Berkas Perkara Dua Tersangka Korupsi Awololong Dinyatakan P-21

by -633 views

Perwakilan Amppera Kupang bertemu Abdul Hakim, SH.

KUPANG, mediantt.com – Setelah ‘didiamkan’ cukup lama, ada kabar melegakan dari kasus korupsi pekerjaan pembangunan jembatan titian apung dan kolam apung berserta fasilitas lainnya di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata. Sebab, berkas perkara dua tersangka; pejabat pembuat komitmen (PPK), Silvester Samun, SH dan konsultan perencana, Middo Arianto Boru, dinyatakan P-21.

Demikian dijelaskan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, SH saat menerima perwakilan aktivis Amppera Kupang; Raymundus Lima Tedemaking, Hendi Tedemaking, dan Yohanes Halimaking di PTSP Kejati NTT, Senin (27/9).

Abdul menjelaskan, saat ini pihaknya sementara melengkapi berkas tersangka kontraktor dan membuat rencana dakwaannya.

“Prosesnya sudah sampai 85 persen menuju P-21. Kami mau tersangka kontraktor didorong bersama-sama dengan dua tersangka lainnya yang berkasnya sudah P-21 ke pengadilan biar prosesnya berjalan satu kali,” kata Abdul Hakim.

Menanggapi penjelasan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT itu, Raymundus Lima Tedemaking meminta agar sesegera mungkin dilengkapi dan diproses bersama-sama dengan dua tersangka lainnya. Sehingga ada kepastian hukum untuk para tersangka yang ada.

“Kasihan juga dengan nasib para tersangka yang hari ini digantung begitu lama,” kata mantan Ketua Ammapai Kupang.

Dia juga mengingatkan agar kasus korupsi Awololong dijadikan skala prioritas. Sebab, menurut Tedemaking, kasus ini sudah lama dan bertele-tele. “Jangan sampai lambannya penanganan oleh penegak hukum, dapat menimbulkan spekulasi liar di masyarakat Lembata yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dan melunturkan wibawa penegak hukum,” tegasnya.

Mahasiswa Fakultas Hukum Undana Kupang itu menjelaskan, secara normatif, sesuai Pasal 110 KUHAP, ayat 4 menegaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan.

“Nah, kasus ini prosesnya sudah lama dilimpahkan penyidik Polda NTT ke Kejati NTT, jika memang ada pemeriksaan tambahan dari penuntut umum sesuai dengan perintah UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (1), tentunya kami berharap pihak Kejati NTT lebih profesional dalam menuntaskan kasus ini,” tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menyerahkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-7 dengan Nomor: SP2HP/81/VII/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus kepada pimpinan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera Kupang), Selasa 13 Juli 2021.

SP2HP ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirrkrimsus) Polda NTT, Kombes Pol Johanes Bangun, S,Sos, SIK itu diterima oleh Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli dan Hendrikus Hamza Naran Langoday, aktivis Amppera di ruang Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT.

Pada poin kedua SP2HP ketujuh, Polda NTT memberitahukan tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Dijelaskan, dalam SP2HP bahwa penyidik telah melakukan pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTT dan terhadap ketiga berkas perkara untuk masing-masing tersangka dilakukan pelimpahan kembali ke Kejaksaan Tinggi NTT pada 9 Juli 2021.

Masing-masing: Berkas Perkara tersangka atas nama Silvester Samun, SH berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/593/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021; Berkas Perkara tersangka atas nama Middo Arianto Boru, ST berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/594/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021;
c. Berkas Perkara tersangka atas nama Abraham Yehezkibel Tsazaro L berdasarkan Surat Kapolda NTT Nomor: R/595/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021.

Proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp 6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp 6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHPi dana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara. (*/jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments