TPDI Surati Mendagri untuk Batalkan Pengesahan Wabup Ende Erik Rede

by -465 views

Petrus Selestinus

Pengantar Redaksi

Polemik Wabup Ende terlantik Erik Rede belum tuntas. Kalangan kritis terus mempersoalkan legalitas pelantikan itu. Sebab sehari sebelum pelantikan sudah ada SK Pembatalan dari Depdagri. Gubernur NTT Viktor Laiskodat nekad melantik Erik. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) paling getol menyoroti kasus politik ini. Terbaru, Kordinator TPDI Petrus Selestinus, SH, menyurati Mendagri. Apa isi suratnya, berikut kutipan lengkap surat bertanggal 21 Februari itu, yang juga diiterima mediantt.com, Selasa (1/3).
————————-

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : 003/TPDI/III/2022
Perihal : KLARIFIKASI DAN PEMBATALAN PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI ENDE, NTT.

Kepada
Yth. MENTERI DALAM NEGERI RI
di –
J a k a r t a.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 dan Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, pada tanggal 27 Januari 2022, serta Pelantikannya oleh Gubernur NTT, tanggal 27 Januari 2022, masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, maka bersama ini untuk dan atas nama KEBENARAN, KEADILAN dan DEMOKRASI, TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI) meminta agar Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) “Memberikan KLARIFIKASI kepada Publik dan MEMBATALKAN Surat Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa DPRD Kabupaten Ende, Provinsi NTT dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nomor : 235/DPRD/170/1.1.200/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Perihal Penyampaian Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Terpilih; dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.131/I/372/XI/2021, tanggal 22 November 2021, Hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah menyampaikan Berkas Usulan kepada Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) untuk Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende terpilih Sdr. ERIKOS EMANUEL REDE, periode sisa masa 2019-2024.

2. Bahwa berdasarkan Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT dimaksud, maka Mendagri dalam Pengumuman Kemendagri pada Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri tanggal 22 November 2021, menyatakan bahwa “Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende
“DITOLAK”, kami kutip (Permohonan Ditolak, Alasan Tolak : Selamat siang, mohon maaf untuk usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende belum dapat diproses, dikarenakan tidak melampirkan usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pengusung.
Dasar Hukum :
a. Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 2015; b. Penjelasan Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016; c. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) dstnya.

3. Bahwa meskipun Mendagri melalui Pengumumannya pada ULA Kemendagri tanggal 22 November 2022, menyatakan Menolak Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Pimpinan DPRD Ende dan Partai Politik Pengusung tidak melakukan perbaikan atau melakukan proses Pemilihan Ulang Wakil Bupati Ende guna memenuhi kekuranglengkapan persyaratan Administrasi yang bersifat wajib yaitu Usulan DPP Partai Politik Pengusung sesuai syarat Undang-Undang.

4. Bahwa begitu pula dengan Mendagri, meskipun tahu bahwa sejumlah persyaratan formil dan prosedur Pemilihan Wakil Bupati Ende masih bermasalah, namun Mendagri dalam Surat Keputusannya Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Januari 2022, telah melakukan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Sdr. ERIKOS EMANUEL REDE, untuk periode 2019-2024.

5. Bahwa di dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Januari 2022, pada bagian Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan, Mendagri menyatakan bahwa pihaknya telah menerima “Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nomor : 235/DPRD/170/1.1.200/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Perihal Penyampaian Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Terpilih; dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.131/I/372/XI/2021, tanggal 22 November 2021, Hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, akan tetapi Mendagri dalam bagian “Memperhatikan” tidak “mendeclare” apakah DPRD Kabupaten Ende telah melakukan perbaikan terhadap kekuranglengkapan Berkas Usulan berupa SK DPP Partai Politik Pengusung Calon Wakil Bupati Ende, yang oleh UU, PKPU dan Peraturan Pemerintah mengharuskan mengajukan 2 (dua) nama sebagai Calon Wakil Bupati.

