Golkar Sarankan Pemerintah Perhatikan Nasib Pemegang Hak Ulayat Tanah

by -549 views

Suasana dialog antara tokoh adat di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, dan Gubernur VBL, Sabtu (27/11/2021).

KUPANG, mediantt.com – Perdebatan terbuka yang masih viral antara Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan pemilik hak ulayat Umbu Maramba Hawu di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Sumba Timur, kembali mendapat sorotan dan kritik dari Fraksi Partai Golkar DPRD NTT. Golkar menyarankan pemerintah daerah agar memperhatikan nasib para pemegang hak ulayat tanah.

“Menurut hemat saya, kita harus memetik hikmah dari tragedi 27 Nov 2021 itu. Bahwa sudah saatnya Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan nasib para pemegang hak ulayat tanah kabisu yang dihibahkan, dikerjasamakan, disewakan kepada pihak ketiga; apakah itu investor swasta maupun pemerintah. Tanah mereka terus menyusut dan tak akan pernah kembali lagi. Jangan biarkan hidup mereka kian merana sementara keuntungan pihak ketiga terus bertambah berlipat ganda,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, kepada mediantt.com, Sabtu (4/12).

Karena itu, sebut Hugo, dalam setiap akta kerjasama pemanfaatan tanah ulayat yang dihibahkan, harus ada klausul yang menjamin bahwa Pemberi hibah tanah akan tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara khusus sesuai dengan perkembangan usaha. “Inilah cara negara hadir MELINDUNGI dan menjamin kesejahteraan warganya. Bagaimana cara mewujudkannya, itulah tugas para pemimpin politik dan pemerintahan,” kata Hugo.

Titik kritisnya, menurut Hugo, bahwa
Gubernur VBL memandang Umbu Maramba Hawu menghalangi rencananya mengembangkan Sapi Wagyu di instalasi ternak Kabaru. Gubernur VBL diburu oleh momentum yang dipandangnya tepat untuk mengembangkan SW. PAD akan bertambah. Investor pun dapat keuntungan, masyarakat juga mendapat manfaat ekonomisnya.

“Hanya sayangnya, Gubernur VBL tidak dapat menahan diri dan mengendalikan emosinya. Padahal sebagai seorang gubernur, VBL harus tetap ingat dan taat kepada kewajibannya sebagai Kepala Daerah seperti yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 67 butir e, menegaskan, agar Kepala Daerah Menjaga Etika dan Norma dalam pelaksanaan urusan penerintahan yang menjadi kewenanngan Pemda. Gubernur VBL seyogyanya nemberikan suri tauladan dalam bertutur kata, bersikap dan bertindak serta tidak selayaknya mengeluarkan kata kasat seperti yang diucapkannya kepada bapa Umbu Maramba Hawu,” katanya.

Hugo pun menyarankan tiga kemungkinan yang harus dilakukan atas insiden Sumba Timur itu. Pertama, masalahnya dianggap selesai dan kembali seperti biasa. Kedua, ada pihak yang menempuh jalur hukum, perdata maupun pidana. Ketiga, ada upaya rekonsiliasi dengan duduk bersama diatas bentangan tikar perdamaian diatas pelataran adat yang diwariskan turun temurun. “Inisiatifnya bisa jadi dari Gubernur VBL, atau datangnya dari rekan-rekan VBL di Forkopimda atau Bupati Sumba Timur sebagai Ina Ama,” usul politisi senior Golkar ini.

Berubah Fungsi

Anggota DPRD NTT 9 periode ini juga menjelaskan, dari tragedi Kabaru itu, ia bisa menebak jalan pikiran Umbu Maramba Hawu, yang mempertanyakan legalitas kepemilikan Pemprov atas lahan instalasi ternak Kabaru. Artinya, siapa yang serahkan dan mana surat pelepasan haknya.

“Barangkali karena fungsi instalasi Kabaru sudah berubah dari fungsi dan tujuannya semula saat diserahkan kepada Pemerintah Pusat, yang semula murni untuk pelayanan kepada masyarakat dan sekarang lebih berorientasi bisnis: penyedian daging kualitas premium, maka kami yang menyerahkan tanah perlu juga dipertimbangkan manfaat ekonomis apa yang kami dapatkan, selain CSR dan anakan turunan Sapi Ongel (SO)?

Selain itu, Hugo juga menduga jalan pikiran pemerintah provinsi NTT. Karena lahan instalasi Kabaru diperoleh dari hasil pengalihan aset Pemerintah Pusat yang ada di daerah NTT, maka tidak perlu lagi ada sounding dengan para pemegang hak ulayat dan ahli waris tetua yang menyerahkan tanah saat itu.

Janji Kampanye

Hugo juga menjelaskan, Tragedi Kabaru tanggal 27 November 2021 tidak dapat dilepaskan dari rencana Gubernur VBL mengalihfungsikan instalasi ternak Kabaru dari pusat pembibitan dan pengembangan sapi Ongol (SO), menjadi pusat pemeliharaan dan pengembangan sapi Wagyo (SW), bekerja sama dengan investor: punya dana, punya keahlian dan pengalaman mengembangkan SW. Tujuannya adalah untuk menghasilÄ·an daging sapi kualitas premium dengan harga premium pula.

Dengan demikian, jelas Hugo, kantong PAD bertambah tebal untuk membiayai pembangunan di NTT. “Ibaratnya memperbesar dulu rotinya, baru kemudian dibagikan. Tapi ide pengembangan SW ini disampaikan pertama kali di Lewa saat VBL berkampanye tahun 2018 dimana saya sendiri hadir,” kata Hugo.

VBL mengatakan, demikian Hugo, bahwa akan dikembangkan SW di Sumba Timur. Di Jepang, tutur VBL, dagingnya bisa jutaan rupiah. Hanya butuh perawatan dan perlakuan khusus. Tidak boleh leluasa begerak dan harus dipijit setiap hari agar dagingnya empuk kualitas premium.

Menurut Hugo, ide SW ini rupanya direspons positif oleh Kementerian Peternakan. Studi pun telah dilakukan oleh kementan, dan Sumba layak dan sangat cocok untuk pengembangan SW. Sayangnya, studi kelayakan kurang diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh kalangan Dinas Peternakan sendiri.

“Lebih lanjut Kementan pada TA 202I menghibahkan 100 ekor SW yang akan dikembangkan di Sumba. Dalam pembahasan Banggar terhadap RAPBD-P disepakati penyediaan dana dalam rangka persiapan kedatangan SW hibah Kementan, sebesar Rp 2 miliar,” terang Hugo.

Pada September 2021, Komisi III DPRD NTT yang membidangi Aset Daerah, mengunjungi instalasi peternakan Lili di Kabupaten Kupang. Dari penuturan Kepala UPT Peternakan, bahwa instalasi Lili khusus mengembangkan inseminasi buatan dengan menggunakan ‘semen’ SW. Tetapi ia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan Komisi III, mengapa SW dikembangkan di Sumba? Bukankah Pemerintah Pusat sendiri sejak zaman dulu telah menetapkan SK bahwa Sumba dikhususkan bagi pengembangan dan pemurnian SO? Jika SW ini membutuhkan perlakuan khusus, mengapa tak dikembangkan di lokasi Besi Pae, eks peternakan kerjasama dengan Australia, karena dekat dengan Kota Kupang dan Kampus yang menyediakan tenaga pakar yang memadai dan dekat lokasinya, lebih efisien dan efektif?

“Dalam rangka mendukung program peternakan itu, termasuk pengembangan SW di Sumba, maka Gubernur VBL telah menganggarkan dana multi years untuk pembangunan pabrik pakan ternak di Lili di dekat jalan negara. Hanya sayang tidak dibangun di Kawasan Industri Bolok,” katanya.

Kata Hugo, pada TA 2022 nanti telah disepakati penyediaan dana Rp 5 miliar untuk kepentingan pengembagan SW terutama untuk Feasibility Study sehubungan dengan desain model kerjasamannya dengan investor. “Jadi pada saat Gubernur VBL berdialog dengan Umbu Maramba Hawu, konsep kerjasamanya dengan investor belum ada. Maka memang sulit menjelaskan, bagaimana pengalihan fungsi dan tata kelola instalasi itu dengan efek profitnya bagi PAD, investor, dan bagaimana imbas CSR dan manfaat ekonominya bagi masyarakat serta manfaat ekonomi bagi pemegang hak ulayat yang menyerahkan tanah kepada Pemerintah Pusat pada saat itu.

Menurut Kadis Peternakan Prov NTT, sebut Hugo, instalasi Kabaru telah dikosongkan dari SO dan sedang dipersiapkan intensif khusus untuk SW. Dua puluh ekor SO eks Kabaru telah diberikan kepada empat kelompok ternak di sekitar instalasi Kabaru dan sisanya sudah dijual untuk PAD. Kini tinggal instalasi ternak Kondamaloba dengan 23 ekor SO yang masih tersisa dari ratusan ekor saat kunjungan Komisi III tahun 2020.

“Kita belum tahu bagaimana gagasan Gubernur VBL tentang nasib SO. Juga harus ada SK Kementan tetang pencabutan SK Mentan yang mengkhususkan Sumba bagi pengembangan dan pemurnian SO,” tegas Hugo. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments