Ilustrasi
KUPANG, mediantt.com – Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT untuk memberlakukan sekolah tatap muka per 1 Mei 2021, memantik protes sejumlah kalangan, termasuk Fraksi Partai Golkar. FPG di Belu dan Manggarai menolak dan meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali. Karena angka penularan Covid-19 di NTT masih tinggi.
Demikian intisari pendapat Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Belu, Rofinus Manek, dan Anggota FPG DPRD Manggarai, Yoakhim Jehati, ketika dihubungi secara terpisah, Sabtu (1/5/2021).
Yoakhim Jehati yang juga Ketua Golkar Manggarai mengatakan, wabah corona belum sepenuhnya hilang meski ada banyak juga yang telah menerima vaksinasi. Tapi mayoritas guru juga belum divaksin. Perlu ada kewaspadaan terhadap kemungkinan klaster baru dari sekolah jika Pemprov NTT memaksa sekolah tatap muka.
“Di tengah meningkatnya jumlah penderita belakangan ini, maka kami harapkan rencana sekolah tatap muka perlu ditinjau kembali. Apalagi banyak tenaga pendidik yang belum menerima vaksin” tegas Jehati.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Belu, Rofinus Manek, juga menyarankan agar kebijakan sekolah offline itu ditinjau kembali karena dikhawatirkan memunculkan klaster baru covid-19.
“Saran kami, sebaiknya kebijakan sekolah tatap muka ditunda dulu, karena masih ada pasien covid-19 yang sedang isolasi di rumah sakit dan rumah di Atambua. Jadi kita tunggu saja hingga benar-benar sudah zona hijau,” kata Manek.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Dikbud NTT, Linus Lusi mengatakan sekolah tatap muka akan dilakukan secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Selain itu, pembelajaran tatap muka ini hanya dilakukan oleh sekolah di luar wilayah kota. Sedangkan untuk sekolah di dalam kota, pembelajaran tatap muka akan dikaji kembali.
“Idealnya (pembelajaran tatap muka) untuk semua sekolah di NTT. Tetapi bagi sekolah-sekolah di kota besar masih dipertimbangkan,” kata Linus Lusi di Kupang, Kamis (29/4/2021).
Ia mengatakan, pembelajaran tatap muka di sekolah yang jauh dari perkotaan seperti yang telah ditentukan itu harus tetap dilakukan secara terbatas. Pihak sekolah juga diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
Menurut Linus, dibukanya sekolah tatap muka di NTT pada 1 Mei 2021 itu sebagai prakondisi untuk melaksanakan arahan Kemendikbud-Ristek yang menyatakan sekolah tatap muka secara nasional dimulai 1 Juli 2021. (jdz)