6. Bahwa perlunya Mendagri mendeclare soal pemenuhan berupa perbaikan atas kekuranglengkapan persyaratan dimaksud di atas, oleh karena Mendagri dalam Pengumuman Kemendagri pada ULA Kemendagri tanggal 22 November 2021, yang juga telah dibaca dan direspons secara positif olehPublik NTT, sebagai suatu sikap tegas Mendagri dalam persoalan Pemilihan Wakil Bupati Ende, karena terdapat fakta yang juga sudah diketahui oleh Publik NTT, yaitu kekuranglengkapan persyaratan Administrasi Pencalonan dan Admnistrasi Calon Wakil Bupati Ende, tentang “tidak adanya SK Usulan DPP Partai Politik Pengusung Calon Wakil Bupati”, baik atas nama Bakal Calon Dr. drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes maupun atas nama Bakal Calon Erikos Emanuel Rede.

7. Bahwa selain dari pada itu, khusus tentang Bakal Calon Erikos Emanuel
Rede, terdapat fakta baru terkait dengan persyaratan UU tentang “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”, karena ternyata terdapat dokumen yang beredar di tengah
masyarakat, menerangkan bahwa Bakal Calon Wakil Bupati Ende ERIKOS EMANUEL REDE, Ketik mendaftartakan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Ende, sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang sedang macet dan berpotensi merugikan keuangan negara”, hal mana perlu dicermati sejalan dengan persyaratan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang mensyaratkan antara lain seorang Bakal Calon “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara”.

8. Bahwa kondisi dimana Bakal Calon Wakil Bupati Ende, baik atas nama Dr. drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes maupun Erikos Emanuel Rede, sejak awal diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Paket MJ kepada Bupati Ende pada tanggal 21 Agustus 2021 dan Penyerahan Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Ende kepada Panitia Pemilihan sama sekali tidak menyertakan SK Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung, terhadap 2 (dua) nama Bakal Calon Wakil Bupati Ende, masing-masing atas nama Dr. drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes dan atas nama Erikos Emanuel Rede, sebagaimana Mendagri dalam ULA Kemendagri tanggal 22 November 2021 telah mengumumkan bahwa Permohonan DITOLAK, kemudian disusul dengan Penarikan Kembali SK Pengesahan Pengangkatan Mendagri sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen OTDA pada tanggal 27 Januari 2022, dimana Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Nomor: 132.53/956/OTDA, Hal Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, yang ditujukan kepada Gubernur NTT, isinya :

a. Mendagri menegaskan SK. Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

b. Mendagri menyatakan setelah mencermati dan menelusuri kembali dari sisi formil dan prosedural terhadap dokumen pengusulan
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, maka dipandang perlu secara bersama-sama melakukan konsolidasi dokumen pengusulan dimaksud.

9. Bahwa Mendagri kemudian menegaskan dalam point c, berkenaan dengan alasan pada point a dan b di atas, Mendagri Menarik Kembali Surat Mendagri Nomor : 132.53/879/OTDA, tanggal 25 januari 2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Mendagri, dan Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, namun hingga saat ini, perbaikan
dimaksud tidak pernah diketahui public NTT.

10. Bahwa penegasan Mendagri bahwa Mendagri “Menarik Kembali Surat Mendagri Nomor : 132.53/879/OTDA, tanggal 25 januari 2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Mendagri, dan Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, sebagaimana diuraikan pada butir 8 dan 9 di atas, membuktikan bahwa Mendagri mengakui hal ikhwal kekuranglengkapan Berkas Dokumen Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende a/n. ERIKOS EMANUEL MERE, tidak pernah diperbaiki dan perbaikan itu tentu harus melalui Proses Pemilihan Ulang karena menyangkut syarat-syarat yang wajib dipenuhi saat penyerahan persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati oleh Partai Politik Pengusung.

11.Bahwa padahal persyaratan pencalonan menurut ketentuan pasal 39 ayat (3) huruf c, PKPU Nomor : 1 Tahun 2020, Tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota, dikatakan bahwa, “dalam mendaftarkan bakal pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan antara lain menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan
calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat”, yang dalam hal ini oleh DPP Partai Politik Pengusung Koalisi Marsel-Jafar” yang harus disertakan pada saat penyerahan Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Ende yaitu, Dr. drg. DOMINIKUS MINGGU MERE, M.Kes dan ERIKOS EMANUEL REDE.

12.Bahwa segala kekuranglengkapan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Wakil Bupati Ende, terutama Surat Dukungan dari DPP Partai Politik yang tergabung dalam Partai Politik Pengusung, tidak pernah dipenuhi, padahal pada tanggal 22 Oktober 2021 Pimpinan DPRD Kabupaten Ende, melalui Surat Nomor : 184/DPRD/170/1.1.200/X/2021, Perihal Penyampaian Surat Dukungan DPP, yang ditujukan kepada : Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende; Ketua DPC PDIP Kabupaten Ende; Ketua DPD Nasdem Kabupaten Ende; Ketua DPC PKB Kabupaten Ende; Ketua DPC Demokrat Kabupaten Ende; Ketua DPC PKS Kabupaten Ende; dan Ketua DPK PKP Kabupaten Ende, diminta untuk menyerahkan Surat Dukungan dari DPP terhadap kedua Calon Wakil Bupati, paling lambat akhir Oktober 2021, namun hingga Pemilihan Wakil Bupati Ende dilaksanakan dan Penetapan Hasil Pemilihan hingga Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende dikirim ke Mendagri tanggal 16 November 2021,
kekuranglengkapan Surat Dukungan dari DPP Partai Politik Pengusung (ada 7 Partai Politik), namun tidak ada satupun dari DPP Partai Politik Pengusung yang melengkapi.

13.Bahwa kekuranglengkapan Dokumen Pencalonan dan/atau Calon Wakil Bupati Ende yang tidak pernah diurus untuk dipenuhi oleh Para Ketua DPD/DPC Partai Politik Pengusung untuk 2 (dua) nama Bakal Calon yaitu Dr. drg. DOMINIKUS MINGGU MERE, M.Kes dan ERIKOS EMANUEL REDE, adalah buah dari kinerja DPRD Ende yang tidak professional, tidak taat asas dan tidak taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan itu diikuti pula hingga Mendagri pun terjebak dalam perilaku ketidaktaatan terhadap Asas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Pilkada, yaitu tidak melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi terhadap seluruh Dokumen Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan Wakil Bupati Ende Ketika
hendak mengeluarkan Keputusan.

14.Bahwa satu hal yang membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende tidak bekerja secara professional adalah tidak melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen Bakal Calon sebelum Penetapan Calon, segera setelah Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende menerima penyerahan persyaratan Bakal Calon, karena ternyata Bakal Calon Wakil
Bupati Ende ERIKOS EMANUEL REDE, Ketika penyerahan persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Ende, sedang berada dalam kondisi ”memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”, namun hingga saat ini tidak pernah diklarifikasi untuk dipenuhi oleh masing-masing Calon Wakil Bupati, tetapi oleh Panitia Pemilihan di DPRD diteruskan pemilihannya dan diusulkan untuk dilakukan Pengesahan Pengangkatan dan
Pelantikan Wakil Bupati Ende, kepada Mendagri.

15. Bahwa dalam pada itu, meskipun Menteri Dalam Negeri RI mengetahui bahwasannya Calon Wakil Bupati Ende terpilih ERIKOS EMANUEL REDE,tidak didukung dengan persyaratan pencalonan yang merupakan syarat wajib oleh Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA dan PKPU Nomor : 1 Tahun 2020, Tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota yaitu “SK. Usul Pencalonan oleh DPP Partai Politik Pengusung Koalisi Marsel-Jafar” dan mengetahui pula bahwa kekurangan persyaratan pencalonan itu tidak pernah dipenuhi bahkan Permohonan Pengesahan Pengangkatan dinyatakan “DITOLAK” melalui ULA Kemendagri pada tangal 22 November 2021, namun nyatanya Mendagri tetap mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, walau kemudian ditarik kembali.

16.Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Nomor : 132.53/956/OTDA, Hal Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, yang ditujukan kepada Gubernur NTT, isinya :

a. Mendagri menegaskan SK. Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

b. Mendagri menyatakan setelah mencermati dan menelusuri kembali dari sisi formil dan prosedural terhadap dokumen pengusulan
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, maka dipandang perlu secara bersama-sama melakukan konsolidasi dokumen pengusulan dimaksud.

c. Mendagri menegaskan, berkenaan dengan alasan pada point a dan b di atas, Mendagri menarik Kembali Surat Mendagri Nomor :
132.53/879/OTDA, tanggal 25 Januari 2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Mendagri, dan Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

17.Bahwa Penarikan Kembali Surat Keputusan Mendagri dimaksud, sangat beralasan karena berdasarkan ketentuan pasal 39 syst (3) huruf c PKPU Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota, dikatakan bahwa “dalam mendaftarkan bakal pasangan calon (calon) oleh Partai Politik, harus memenuhi persyaratan antara lain menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon (calon) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat”.

18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 40 huruf d angka 3 PKPU No. 1 Tahun 2020, dikatakan bahwa : dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan tanda terima pendaftaran formular model TT.1-KWK. yang berisi antara lain Nomor dan Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal calon yang diusulkan oleh pengurus partai Politik tingkat Provinsi atau pengurus Partai tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat. Sedangkan pada pasal 41 ayat (1), dikatakan bahwa : “dalam hal terdapat satu atau lebih Partai Politik dalam gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tentang persetujuan pasangan calon (calon), KPU (Panitia Pemilihan DPRD) menyatakan Partai Politik tersebut tidak menjadi bagian dari Partai Politik Pengusul bakal pasangan calon (calon) dan mencatatnya dalam Berita Acara. (Penyertaan DPP. Partai Politik Pengusung ini menjadi wajib,
kaitannya dengan dukungan 20 % kursi di DPRD dalam pemilihan yang diwajibkan UU). Artinya syarat dukungan 20 % kursi di DPRD Kabupaten Ende dalam pemilihan Wakil Bupati Ende, Sdr. ERIKOS EMANUEL REDE tidak terpenuhi atau tidak ada sama sekali.

19.Bahwa di tengah penarikan kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, melalui Surat Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.53/956/OTDA, Hal Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, dimana Mendagri menarik Kembali Surat Mendagri Nomor : 132.53/879/OTDA, tanggal 25 Januari 2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Mendagri, dan Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, yang sudah beredar luas ke publik NTT melalui Media Sosial dan Media Online, Gubernur NTT justru tetap melantik bahkan tanggal pelantikan Wakil Bupati Ende, sesuai dengan Surat Undangan Bupati Ende, seharusnya dilaksanakan pada tanggal 28 Janari 2022, secara mendadak dimajukan
menjadi tanggal 27 Janari 2022, supaya terkesan bahwa Gubernur NTT belum menerima penarikan Kembali SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende.

20.Bahwa dari uraian-uraian dan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas, telah nyata bahwa sejak awal penjaringan Bakal Calon Wakil Bupati Ende, hingga Pemilihan dan Penetapan Hasil Pemilihan Wakil Bupati Ende, sudah terjadi pelanggaran terhadap prosedur dan proses Administrasi Pencalonan, namun hal itu dibiarkan berlangsung terus hingga Berkas Pemilihan dikirim ke Mendagri, sebagaimana terbukti dari Pengumuman Penolakan Berkas Calon Wakil Bupati Ende, pada ULA Kemendagri tanggal 22 November 2021, beberapa jam setelah Berkas Usulan Pengesahan Pengangkatan diterima Mendagri dari Gubernur NTT.

21.Bahwa pada saat ini publik NTT menunggu penjelasan dan sikap tegas dari Mendagri terkait dengan “Penarikan Kembali” Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, melalui Surat Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.53/956/OTDA, Hal Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, dimana Mendagri menarik Kembali Surat Mendagri Nomor : 132.53/879/OTDA, tanggal 25 Januari 2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Mendagri, dan Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, dengan janji untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

22. Bahwa akan tetapi hingga saat ini, bukan saja perbaikan dimaksud Mendagri tidak kunjung dilakukan, malahan Gubernur NTT telah mengabaikan penarikan kembali SK Mendagri dimaksud dan tetap melakukan pelantikan, sehingga persoalan Wakil Bupati Ende ERIKOS EMANUEL REDE yang sudah dilantik tentu saja tidak memiliki legitimasi hukum alias tidak sah namun yang
bersangkutan telah menjalankan tugas Wakil Bupati, menikmati fasilitas negara dan rumah Jabatan Wakil Bupati dll. yang seharusnya menurut hukum harus dikembalikan atau ditarik oleh Mendagri.

23. Bahwa istilah yang digunakan oleh Mendagri tentang “Penarikan Kembali” Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.53/956/OTDA, Hal Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, sesungguhnya tidak dikenal
dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena yang dikenal dalam Administrasi Pemerintahan menurut pasal 63 s/d pasal 66 adalah “Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan”.

24. Bahwa oleh karena itu Mendagri harus menjelaskan nomenklatur “Penarikan Kembali SK Mendagri soal Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende” dimaksud, masuk dalam kriteria yang mana, apakah Perubahan atau Pencabutan atau Penundaan dan/atau Pembatalan Keputusan, apalagi Mendagri sudah menegaskan tentang adanya permasalahan dari sisi “formil dan prosedural” terhadap dokumen pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, yang berimplikasi “Pembatalan Keputusan” karena terdapat cacat formil dan prosedural sesuai ketentuan pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

25. Bahwa sebagai bahan informasi perlu diberitahukan bahwa dalam mengelola Pemerintahan Daerah, Kemendagri pernah membuat cacat di dalam Pemerintahan Daerah Provinsi NTT yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dimana di dalam sengketa Pilkada antara Calon Bupati Drs. FIDELIS PRANDA dan Calon Wakil Bupati VINSENSIUS PATA, SH melawan MENDAGRI dalam perkara Gugatan PTUN, dimana Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 346 K/TUN/2011, tanggal 7 Mei 2011, MENOLAK Permohonan Kasasi Menteri Dalam Negeri dan SK. MENDAGRI dinyatakan BATAL dan diperintahkan untuk DICABUT yaitu :

I. MENYATAKAN BATAL :

a. Surat Keputusan MENDAGRI Nomor : 131-53-461 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Manggarai Barat, tanggal 09 Agustus 2010.

b. Surat Keputusan MENDAGRI Nomor : 131-53-462 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Manggarai Barat, Provinsi NTT, tanggal 09 Agustus 2010.

II. MEWAJIBKAN MENDAGRI MENCABUT :

a. Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131-53-461 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Manggarai Barat, tanggal 09 Agustus 2010.

b. Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131-53-462 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Manggarai Barat, tanggal
09 Agustus 2010. Namun oleh Mendagri sebagai pihak yang kalah dalam perkara Gugatan PTUN hingga putusan Mahkamah Agung RI No. 346 K/TUN/2011, tanggal 7 Mei
2011, membangkang melaksanakan perintah Mahkamah Agung untuk Membatalkan dan Mencabut SK Mendagri atas nama Bupati terpilih Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Wakil Bupati MAXIMUS GASA, karena terlibat politik uang, sehingga Bupati AGUSTINUS CH DULA dan Wakil Bupati MAXIMUS GASA menjalankan 5 (lima) tahun kepemimpinan 2010-2015 di Kabupaten Manggarai Barat dalam keadaan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, karena SK Pengankatannya dinyatakan dibatalkan dan dicabut.

Pertanyaannya adalah, apakah Mendagri TITO KARNAVIAN mau mengulangi perilaku Mendagri GAMAWAN FAUZI tahun 2011 dan membiarkan Pemerinah Daerah Kabupaten Ende, khususnya jabatan Wakil Bupati Ende dalam keadaan cacat hukum karena terdapat permasalahan formil dan procedural sebagai suatu pelanggaran hukum, sehingga permasalahan cacat hukum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 terulang lagi di NTT, hanya karena ada anggapan bahwa Masyarakat NTT sebagai warga masyarakat yang miskin, bodoh dan tidak berdaya).

M A K A : Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, bersama ini TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI), untuk atas nama KEBENARAN, KEADILAN dan DEMOKRASI, meminta kepada MENTERI DALAM NEGERI RI untuk :

A. MENJELASKAN KEPADA PUBLIK KHUSUSNYA NTT (sebagai Pendidikan Politik tentang) :
1. Permasalahan Formil dan Prosedur dalam Pemilihan Wakil Bupati Ende a/n. ERIKOS EMANUEL REDE, meliputi hal-hal apa saja, selain kekuranglengkapan Dokumen Persetujuan DPP. Partai Politik Pengusung.

2. Tindakan Mendagri berupa “Penarikan Kembali” Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, melalui Surat Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.53/956/OTDA, Hal Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 27 Januari 2022, dalam Hukum Admnistrasi
Pemerintahan masuk dalam kriteria yang mana, apakah Perubahan atau Pencabutan atau Penundaan dan/atau Pembatalan Keputusan, karena Mendagri sudah menegaskan tentang adanya permasalahan dari sisi “formil dan procedural” terhadap dokumen pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende.

B. MENUNTUT PEMBATALAN SK. MENDAGRI :

1. Meminta kepada Mendagri untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan PEMBATALAN dan mengumumkan PEMBATALAN Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, dan menegaskan bahwa Kabupaten Ende belum memiliki Wakil Bupati Ende, hingga hari ini dan selanjutnya memerintahkan untuk mengembalkan semua fasilitas jabatan Wakil Bupati Ende yang melekat pada diri ERIKOS EMANUEL REDE, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan sekarang.

2. Memerintahkan kepada DPRD Kabupaten Ende dan Partai Politik Pengusung untuk memproses ulang Pemilihan Wakil Bupati Ende (membuka pendaftaran bakal calon, pemilihan, penetapan hasil pemilihan hingga pengesahan pengangkatan) atau membiarkan Pemerintahan Kabupaten Ende berjalan tanpa Wakil Bupati.

Demikian permintaan KLARIFIKASI dan TUNTUTAN PEMBATALAN Keputusan Mendagri Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, a/n. ERIKOS EMANUEL REDE ini disampaikan semoga Bapak Mendagri berkenan mendengarkan dan mengambil keputusan yang tepat dan tegas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI
PETRUS SELESTINUS, SH.
KOORDINATOR

Tembusan :
1. Yth. Presiden RI di Jakarta.
2. Yth. MENKOPOLHUKAM RI di Jakarta.
3. Yth. Dirjen OTDA Kemendagri di Jakarta.
4. Yth. Ketua DPR RI di Jakarta.
5. Yth. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta.
6. Yth. KOMISI OMBUDSMAN RI di Jakarta.
7. Yth. Gubernur NTT di Kupang.
8. Yth. Bupati Kabupaten Ende di Ende.
9. Yth. Ketua DPRD Ende di Ende.
10. A r s i p. (*/jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments