DPRD Ende Disarankan Batalkan Hasil Pilwabup, Umbu: Sebaiknya Proses Ulang!

by -849 views

Rudy Kabunang Umbu, SH, MH.

KUPANG, mediantt.com – Wakil Bupati Ende hasil pemilihan DPRD Ende Kamis lalu telah ditetapkan. Namun, karena ada 4 parpol pendukung tidak mengantongi SK DPP, maka lawyer dan advokat di Jakarta, menyarankan agar DPRD Ende membatalkan hasil Pilwabup itu karena cacat hukum atau cacat prosedural.

“Saran saya adalah jika DPRD Ende telah keluarkan penetapan terhadap proses pemilihan Wabup Ende, maka secara sendiri DPRD dapat lakukan pembatalan penetapan tersebut dan mengulang proses dari awal lagi,” kata Laywer di Jakarta, Rudy Kabunang Umbu, SH, MH, kepada mediantt.com, Selasa (16/11).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang RI No 10 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nonor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014; bahwa jika syarat formal tentang tata cara pemilihan wakil bupati Ende ada yang tidak terpenuhi, maka akan berakibat cacat formal cacat administarasi dan cacat hukum.

“Karena itu, proses pencalonan dan pemilihan wakil bupati Ende mengalami cacat prosedural atau cacat hukum. Prinsipnya, parpol pengusung harus bersepakat untuk mengusung 2 calon wakil bupati yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” terang Pengacara yang pernah tangani kasus Pilkada Bupati Sabu Raijua ini.

Menurut Lawyer yang sering tangani kasus Pilkada ini, perlu dikalarifikasi lagi apakah proses tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pemilihan ini sudah terpenuhi.

“Manakala salah satu persyaratan di lewati atau tidak dilengkapi, sebagai contoh partai pengusung wajib menyertakan rekomendasi atau keputusan DPP, tetapi fakta tidak ada syarat ini, maka disimpulkan proses pencalonan dan pemilihan wakil bupati adalah cacat prosedural atau cacat hukum,” tegas Rudy Kabunang.

Dia menambahkan, kalau syarat Surat Keputusan (SK) DPP tidak disertakan dalam proses maka proses pemilihan Wabup Ende cacat hukum. “Maka pejabat yang berwewenang mengangkat wakil bupati dalam hal ini Mendagri harus menolak hal ini yaitu agar tidak menimbulkan masalah hukum ke depan. Dan yang pasti dengan mudah dibatalkan dalam upaya hukum,” tandas dia, mengingatkan.

Sebelumnya, Dr. Umbu Rauta, Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah dari UKSW Salatiga berpendapat, proses pencalonan dan pemilihan Wakil Bupati Ende mengalami cacat prosedural atau cacat hukum.

“Prinsipnya parpol pengusung harus bersepakat untuk mengusung 2 calon wakil bupati yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Umbu Rauta yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Hukum dan  Teori Konstitusi UKSW Salatiga, Senin (15/11/2021) malam.

Advokat dengan spesialisasi kasus hukum tata negara, hukum pemda dan hukum administrasi ini mengatakan,  untuk menilai dan mengukur apakah proses atau tahapan pencalonan dan pemilihan sesuai atau tidak sesuai, perlu memperhatikan tahapan dan persyaratan yang ada.

Empat partai yang dalam pemilihan Wakil  Bupati Ende mengusung Eri Rede tidak mengantongi SK dukungan dari DPP masing-masing, adalah PDI Perjuangan, PKB, PKPI dan PKS. (jdz)

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments