Fakta Baru! Wabup Ende Terpilih Tak Sertakan SK DPP dari Gabungan Parpol

by -134 views

Petrus Selestinus

JAKARTA, mediantt.com – Ada fakta politik baru dibalik Pemilihan Wakil Bupati Ende, 11 November 2021 lalu. Bahwa Calon Wakil Bupati Erikos Emanuel Rede yang terpilih, disebut-sebut tidak menyertakan SK Persetujuan DPP Gabungan Partai Politik pengusung sesuai dengan syarat yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Dalam press rilisnya kepada mediantt.com, Sabtu (27/11), Koordinator TPDI dan Advokad Peradi, Petrus Selestinus, mengatakan,
polemik soal sah tidaknya hasil pemilihan Wabup Ende Erik Rede, terdapat dua pandangan yang bertolak belakang. Satu pihak berpandangan bahwa pemilihan Wabup kEnde Erikos Emanuel Rede tidak sah, cacat dan batal. Sedangkan pihak lain berpandangan bahwa pemilihan Erik tetap sah karena didukung 23 suara Anggota DPRD dan tidak ada syarat batal.

“Kedua pandangan yang bertolak belakang ini, hanya bisa dipastikan penyelesaian dengan cara kembalikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU No.1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan dalam Pilkada dll,” tegas Selestinus.

Ada Syarat Batal

Menurut dia, di dalam Peraturan Perundang-undangan No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan PKPU  No. 1 Tahun 2020, sebagai Peraturan Pelaksananya, ditegaskan bahwa : “Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan di DPRD kabupaten berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung”.

Selanjutnya, dikatakan bahwa “Dalam mendaftarkan bakal pasangan calon (calon) oleh partai politik atau gabungan parpol “harus” memenuhi persyaratan antara lain “menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan parpol tingkat pusat. “dua syarat ini memiliki derajat dan akibat hukum yang sama,” ujarnya.

Dia menandaskan, “Kata-kata harus memenuhi persyaratan menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan parpol tingkat pusat”, artinya SK DPP Parpol menjadi syarat yang bersifat “absolut” dan setara dengan syarat-syarat calon lainnya. Artinya pula bahwa jika tidak disertakan SK DPP partai, maka implikasi hukumnya calon terpilih harus dinyatakan batal.

SK DPP dan Syarat Dukungan 25%

Pada bagian lain Peraturan dimaksud, terang Selestinus, dikatakan bahwa, “Dalam hal terdapat satu atau lebih partai politik dalam gabungan partai politik pengusung tidak lampirkan SK DPP partai tingkat pusat tentang persetujuan pasangan (calon), maka KPU (DPRD) menyatakan partai politik tersebut tidak menjadi bagian dari partai politik pengusul bakal pasangan calon dan mencatatanya dalam Berita Acara.

Menurut dia, ketentuan untuk mencatatnya dalam Berita Acara, dimaksudkan sebagai bukti yang terkait langsung dengan syarat dukungan 25 % jumlah kursi Anggota DPRD dari partai politik yang mengusung. Karena jika hanya satu atau dua parpol pengusung yang menyertakan SK DPP yang berkoalisi, maka partai politik lainnya tidak menjadi bagian dari parpol pengusung, dan berimplikasi kepada tidak terpenuhi syarat dukungan paling sedikit 25 % jumlah kursi dari akumulasi perolehan suara sah.

“Karena itu Berita Acara yang mencatat Partai Politik yang tidak menjadi bagian dari Partai Politik Pengusung, menjadi penentu syarat dukungan dan sah tidaknya hasil pemilihan Wakil Bupati Ende. Ini akan menjadi persoalan hukum yang lebih rumit dan berimplikasi pada tidak sahnya paket kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ende dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya, mengingatkan.

Dia menambahkan, para pihak yang berkepentingan harus duduk sama-sama mendiskusikan jalan keluar penyelesaian karena dipastikan Mendagri akan menolak jika ada syarat yang bersifat absolut tidak terpenuhi dan berpotensi digugat ke pengadilan.

Pengadilan Bisa Batalkan

Selestinus juga menegaskan, kasus pemilihan Wakil Bupati Ende, 11 November 2021, mengingatkan publik pada sengketa Pilkada Manggarai Barat tahun 2010 antara paket Fidelis Pranda dan Vincent Patta melawan Mendagri. Saat itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Paulus Effendi Lotulung dalam putusannya 7 Mei 2012, menolak Permohonan Kasasi Mendagri dan Membatalkan SK Pengangkatan dan Pengesahan Bupati-Wakil Bupati terpilih Gusti Dula-Maksimus Gasa.

Kasus Pilkada Manggarai Barat pada 10 tahun lalu, harus menjadi pelajaran penting, karena cepat atau lambat cacat hukum yang terjadi 10 tahun yang lalu akan menjadi persoalan hukum yang bakal dihadapi terutama terkait dengan produk-produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh Bupati-Wakil Bupati Gusti Dula-Maksimus Gasa.

Nah, “Berdasarkan putusan MA dimaksud, maka secara hukum selama 5 tahun (2010-2015) masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat Gusti Dula-Maksimus Gasa, dibiarkan berlangsung dalam keadaan cacat hukum karena proses pemilihannya cacat hukum dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya,” katanya. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments