan Projo Budi Arie Setiadi.

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan keputusan yang diambil dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat kolektif dan kolegial.

“Bertemu dengan siapa pun sudah sepengetahuan pimpinan partai yang lain,” kata Airlangga di Jakarta, kemarin. KIB adalah koalisi yang digalang Golkar, PPP, dan PAN untuk menghadapi Pemilu 2024.

Airlangga menjelaskan, KIB dibentuk untuk menghilangkan politik identitas, menaikkanelektabilitas masing partai, hingga saling mengisi antarsesama anggota koalisi untuk membangun indonesia.

“Koalisi nasionalis religius, baik yang muslim tradisional maupun muslim yang modernis, untuk menghilangkan politik identitas,” ujar Airlangga.

Hal senada disampaikan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bawha koalisi itu dibangun dengan kesepakatan yakni prinsip kesetaraan diantara partai koalisi dan solidaritas kuat.

Terkait dengan kemungkinan retaknya koalisi jelang Pemilu, dia menegaskan aneh bin ajaib jika kemudian sudah berteman dan menjalin hubungan dengan baik, masih ada cemburu dan melakukan sesuatu.

“Saya kira itu politik yang tidak bagus dan menunjukkan politik yang kurang baik,” ujar Suharso.

Dia menegaskan, koalisi ingin menunjukkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, sesuatu yang baru dalam berdemokrasi ke depannya.

“Ini ikhtiar, untuk pandangan yang baik dan positif, kalau niatannya bagus, saya kira batu karang bisa dilewati,” tambah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pada acara Silatnas yang digelar di Senayan Sabtu malam lalu, tiga ketum parpol anggota KIB secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya koalisi indonesia bersatu (KIB).

Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Tiga pimpinan partai politik itu juga menyepakati bahwa koalisi masih terbuka untuk partai politik lainnya yang ingin bergabung. Selain itu, mereka juga bersepakat jika koalisi belum akan membahas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

3 Poin Kesepakatan KIB

Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB resmi dibentuk oleh tiga partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tiga ketua umum partai langsung menandatangani secara tertulis koalisi yang resmi dibentuk ini di Hutan Kota by Plataran, Sabtu 4 Juni 2022.

Berikut poin-poin yang disepakati oleh tiga partai politik tersebut menjelang pemilihan umum 2024.

1. Resmi Membentuk KIB Secara Tertulis

KIB resmi dibentuk berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh tiga ketua umum partai politik. Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kesepakatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat pertama kali membentuk KIB pada Kamis, 12 Mei 2022. Sejumlah kader dari tiga partai politik hadir menyaksikan penandatanganan pada kemarin malam.

2. Ingin Akhiri Politik Identitas

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan koalisi ini menyepakati untuk mengakhiri politik identitas. Dia mengklaim koalisi ini untuk membentuk suasana kebersamaan dan politik persatuan untuk 2024 nanti.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyinggung soal polarisasi di masyarakat, menurut dia salah satunya terjadi karena ajang pemilu presiden atau pilpres. Zulkifli menilai situasi bernegara dalam 10 tahun terakhir mengkhawatirkan karena pilpres sebelumnya hanya dua pasang calon saja, maka dari itu dia berharap kelak ada tiga pasang calon yang akan maju.

Senada dengan mereka berdua, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa juga mempertanyakan relevansi politik identitas saat ini karena masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa. Maka dari itu, Suharso berharap KIB bisa mendorong kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi.

3. Partai Lain Masih Boleh Gabung

Zulkifli menyatakan KIB membuka peluang bagi partai lain yang ingin menyusul bergabung. Alasan lainnya adalah belum adanya deklarasi, karena masih menunggu resmi dimulainya pemilu 2024. (cnn/jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments