AMARASI – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengajak semua pihak bekerja sama mewujudkan target dari Presiden Jokowi terkait penurunan angka stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Ajakan ini disampaikan Melki Laka Lena dalam Sosialisasi Program Penguatan Pendapatan Keluarga dan Kelompok Sasaran Program Bangga Kencana bersama mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Kapela St. Yohanes, Kelurahan Nunbeis, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Senin (11/5/2021).
Menurut Melki, dulu persoalan stunting belum ada lembaga yang fokus mengurusnya secara khusus dan tersebar di kurang lebih 11 kementrian lembaga, namun sekarang Presiden Jokowi telah memberi tugas secara khusus kepada BKKBN sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stuntig
di negeri ini.
“Pak Jokowi sudah setuju bahwa penanganan stunting di negeri ini diberikan kepada BKKBN. Jadi BKKBN sekarang selain punya tugas urusan keluarga dan juga termasuk penanganan stunting,” jelas Melki.
Saat ini secara nasional, menurut Melki, penangganan stunting sudah berjalan cukup baik. Terbukti angka stunting berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen pada 2019. Sebelumnya, angka stunting di 2016 mencapai 37 persen. Namun perlu kerja keras semua pihak mewujudkan target Presiden Jokowi yaitu penurunan stunting jadi 14 persen di tahun 2024.
“Target dari presiden Jokowi memang tinggi. Dan ini menjadi tugas berat BKKBN dan kerja keras kita semua. . Sebenarnya kadang kita melihat urusan stunting hanya urusan Kemenkes, dinas kesehatan, BKKBN, serta dinas yang mengurus ibu dan
anak. Saya pikir hal inilah yang kita harus sama-sama rubah bahwa persoalan penanganan stunting yang pertama harus dari dalam keluarga sendiri,” ajak Ketua Golkar NTT ini.
Kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru dalam sambutannya mengatakan, saat ini BKKBN lagi melakukan pendataan keluarga tahun 2021 yang dilaksanakan dari 1 April-31 Mei.
Namun, menurut Marianus, saat ini NTT termasuk propinsi yang capaian pendataan terendah keempat di Indonesia akibat pada saat pendataan bertepatan dengan hari raya paskah dan musibah badai saroja.
Untuk mengatasi kendala ini, menurut Marianus, waktu 20 hari tersisa, kader pendata di 22 Kabupaten/Kota wajib mendata 50 ribu KK per hari sehingga pada tanggal 31 Mei 2021, 1 juta seratus 7 ribu KK terdata semua.
“Maka saya meminta bapa ibu sekalian, kalau ada kader pendata yang datang ke rumah bapa ibu sekalian tolong terima baik-baik, memberikan data secara benar, lengkap dan jujur. Karena dengan data yang benar dan jujur itulah kita sampaikan kepada pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran, kalau data salah maka perencanaan pembagunan yang kita rencanakan pun salah. Kita akan menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, untuk itu nanti pendataan dari keluarga harus data yang betul benar dan jujur,” jelas Marianus. (igo)
