Airlangga Hartarto
KUPANG, mediantt.com – Ketua Umum Partai Golkar, Ir Airlangga Hartarto, meminta seluruh jajaran partai untuk memastikan bahwa mesin partai selalu hidup dan bergerak di tengah masyarakat.
“Segenap mesin partai di lingkungan Golkar harus dipastikan selalu hidup dan bergerak di tengah masyarakat,” itulah arahan politik Ketum Airlangga yang disampaikan Ketua Golkar NTT, Melkiades Laka Lena (MLL) kepada seluruh kader Golkar dalam rapat virtual Minggu (24/10) malam.
Menurut MLL, Partai Golkar NTT telah menjaring 2000-an balon (bacaleg dan bacakada), yang seharusnya jadi modal atau sumber potensial menggerakkan mesin partai. “Hingga sejauh ini masih banyak calon dalam radar Golkar NTT, belum aktif berkontribusi melalui 8 program strategis atau Poskar. Tahun depan akan dialukan evaluasi secara obyektif para balon menjadi calon (100 persen),” tegas MLL.
MLL juga menegaskan, kepengurusan partai hingga tingkat desa/kelurahan harus tuntas setidaknya hingga akhir 2021. “DPP secara acak akan mengauditnya. Karena itu, segera bentuk Bapilu, Badan Saksi, Badan Penanggulangan Bencana dan Hasta Karya – Orsap hingga tingkat kabupaten/kota,” kata MLL, mengutip pesan Airlngga.
Arahan Ketum Airlangga lainnya yang penting, demikian MLL, adalah keputusan bahwa kartu tanda anggota (KTA) bisa diterbitkan oleh DPD 1. “Untuk NTT ditargetkan 600.000 KTA baru. Setiap DPD 2 dipatok antara 15.000 – 50.000 KTA baru. Patokan itu disesuaikan dengan jumlah pemilih, rata-rata 20 persen dari jumlah pemilih per kabupaten/kota. Untuk itu, tiap DPD 2 bersama para balon supaya sejak dini mempersiapkannnya, karena capaian target itu bukanlah pekerjaan mudah,” kata MLL.
Ketum Airlangga juga menegaskan, selama dua bulan terakhir sejak September 2021, ada empat kader Golkar terjerat kasus hukum. Mereka adalah Azis Syamsudin (mantan Waket DPR) dalam kasus dugaan korupsi penyuapan penyidik KPK; Alex Noerdin/mantan Gubernur Sumatera Selatan (dugaan korupsi dua kasus: pembelian gas bumi tahun 2010 – 2019; dan dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. “Kedua kasus itu diusut Kejagung,” katanya.
Juga, Dodi Reza Noerdin (anak Alex Noerdin) yang adalah Bupati Musi Bayuasin (Muba), dan juga Ketua DPD Golkar Sumsel. Dodi terjerak kasus hukum karena diduga menerima fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek. Dan, Andi Putra, Bupati Kuantan
Singingi atau Kuansin (Riau). Ia dicokok KPK terkait dugaan korupsi perizinan perkebunan.
“Sehubngan dengan rentetan kasus hukum yang menjerat para kader Golkar dalam waktu relatif pendek, Ketum menegaskan dua hal. Pertama, kasus yang menyerat para kader itu persoalan pribadi, tidak ada
hubungannya dengan Golkar. Kedua, seluruh pejabat publik (legislatif atau eksekutif) dan juga para pengusaha jajaran Partai Golkar agar ekstra hati-hati dalam bertugas atau bermitra usaha di lapangan hingga tidak terperangkap dalam kasus hukum,” tegas Airlangga, mengingatkan. (jdz)
