Linus Lusi Usulkan Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Kurikulum

by -236 views

Narasumber Webinar Peran Pendidik dalam Pemberantasan Korupsi.

KUPANG, mediantt.com – Ada usulan menarik dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi Making, S.Pd, M.Pd. Dia menyarankan agar pendidikan antikorupsi wajib masuk dalam kurikulum. Apalagi korupsi adalah musuh bersama.

Usulan itu disampaikan Linus Lusi dalam Diskusi Publik yang digelar AJLK-KPK bersama AJAK NTT, bertajuk “Peran Pendidik dalam Pemberantasan Korupsi”, Kamis (25/11/2021) melalui zoom meeting.

Diskusi yang dipandu oleh Maria Vicienza da Rosa Wego itu diikuti sekitar 60-an peserta dari berbagai kalangan, yakni dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan wartawan, seperti yang dirilis kepada media, Sabtu (27/11).

Linus Lusi menyebutkan, korupsi dalam analogi pendidikan ibarat ikan busuk dari kepala. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah pada tataran pengambil kebijakan, sehingga dalam penerapan hukum pada leading sektor KPK dengan balutan para jurnalis benar-benar membutuhkan sebuah riset yang mendalam terhadap anatomi persoalan carut marut korupsi secara tersistem yang dibangun melalui suatu kebijakan dan keputusan politik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipy Maryati Kudung dalam materinya mengatakan, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

“Peran seluruh komponen bangsa sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 6 UU Tindak Pidana Korupsi disebutkan tugas dan wewenang dari KPK adalah pencegahan dan pemberantasan. Lalu, dalam pasal 6 huruf (a) UU Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, KPK bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Sedang, pada huruf (b) dijelaskan bahwa tugas KPK juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga instansi pelayanan publik.

Narasumber lainnya, Andi Irfan, S.HI, MH dalam pandangannya menyebutkan, kejahatan korupsi sudah menggurita di Negara Indonesia karena melibatkan berbagai elemen bangsa.

Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang itu mengatakan, korupsi menjadi fenomena yang hampir memenuhi seluruh ruang informasi publik tiap hari, baik dalam media cetak, online maupun televisi.

“Berbicara soal pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan unsur-unsur penegakan hukum, yang mana integral dengan legal sistem atau sistem hukum, aparat penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum,” jelas Andi Irfan.

Menurut dia, pola pendekatan penegakan hukum yang dipakai saat ini masih represif. Kata dia, korupsi menjadi problematika kebangsaan yang akut dan harus menjadi tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa dalam tugas dan tupoksi kita masing-masing.

“Dalam dunia pendidikan, sivitas akademik dalam hal dosen dan mahasiswa juga harus mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Dia menambahkan, Perguruan Tinggi harus mengambil langkah terdepan sebagai ujung tombak dalam upaya preventif pada pencegahan tindakan korupsi. “Para pendidik (dosen dan guru) harus didorong pula dalam melakukan penelitian tentang antikorupsi,” tandasnya.

Emanuel Boli, alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK)-KPK dalam kesempatan itu mengatakan, korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Menurutnya, korupsi di Indonesia sudah sangat kronis dan menghawatirkan, karena berdampak buruk terhadap hampir semua sektor kehidupan, seperti menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik dan hukum serta tatanan sosial.

Dia juga menyebutkan, korupsi juga merampas hak publik dan hak masyarakat miskin. Ia mengambil contoh kasus dugaan korupsi proyek air Weilain di Kabupaten Lembata.

Proyek dengan kucuran anggaran kurang lebih Rp20-an miliiar, namun sampai saat ini masyarakat belum memperoleh air bersih dari proyek tersebut. Ia juga menambahkan bahwa masih banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi yang belum tercuat ke publik.

“Mungkin teman-teman sedang dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan untuk proses hukum nantinya,” tutup Soman sapaan akrabnya. (y halimaking)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments