DPRD TTU Minta Dinas Perindag Data Kelompok Penenun di Biinmaffo

by -339 views

Wakil Ketua Agus Tulasi dan Tim Kemenkumham foto bersama para Penenun di Insana.

INSANA, mediantt.com – Setelah bersama mitra kerja dari Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan kunjungan ke beberapa kelompok tenun ikat di wilayah Biboki dan Insana, Wakil Ketua I DPRD TTU, Agustinus Tulasi, SH, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) TTU untuk segera mendata seluruh kelompok penenun di Bumi Binmaffo itu.

“Setelah mendampingi mitra kerja ke Insana dan Biboki, maka pesan intrinsik saya selaku wakil rakyat kepada Pemda melalui Dinas Perindag TTU agar segera mendata kelompok penenun yang ada di Bumi Biinmafo sesuai indikasi geografis,” kata Agus Tulasi kepada mediantt.com, Sabtu (27/11).

Menurut politisi Golkar ini, maksud dari pendataan terhadap kelompok tenun ini agar bisa lebih mudah menghitung berapa banyak motif, gambar, dan warna yang terkandung dalam lembaran tenunan kain adat Biinmafo. “Pendataan ini penting bisa agar dicatat dan diberi arti masing-masing. Selanjutnya kita daftarkan ke Kumham provinsi untuk mendapatkan legalitas HAKI dan hak cipta serta paten, sebagaimana diatur dalam regulasi agar tidak mudah di klaim oleh daerah lain di dalam negeri maupun luar negeri,” tegas Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar ini.

Agus menjelaskan, pada Kamis (25/11), dia mendampingi mitra jaringan kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, melakukan kunjungan ke beberapa kelompok tenun ikat di wilayah Biboki dan Insana.

“Saya mendampingi staf Kemenkumham melakukan penelitian secara langsung ke kelompok penenun Insana dan Biboki yang telah dibentuk oleh pemerintah melalui Dekranasda, PKK dan Yayasan yang bergerak di bidang tenun ikat; mulai dari proses awal pemintalan benang dari kapas hingga menghasilkan motif dan corak tenunan asli sesuai karakterisktik wilayah dan kehidupan masyarakat setempat,” jelas Agus.

Menurut dia, arah penelitian yang dia amati dan rasakan di Kelompok Usaha Bersama Insana dan Kelompok Tenun Tokbesi di Biboki Selatan, lebih kepada motif, desain industri, dan indikasi geografis, sebagai hak kekayaan intelektual kabupaten TTU.

“Artinya bahwa tenunan secara tradisional merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan,” katanya.

Dia juga mengatakan, tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang (tenun) yang dihasilkan. “Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut,” ujarnya.

Patut Direspon

Mantan Ketua Fraksi Golkar ini juga menjelaskan, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Kabupaten TTU patut direspon dan segera diimplementasikan menjadi program prioritas pemerintah daerah secara baik dan tepat guna.

Hal ini, sebut dia, sesuai dasar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang cakupannya cukup luas, yakni UU Nomor 19/2002 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta. “Nah, semangat UU tentang Hak Cipta ini memberi peluang bagi setiap daerah untuk memproteksi karya-karya seni tradisional yang telah diwariskan sejak dahulu kala oleh nenek moyang kita dan masih dikembangkan hingga saat ini,” tegasnya, mengingatkan. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments