Oleh: Frans Sarong
PENGELOLAAN Taman Nasional Komodo dan sejumlah daerah pelancongan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur, mendapat perhatian serius, setidaknya sejak tiga tahun lalu. Mimpinya, daerah pelancongan itu harus didandani sedemikian rupa hingga benar benar menjadi kawasan destinasi super prioritas atau DSP.
Keseriusan itu ditandai lahirnya badan khusus yang disebut Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres No. 32/2018 tertanggal 5 April 2018. Ada tiga BOP yang terbentuk berdasarkan Perpres itu. Selain BOP Labuan Bajo Flores, dua kembarannya adalah BOP Danau Toba dan BOP Borobudur.
Namun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BOP berganti nama menjadi Badan Pelaksana Otorita atau BPO. Penggantian nama itu merujuk Permen Parekraf No. 7/2018, tertanggal 27 Juli 2018. Khusus BOP Labuan Bajo Flores, namanya berubah menjadi BPO Labuan Bajo Flores atau BPOLBF. Perubahan nama itu telah diumumkan oleh direktur utamanya, Shana Fatina melalui awak media, Kamis (8/4/2021).
BPOLBF berkantor di Labuan Bajo, kota Kabupaten Manggarai Barat. Labuan Bajo adalah gerbang masuk Taman Nasional Komodo (TNK), yang meliputi tiga pulau sedang: Komodo, Rinca dan Padar. TNK adalah obyek pelesiran yang sejak lama memikat pelancong dari berbagai pelosok dunia. Daya pikatnya adalah keberadaan kadal raksasa bernama komodo. Kadal tersisa dari zaman purba itu bertahan dan berhabitat di ketiga pulau tersebut.
Tingginya daya pikat TNK ditandai jumlah kunjungan pelancong terutama dari mancanegara, yang terus meningkat. Mengutip data dari Balai TNK di Labuan Bajo, jumlah pelancong TNK pada tahun 2017 sebanyak 117.102 orang. Mereka masing masing 69.893 orang wisatawan asing dan 47.209 orang lainnya wisatawan domestik. Tahun berikutnya, 2018, jumlah totalnya naik menjadi 176.380 orang, terdiri dari 121.409 pelancong asing dan 55.421 pelancong domestik. Lalu pada tahun 2019, jumlah pelancongnya melonjak menjadi 221.703 orang, masing masing wisatawan asing 144.068 orang dan wisatawan nusantara 77.637 orang.
Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, jumlah pengunjung TNK pada tahun 2020, merosot tajam. Totalnya hanya sebanyak 51.618 orang. Kendala pengganjalnya adalah pandemi Covid-19, yang sampai hari hari ini masih terus melanda.
Berangsur Molek
Belum diketahui secara rinci pihak atau instansi mana yang berperan dominan terkait gencarnya pembenahan wajah Labuan Bajo yang merupakan gerbang masuk ke TNK. Yang dapat ditangkap mata, pembenahan kota itu dapat sentuhan serius menyusul kehadiran BOP atau BPO itu. Bisa disebutkan sejumlah contohnya. Di antaranya, barisan tenda permanen di Kampung Ujung. Bangunan tenda yang sejak beberapa tahun lalu menjadi titik idola kuliner ikan bakar, ditata ulang. Berbagai jenis proyek lain juga gencar melebarkan sekalian memuluskan jaringan jalannya. Sejumlah ruas jalan terutama menyusur pantai hingga Pantai Pede, bercadikkan trotoar apik. Berbagai jenis pohon sedang dalam proses tumbuh, sebagiannya mulai merimbuni tepi jalan. Amat sedikit jenis pohon endemik Flores.
Terbanyak jenis pohon intervensi, yakni jenis pohon yang didatangkan dari Jawa atau daerah lainnya. Begitu pula kisah serakan sampah yang sejak lama menjadi noda Labuan Bajo, secara perlahan menyingkir. Peran pasukan kuning di bawah panduan Pemkab Manggarai Barat, pantas diapresiasi. “Pasukan kuning di Labuan Bajo kerjanya luar biasa. Mereka secara teratur malah menjemput sampah hingga rumah rumah penduduk,” spontan Servatinus Mammilianus (40) di Labuan Bajo, Sabtu (1/5/2021).
Tersedot oleh daya tarik kadal komodo dalam kawasan TNK, Labuan Bajo begitu cepat ditumbuhi berbagai jenis hotel. Termasuk lebih dari 50 di-antaranya adalah hotel berbintang. Keterbatasan pasokan air yang dijeritkan sejak lama, secara berangsur pula mulai pulih. Kebutuhan air Labuan Bajo belakangan mendapat pasokan tambahan menyusul bangunan proyek baru yang mengalirkan air dari sumber Waemese. “Labuan Bajo berangsur molek,” tambah John Lewar, warga Labuan Bajo, lainnya.
Kiprahnya Dipertanyakan!
