Dionisius Ulan, S.Pt, M.Si
KEFAMENANU, mediantt.com – Fraksi Golkar DPRD TTU meragukan target dan realisasi APBD TTU bisa tercapai 100 persen di akhir tahun 2021. Sebab, sisa waktu hanya tinggal kurang lebih satu bulan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD TTU, Dionisius Ulan, S.Pt, M.Si, mengatakan, keraguan ini telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan, pekan lalu. FPG mempertanyakan apakah target pendapatan dan realisasinya bisa mencapai 100 persen sesuai siklus waktu yang ada, sampai dengan sasaran penerimaan yang diharapkan dapat tercapai.
“Jika tidak efisien dan efektif capaiannya sebagaimana yang diharapkan, maka FPG mengharuskan kepada Pemkab TTU agar bisa mengambil solusi secara tepat untuk penyesuaian dan pemulihannya secara tuntas dalam tahun berjalan agar tidak menghambat upaya-upaya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya kepada mediantt.com, Senin (29/11).
Selain itu, sebut dia, FPG juga menyoroti apakah ada niat dan perilaku Pemda TTU khususnya para aparatur pelaku kegiatan teknis dan pelaku kegiatan lapangan dari berbagai OPD, bisa mencapai target dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan 100 persen pada triwulan pertama TA 2022. Meskipun masih terkendala pandemi covid-19 yang hingga kini belum tuntas.
Dana Transfer
Raider juga mengatakan, terkait dengan target realisasi pendapatan dan hasil realisasi Dana Transfer, yang harus dicapai sampai dengan 100 persen sebelum berakhirnya tahun anggaran 2021, juga 2022, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan dasar komitmen dan tindakan apa yang paling esensial dan urgen, yang bisa mendorong terjadinya masalah dan tantangan bagi Pemkab TTU untuk mencapai target dan realisasi dana transfer pada komponen pendapatan daerah dalam Tahun Anggaran berjalan, termasuk TA tahun 2022.
“Mengingat dana-dana transfer dalam bentuk DAK atau lainnya sering terasa menjadi pemicu keterlambatan realisasi anggaran tahun berjalan,” katanya.
“Mudah-mudahan pokok pikiran dan data yang dikemukan Fraksi Golkar tidak miris. Karena iti, untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi hal itulah maka FPG minta penjelasan Pemda TTU atau OPD terkait,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan komitmen dan langkah apa yang hendak diambil Pemkab TTU bila target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah belum mencapai harapan sampai dengan keadaan triwulan pertama 2022 atau sampai dengan akhir tahun anggaran 2022. (jdz)
