Kasus DBD di NTT Terus Bertambah, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD

by -195 views

Ilustrasi nyamuk demam berdarah

KUPANG, mediantt.com –
Kurva jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi NTT, terus bertambah hingga pertengahan Februari 2022. Sebanyak sembilan orang meninggal dunia, sedangkan 60 orang masih menjalani perawatan medis di beberapa rumah sakit. Wakil Ketua DPRD NTT, Dr Inche Sayuna, pun berharap pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan peningkatan DBD saat ini.

“Sebelumnya delapan orang meninggal. Namun, ada tambahan satu warga yang meninggal lagi yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga sampai sekarang menjadi sembilan orang,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Erlina R Salmun, pekan lalu.

Akumulasi penderita DBD yang dihitung dari 1 Januari-15 Februari 2022, terdapat 1.197 kasus. Angka itu, kata Erlina, mengalami kenaikan dibandingkan dengan catatan pada 26 Februari 2022, yakni tercatat 1.473 kasus. “Artinya ada peningkatan kasus hanya dalam rentang waktu dua hari,” imbuh Erlina.

Ia mengatakan, sembilan warga yang meninggal itu, berasal dari Kabupaten Ngada tiga orang, Kabupaten Sumba Barat Daya dua orang, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Tengah, masing-masing satu orang.

Erlina memerinci, dari 1.473 kasus, paling banyak di Kota Kupang 249 kasus,disusul Kabupaten Manggarai Barat yakni 244 kasus, Kabupaten Sikka 187 kasus, Kabupaten Sumba Barat Daya 168 kasus, dan Kabupaten Lembata 99 kasus, Kabupaten Belu 82 kasus, Ngada 56 kasus dan Sumba Timur 55 kasus. Sedangkan 11 kabupaten lainnya angkanya di bawah 50 kasus.

Dari 21 kabupaten dan satu kota di NTT, hanya Kabupaten Alor yang belum ada kasus.

Ia menjelaskan, kasus DBD berdasarkan golongan umur, terbanyak pada usia 5-14 tahun yakni sebesar 46 persen, kemudian 1-4 tahun 31 persen, 15-44 tahun 21 persen, dan usia di bawah satu tahun 8 persen.

Menurut Erlina, ada sejumlah upaya yang dilakukan pihaknya untuk mencegah dan menangani DBD. Di antaranya pendistribusian logistik bubuk abate kepada pemerintah daerah di 21 kabupaten dan satu kota, sejak Januari 2022.

Kemudian, mengunjungi beberapa wilayah yang paling banyak terdapat kasus DBD seperti Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Nagekeo, dan Ngada, untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. “Kita juga berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, terkait pelaksanaan pencegahan dan pengendalian serta upaya-upaya yang dilakukan melalui surat menyurat, telepon maupun WhatsApp,” kata Erlina, dan berharap, kabupaten dan kota bisa segera membentuk satuan tugas hingga tingkat RT dan RW, supaya bisa menekan jumlah kasus DBD di NTT.

Lakukan Upaya Preventif

Merespons terus bertambahnya kasus DBD di NTT, Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Golkar, DR Inche DP Sayuna, mengatakan, sebagai penyakit menular berbahaya di Indonesia, demam berdarah dengue (DBD) perlu mendapat perhatian di tengah pandemi Covid-19 yang juga kurvanya semakin naik akhir akhir2 ini.

“Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan peningkatan DBD saat ini karena kita masih mengalami transisi musim dari penghujan ke kemarau basah dan ini sangat memungkinkan memunculkan banyak genangan air yang menjadi tempat subur untuk jentik nyamuk bisa berkembang. Kondisi menjadi semakin sulit karena saat ini bersamaan dengan pandemi Covid-19. Karena baik DBD maupun covid sama-sama dicirikan dengan panas tinggi,” kata Sekretaris Golkar NTT ini, mengiggatkan.

Karena itu, menurut Inche, kenaikan kasus DBD ini yang juga diikuti dengan angka kematian yang tinggi, maka patut menjadi perhatian lebih serius lagi untuk semua pihak. “Masyarakat harus didorong untuk aware terhadap hal ini dengan melakukan upaya-upaya preventif dan secara intensif melakukan berbagai langkah mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Misalnya dengan cara 3M yang memang sekian lama sudah dipahami oleh masyarakat yaitu, menguras, menutup dan mengubur terhadap kemungkinan yang menjadi sarang nyamuk berkembang biak. Mengelola sampah dengan baik jangan sampai berserakan, dll,” tegas Inche.

Dia juga meminta pemerintah dapat terus fokus melakukan diagnosis secara tepat dan msyarakat yang terindikasi DBD harus bisa dipastikan terlayani dengan baik. “Dengan diagnosis rapid tes maka akan segera diketahui jika gejala ringan bisa diobati ke puskesmas terdekat. Sedangkan jika gejala berat maka segera dilanjutkan perawatan ke rumah sakit,” katanya.

Buka Posko Pelayanan

Dia juga mengatakan, sebagaimana penanganan terhadap covid maka sebaiknya pemerintah juga bisa membuka posko pelayanan terhadap DBD sehingga masyarkat yang terindikasi mengalami DBD bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat.

“Jika angka tertular DBD yang diikuti dengan angka kematian cukup tinggi dan merata di kabupaten/kota, maka pemerintah sudah harus mengkaji untuk penetapan status KLB Darurat DBD sebab penetapan status klb ini menurut regulasi yang dikeluarkan kementrian kesehatan ada sekitar 7 persyaratan yang harus dipenuhi, baru bisa ditetapkan status klb.

“Menurut saya, yang lebih penting sekarang adalah pemerintah harus sigap dengan aksi-aksi yang tepat untuk penanganan terhadap korban.
DPRD akan mendukung penuh kebijakan dan berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuh Dr Inche. (kpc/jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments