Walikota Minta Dukungan BPKP dan KPK untuk Penataan Aset di Kota Kupang

by -837 views

KOTA KUPANG – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penataan kembali aset milik Pemerintah Kota Kupang.

Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021 di Aula Eltari Kupang, Senin (21/6).

Jefri menjelaskan, saat ini ada aset milik Pemkot Kupang yang dipinjam oleh para pensiunan. Sayangnya, aset-aset tersebut kemudian tidak dikembalikan. Karena itu Wali Kota meminta dukungan KPK dan BPKP untuk memberikan rekomendasi atau catatan yang bisa menjadi kekuatan bagi Pemkot Kupang untuk tindak lanjut menertibkan kembali aset-aset tersebut.

Dukungan dari KPK dan BPKP juga sangat diharapkan dalam upaya penagihan piutang-piutang Pemkot Kupang, salah satunya berkaitan dengan pariwisata pada pihak ketiga termasuk BUMN. Wali Kota optimistis, dengan keterlibatan KPK dan BPKP, penagihan piutang yang selama ini sulit, bisa segera ditindaklanjuti.

“Masalah krusial lainnya tentang aset di Pemkot Kupang adalah masih banyak aset milik Pemkot Kupang yang belum tercatat. Karena itu saat ini kami tengah berupaya menghimpun dan mencatat semua aset yang selama ini belum tercatat,” tegas Jefri.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Dr. Sally Salamah, dalam sambutannya mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selaras dengan arahan presiden, BPKP telah menerbitkan agenda prioritas pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021. Tema pengawasan yang diusung adalah “Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi”.

Menurut dia, untuk pengawasan tingkat nasional, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 15 kelompok isu strategis dengan 60 obyek pengawasan. Untuk tingkat daerah, BPKP prioritaskan pengawasan intern pada 12 isu strategis pembangunan nasional, 5 sektor pembangunan daerah (pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pembangunan ekonomi), serta 67 isu pembangunan tematik yang tersebar pada 34 provinsi. Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis pembangunan nasional adalah sektor pariwisata dan pertanian.

Dia juga mengatakan, Rakorwasin ini merupakan salah satu upaya dalam koordinasi dan harmonisasi pengawasan intern di daerah. Pengawasan intern yang terkoordinasi dan harmonis akan meningkatkan kualitas pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah. Rakor ini juga menyasar peningkatan efektivitas pengawasan intern melalui identifikasi area strategis dan prioritas di daerah yang menjadi obyek dan desain kolaborasi pengawasan intern oleh BPKP dan APIP daerah se-provinsi NTT.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menyampaikan terima kasih kepada BPKP yang sudah berinisiatif mengadakan rakor ini untuk menjembatani upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dengan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pencapaian tujuan.

Dengan adanya pengawasan yang sinergis dan terstruktur, Wagub yakin akan ada pengungkit nilai tambah sektor pertanian dan pariwisata terhadap kemakmuran masyarakat di NTT. Aparat yang melaksanakan kegiatan pembangunan daerah tidak mengalami keraguan dalam pelaksanaan kegiatan karena ada tempat bertanya dan berkonsultasi yaitu APIP dan Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Rakor diikuti para Bupati dan Wali Kota se-NTT dan menghadirkan sejumlah nara sumber, antara lain Inspektur Jenderal Kemendagri, Ucok Abdulrauf Damenta, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius. (ans/ech/st)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments