Program Kerapu Gagal, DPRD NTT Salahkan DKP dan Segera Dievaluasi

by -249 views

Thomas Tibo

KUPANG, mediantt.com – Program budidaya ikan kerapu di Teluk Waekulambu, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, gagal. Sebab, panen hanya Rp 78,6 juta dari investasi senilai Rp 7,8 miliar.
Komisi II DPRD NTT pun menyatakan, kesalahan ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), bukan pada gubernur dan wagub. Untuk itu, Komisi II segera melakukan koreksi dan evaluasi terhadap DKP.

Demikian benang merah pemikiran dua anggota Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo dan Thomas Tiba ketika dikonfirmasi secara terpisah di Kupang, Selasa (22/6).

Kasimirus Kolo yang juga Ketua Komisi II menegaskan, jika benar hasil panen ikan kerapu di Waekulambu hanya Rp 70 juta lebih, maka Dinas Kelautan dan Perikanan NTT harus dievaluasi. Program Gubernur dan Wakil Gubernur di bidang kelautan dan perikanan ini cukup bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta PAD sehingga perlu didukung.

“Jika informasi dari media bahwa panen ikan kerapu di Waekulambu hanya Rp 70 juta dari nilai investasi Rp 7 miliar lebih benar, perlu dibuktikan dengan data, dan kami segera turun ke lapangan untuk mengecek dan setelah kembali kami langsung panggil kepala dinas untuk memberikan penjelasan,” tegas Kasimirus di Ruang Rapat Komisi II DPRD NTT, Selasa (22/6/2021).

Menurut politisi Nasdem itu, program budidaya ikan kerapu ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTT di bidang kelautan dan perikanan. Karena itu sejak awal DPRD NTT memberikan dukungan politik dan juga dana untuk program itu.

Khusus di Waekulambu, sebut dia, dukungan dana sekitar Rp 7 miliar lebih termasuk pakan senilai Rp 300 jutaan. Benih yang ditebar sekitar 1 juta ekor baik di laut maupun di dalam keramba. “Bagi saya bukan gubernur dan wakil gubernur yang salah. Jika data itu obyektif dan benar, maka dinas harus dikoreksi atau dievaluasi dan bukan programnya yang gagal. Program ini begitu bagus, hanya implementasi di lapangan oleh dinas teknis itu yang perlu ditinjau kembali dan dievaluasi. Karena kita juga perlu orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya dan punya kemampuan bekerja extra ordinary. Mesti kerja keras. Kita tidak bisa bekerja biasa- biasa saja karena pemikiran gubernur dengan lompatan jauh dan luar biasa patut diapresiasi, sementara kesiapan dinas untuk bergerak cepat itu yang perlu didorong,” tandas Kolo.

Dia mengatakan, jika data hasil panen itu dijadikan sebagai ukuran, maka program tersebut tidak maksimal karena tidak sebanding dengan investasi yang dilakukan. “Kemarin setelah paripurna saya panggil kadis dan menanyakan hasil panen yang tidak sesuai dengan yang disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu bahwa akan memanen 2 ton di Waekulambu. Menurut beliau hasil panen seperti itu karena ada ikan yang migrasi ke laut lepas dan juga akibat badai sehingga jumlah dan bobotnya tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam RDP. Saya juga merasa kaget dengan hasil panen itu. Bagi saya bukan gubernur dan wagub yang salah, sehingga kalau data itu obyektif dan benar maka dinas harus dievaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Thomas Tiba juga berpendapat senada. Menurut dia, dinas teknis tidak maksimal dalam pengelolaan anggaran. “Kaitan dengan program ini kita bersama dinas kelautan dan perikanan rapat berulang-ulang. Kami juga sudah turun ke lapangan untuk melihat langsung perkembangan program itu. Cuma kaget juga ketika panen pak kadis sendiri menyatakan cuma dua ton. Menurut beliau hanya sebagian yang ada dalam keramba, sementara yang lain dilepas. Minimal yang ada di keramba itu bisa mengimbangi investasi yang ada untuk kepentingan masyarakat,” tandas politisi Golkar ini yang akrab disapa Toti.

Menurut Toti, kemauan pemerintah sesuai visi misi gubernur itu bagus, yang masalah adalah dinas teknisnya.
“Kita tidak bisa persalahkan gubernur. Kita persalahkan dinas teknisnya karena pelaksanaan program ini adalah dinas teknis. Dan persoalan budidaya ikan kerapu bagi dinas ini baru, namun minimal pengelolaannya bisa menghasilkan 50-60 persen yang bisa sebanding dengan nilai investasi. Jika ke depan pemerintah masih punya niat untuk melanjutkan program ini, perlu dievaluasi lagi. Dinas teknis itu harus seriuslah dalam proses penanganan program itu. Jangan main-main. Artinya jangan membuat masyarakat kecewa, apalagi sudah ada koperasi yang dibentuk, tentu melibatkan masyarakat,” katanya.

Toti juga menegaskan, setiap anggaran yang dikeluarkan harus terukur. Budidaya ikan kerapu bukan ajang latihan atau belajar. “Ini barang bukan untuk latihan. Sayang kalau anggaran yang dikeluarkan besar, baru hasilnya tidak maksimal. Sebaiknya pelaksanaan program ini juga mendatangkan tenaga ahli di bidangnya,” tegas wakil rakyat dari Dapil Flores V yang meliputi Kabupaten Nagekeo, Ngada, Ende dan Sikka ini. (mas/jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments