Agustinus Tulasi, SH
KUPANG, mediantt.com – Makin naiknya angka Covid-19 di TTU hingga masuk kategori zona merah, mendapat perhatian dari DPRD TTU. Dewan meminta Pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 untuk menekan angka covid-19.
“Saya meminta Pemda TTU segera evaluasi, membahas dan mengoptimalkan skema penanganan Covid-19 dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa tim personalia tenaga kesehatan, biaya maupun sarana fasilitas yang memadai sambil terus mensosialisasikan pola hidup sehat dengan gerakan3 M: menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker,” kata Wakil Ketua I DPRD TTU, Agusribus Tulasi, SH, kepada mediantt.com, Selasa (29/6).
Politisi Golkar ini mengatakan, DPRD TTU selalu konsen melakukan koordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan sosialisasi, pemantauan dan penjagaan di pos-pos perbatasan antar wilayah kabupaten maupun pintu masuk Negara Timor Leste.
Sebab, sebut dia, Kabupaten TTU merupakan daerah transit yang berbatasan dengan tiga wilayah yakni Kabupaten Belu,TTS dan Malaka serta RDTL. Sehingga sangat rentan penyebaran covid-19 antar pelaku perjalanan dan pelintas keluar masuk melalui tapal batas.
Mantan pengacara ini juga menjelaskan, anggaran recofusing sesuai amanat PMK 17 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan covid-19, wajib direalisasi sesuai perencanaan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran bersama TAPD KabupatenTTU beberapa waktu lalu.
Karena itu, menurut dia, sudah harus dioptimalkan agar kasus reaktif dan pasien terinfeksi yang sedang dirawat di Rusunawa Km 9, Desa Naiola, Kecamatan Kefamenanu Selatan, yang diperoleh melalui tes suhu, swab antigen, dapat pulih kembali sebagaimana yang diharapkan bersama.
“Saya menegaskan agar pola penanganan harus dilakukan secara terintegrasi hingga desa-desa melalui APBDes dapat segera merealisasikan dana Bansos 8 % sesuai aturan yang berlaku. Mengingat serapan anggaran Bansos per 1Juni masih dibawah 50 %, maka hendaknya menjadi perhatian ekstra Pemerintah Desa melalui Dinas PMD TTU. Dinas wajib berperan maksimal melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke desa-desa untuk mempercepat SPJ tahunan agar realisasi dana Bansos BLT Covid pada tahun anggaran 2021 pada yriwulan ketiga ini dapat mencapai 100%. Karena termasuk “extra ordinary” jadi butuh cekatan dan kepiawaian bertindak,” tegas Agus, mengingatkan. (jdz/damba)