Komitmen Presiden Joko Widodo mendorong TNK dan sejumlah obyek wisata di Indonesia agar pada saatnya benar benar menjadi kawasan DSP alias destinasi super prioritas, layak mendapat apresiasi luas di Tanah Air. Komitmen itu tidak sebatas wacana dengan retorika gairah. Komitmennya serius. Setidaknya telah ditandai dengan pembentukan BOP yang dilengkapi personil khusus dan bergaji tinggi.
Namun kehadiran BOP/BPOLBF sejauh ini tak lepas dari respons risau bahkan penentangan dari warga setempat. Sebut misalnya Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat di Kupang. Melalui pernyataan persnya medio April 2021, mereka mempertanyakan keberadaan serta kejelasan BOP/BOPLBF. Gugatan mereka terutama karena kehadiran lembaga itu terkesan kuat menutupi ruang gerak Pemkab Mabar menentukan arah pembangunan pariwisatanya.
Sorotan lainnya datang dari Anggota DPRD Mabar, Ansel Jebarus. Kata dia, kehadiran BOP/BOPLBF seharusnya tidak boleh terkesan menguasai pengelolaan pariwisata. Badan itu mestinya benar benar berperan sebagai agen pendorong percepatan pembangunan pariwisata di Mabar dan daerah lain dalam kawalannya.
Ada sejumlah alasan yang mendasari kerisauan atau sorotan dari kalangan masyarakat. Di antaranya – mengutip berbagai laporan termasuk pengakuan Ansel Jebarus – ada banyak kebijakan yang dilakukan BOP/BOPLBF tanpa berkoordinasi dengan dengan Pemkab Mabar.
“Fungsi koordinatif yang digariskan Perpres, tidak jalan. Mereka (BOP/BOPLBF) lebih terkesan di daerah ini tidak ada tuan rumahnya,” begitu kata Ansel Jebarus yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Mabar di Labuan Bajo, Minggu (2/5/2021).
Tensi kerisauan pun bertambah naik seiring mencuatnya agenda pengaplingan lahan seluas 400 hektar. Sebagian terbesar dari lahan itu dalam kawasan hutan produksi Bowosie, yang merupkana kawasan hutan produksi. Oleh BOP/BOPLBF, kawasan hutan itu akan dialihfungsikan menjadi area pariwisata buatan. “Pengaplingan lahan hingga ratusan hektar itu juga kita pertanyakan, karena berlebihan. Apalagi menggerogoti kawasan hutan produksi,” tambah Ansel Jebarus.
BOP-nya ada di mana?
Sebagaimana sudah disinggung di atas, pembenahan tiga kawasan pariwisata: Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba, mendapat perhatian istimewa agar dikelola menjadi kawasan destinasi super prioritas atau DSP. Sesuai Perpres No. 32/2018 tertanggal 5 April 2018, lembaga pengelolanya dengan nomenklatur: Badan Otorita Pariwisata atau BOP. Sebagai sebuah badan berstatus otorita(s), maka tentu saja langsung melekat hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya, termasuk membuat peraturan untuk kelancaran tugasnya.
Belakangan, nomenklatur BOP sesuai Perpres, diubah menjadi Badan Pelaksana Otorita atau BPO. Perubahan itu sesuai Permen Parekraf No. 7/2018, tertanggal 27 Juli 2018. Penggantian nomenklatur ini agaknya masuk kategori janggal karena jelas tidak merujuk keputusan lebih tinggi.
Karena berstatus hanya sebagai badan pelaksana, maka hak dan kewenangan yang melekat pada BOP, seharusnya gugur dengan sendirinya. Lalu, BOP-nya ada di mana? Lagi pula jika hanya sebagai badan pelaksana, nama badannya sebaiknya tanpa kata “Otorita(s)” karena perannya dengan sendirinya berubah ompong. Mungkin cukup sebagai unit pelaksana tugas di daerah (UPTD) dari Kementerian Pariwisata. Kalau hanya sebagai badan pelaksana atau UPTD, rasanya tak sepantasnya jajaran karyawannya harus bergaji tinggi. Sekadar contoh, Dirut BPOLBF, Shana Fatina bergaji Rp 30,7 juta (cnnindonesia.com, 27/11/2020).
BOP/BOPLBF sudah lebih dua tahun hadir di Labuan Bajo. Hingga sejauh ini – sebagaimana dikeluhkan berbagai pihak – fungsi koordinatifnya pasif. Lebih terkesan mengambil alih pengelolaan pengembangan pariwisata di daerah. Mendukung mimpi besarnya: agar kawasan kawalannya menjadi destinasi super prioritas, mestinya BOP/BOPLBF tidak berjalan sendiri. Langkahnya harus padu dengan pemerintah daerah sebagai tuan rumahnya. Tambahannya, mungkin BOP/BOPLBF perlu mulai mempertimbangkan pendirian universitas khusus bidang pariwisata di Labuan Bajo, sebagaimana pernah disarankan Ansel Jebarus, sebelumnya. (*)
