FPG Desak Inspektorat Audit PKS BKAD dan Bank NTT, Juga PT Flobamor

by -200 views

Suasana Paripurna DPRD NTT dengan agenda Pemandangan Umum Frakai.

KUPANG, mediantt.com – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT memberikan catatan kritis dan obyektif terhadap kinerja Gubernur dan Wagub NTT. FPG mendesak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat perintahkan Inspektorat untuk mengaudit perjanjian kejasama antara Bank NTT dan BKAD. Juga mengaudit pengelolaan dana oleh PT Flobamor.

Pernyataan politik FPG ini tertuang dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD NTT terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTT TA 2021, dalam Paripurna yang digelar di Gedung DPRD NTT, Rabu (18/5/2022).

“Fraksi Partai Golkar menyampaikan proficiat kepada Pemerintah Provinsi NTT atas hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang telah diperoleh ketujuh kalinya secara berturut-turut. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 adalah sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi NTT secara administrasi, publik dan politis kepada seluruh komponen masyarakat NTT,” demikian pemandangan Umum FPG yang dibacakan juru bicara FPG, Gabriel Manek.

FPG berpendapat, “Berdasarkan analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2021, terungkap bahwa setiap tahun kebutuhan fiskal Provinsi NTT terus membesar. Sementara itu, kapasitas fiskal kita hanya sebesar Rp 1.292.137.733.417. Inilah kemampuan fiskal riil Provinsi NTT untuk membiayai program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD pada TA 2021. Sementara ruang fiskal Pemerintah Provinsi NTT hanya sebesar Rp 2.413.412.930.553 untuk membiayai Program-program prioritas Pembangunan Daerah TA 2021”.

Menurut FPG, bila melihat keseimbangan primer APBD TA 2021, maka terjadi minus sebesar Rp 969.055.448.634. Sehingga Pemprov NTT sebenarnya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bunga pinjaman plus pokok pinjaman yang secara total berada pada kisaran Rp 1,4 triliun. Secara teoritis, manakala keseimbangan primer positif, maka hal itu berarti kita memiliki dana yang cukup untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, tetapi manakala keseimbangan primer negatif, maka kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Hal ini perlu secara khusus mendapat catatan dari Fraksi Partai Golkar agar saudara Gubemur mengelola APBD secara berhati-hati dan memelihara disiplin anggaran karena taruhannya adalah nasib rakyat.

FPG juga menyatakan, seperti terlihat pada hasil analisis Pansus DPRD bahwa tunggakan PAD dari tahun ke tahun terus meningkat. pada TA 2020 tunggakan PAD sebesar Rp.107.241.069.811 sementara pada Tahun Anggaran 2021, meningkat menjadi Rp.144.770.253.236. Menurut hemat FPG, hal itu terjadi karena kombinasi tiga variabel utama.

Audit PKS BPAD dan Bank NTT

“Pertama, sistem akuntansi pemerintah yang berbasis aktual, Kedua, kinerja UPTD di kabupaten/kota hanya mengandalkan tenaga kontrak dengan biaya operasional yang sangat rendah. Ketiga, penentuan target baru setiap tahun masih bersifat inkremental karena belum tersedianya basis data kendaraan bermotor yang akurat. Perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi, cg Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan PT Bank NTT dimana disepakati agar Samsat Online diintegrasikan penuh dengan sistem Online Bank NTT dibatalkan secara sepihak oleh BPAD karena enggan memberikan seluruh data kendaraan bermotor untuk diinput dalam sistem Online Bank NTT. BPKAD kembati menyewa Vendor di luar Bank NTT dengan biaya miliaran rupiah dengan segala resikonya. Sementara bila diintegrasikan penuh dengan bank NTT menjadi zero cost, seluruh data kendaraan bermotor terjamin keamanannya, dan meminimalisir penyimpangan. Kerjasama BPKAD dan Bank NTT sekarang ini hanya pada payment gateway saja. Karena itu Fraksi Partai Golkar meminta saudara Gubernur untuk memerintahkan Inspektorat Provinsi melakukan audit terhadap kasus batalnya Perjanjian Kerja Sama ( PKS) Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bank NTT, khususnya oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut di atas. Tanpa basis data subyek dan obyek pajak yang akurat, aman dan dapat diakses secara online secara real time, kita sulit meningkatkan PAD setiap tahun secara signifikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Badan Usaha Milik Daerah, selain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memberikan kontribusi kepada APBD setiap tahun. “Kita memiliki empat BUMD, yaitu PT Bank NTT, PT Jamkrida, PT Flobamor dan PT KI Bolok. Dari ke 4 BUMD tersebut, hanya PT Bank NTT dan PT Jamkrida yang memberikan kontribusi PAD pada APBD 2021. Sedangkan dua BUMD lainnya, yaitu PT Flobamor dan PT KI Bolok belum memberikan kontribusi PAD pada APBD TA 2021. Kalau PT KI Bolok, dapat dimaklumi karena baru saja didirikan dan mendapatkan suntikan dana penyertaan modal pada TA 2021 dan kegiatannya masih berkonsentrasi pada penataan, baik infrastruktur kantor, maupun renegosiasi kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dulunya ditandatangani tetapi kurang menguntungkan Pemda NTT,” sebut Gabriel.

Audit PT Flobamor

Yang sulit dipahami oleh Fraksi Partai Golkar, kata Gabriel, adalah nasib PT Flobamor, bukan saja karena belum memberikan kontribusi selama bertahun-tahun, tetapi nasibnya dan orientasi bisnisnya. “Selama satu dua tahun terakhir ini DPRD Provinsi NTT terus menyoroti kinerja PT Flobamor ini. Fraksi Partai Golkar sendiri, sudah berkali-kali meminta agar PT Flobamor ini diaudit keuangannya dan diaudit kinerjanya. Bahkan Fraksi Partai Golkar merekomendasikan agar PT Flobamor dilikwidasi saja dan membentuk BUMD baru. Tetapi tentunya Saudara Gubernur mempunyai pandangan berbeda tentang PT Flobamor ini. PT Flobamor malah diberi kepercayaan untuk mengelola Hotel Sasando intenasioal. Juga PT Flobamor diberi kepercaayaan mengelola Hotel Plago di Labuan Bajo, pasca pengambil alihan secara paksa oleh Pemda Provinsi NTT. Tetapi hotel Plago sampai sekarang justru diterlantarkan dan menyebabkan kerugian daerah milyaran rupiah setiap tahun. Jika kondisi ini dibiarkan terus maka berpotensi menimbulkan masalah hukum yang membebani Pemda Provinsi NTT sekarang dan pada masa yang akan datang,” demikian sikap FPG.

Tidak hanya itu, PT Fiobamor juga digadang-gadang menjadi mitra kerja petani Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), mitra kerja nelayan dalam budidaya ikan kerapu dan rumput laut. Sementara itu, PT Flobamor juga mendapat catatan dari BPK dalam hal pengadaan beras JPS di Dinas Sosial, karena diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara. “Core bisnis PT Flobamor yang dulunya mengelola 3 Kapal Motor Penyeberangan (KMP) untuk melayani rute-rute yang sulit terjangkau namun sekarang, core bisnisnya menyadi tidak jelas lagi. Karena itu Fraksi Partai Golkar meminta saudara Gubernur melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap PT Flobamor sehubungan dengan audit terhadap dana subsidi Pemerintah Pusat untuk pengoperasian dua KMP yang dikelola PT Flobamor. Juga Audit dana pinjaman 100 miliar dari Bank NTT dengan agunan aset Flobamor Regency, audit keuangan hotel Sasando Internasional, yang tahun 2021 tidak menghasilkan deviden, Audit terhadap pengelolaan hotel Piago yang diterlantarkan oleh PT Flobamor, Audit investigasi atas pengadaan beras pada Dinas Sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, juga audit terhadap keberadaan begitu banyak anak perusahaan PT Flobamor. Serta audit terhadap Rp. 1,6 miliar berupa deviden yang tidak disetor ke kas daerah Pemda Provinsi NTT,” ujar Gabriel Manek.

Disebutkan, sejumlah sikap politik Fraksi Golkar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2021 sebagi bentuk kemitraan antara legislatif dan eksekutif. “Fraksi Golkar menerima  Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme persidangan DPRD dan mendapat persetujuan bersama,” ujar Gabriel Manek. (*/jdz)

2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments