Surat Keputusan KemenkumHam
RUTENG, mediantt.com – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Manggarai Jaya, yang dibentuk April 2021 lalu oleh Partai Golkar, akhirnya mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Ketua DPD I Partai Golkar Manggarai, Yoakhim Jehati, S.Ag, Kamis (24/6), mengatakan, pengesahan itu tertuang dalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AH-0010806.AH.01.26.Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Karya Manggarai Raya.
“Kami sudah terima SK pengesahan itu dan ini menjadi kekuatan hukum bagi KSP Karya Manggarai Jaya untuk mulai bergerak. Saat ini kita sedang melakukan persiaoan untuk launching pada awal Juli nanti,” kata anggota DPRD Manggarai ini.
Keputusan Menkumham itu dikeluarkan di Jakarta pada 18 Juni 2021 dan ditandatangani oleh ataa nama Menkumham Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahardian Muzhar, SH, LLM.
Dalam diktum memutuskan ditetapkan; mengesahkan pendirian badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Karya Manggarai Jaya, yang berkedudukan di Kabupaten Manggarai, karena telah sesuai dengan data format isian pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Yistina Marsedes Kosta, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Manggarai.
Yoakhim Jehati menjelaskan, KSP ini dibentuk untuk memperkuat ikatan emosional sekaligus mengikat nilai persaudaraan di antara sesama anggota, dan terbuka untuk umum. “Koperasi ini kita bentuk untuk memperkuat ikatan emosional di antara anggota serta mengikat tali persaudaraan,” tegaa Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Manggarai ini.
Ketua Koperasi Karya Fransiskus San mengatakan, konsep ekonomi kerakyatan menjadi roh dari koperasi karya dan Golkar Manggarai pun turut mengambil bagian mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan.
“Konsep ekonomi rakyat jadi roh koperasi karya ini. Dan, kita sebagai kader partai Golkar harus mengambil bagian secara aktif dalam mewujudkan konsep ekonomi tersebut,” ujar Fransiskus.
Jehati menambahkan, uang pangkal adalah Rp100.000 per anggota dan iuran wajib Rp20.000 per bulan. Sedangkan, sumbangan sukarela tidak dibatasi. “Kesepakatan itu dibuat agar semua elemen masyarakat bisa dijangkau,” ujarnya. (jdz)
