Mensos Risma kunjungi korban banjir di Adonara dan Lembata NTT.
LEWOLEBA – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bantuan logistik sebesar Rp1,2 miliar bagi korban bencana di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Risma langsung mengunjungi korban bencana alam di dua kabupaten, yang dilanda banjir bandang dan longsor, Selasa (7/4).
Mensos terbang dari Jakarta ke Larantuka, lalu melanjutkan penyeberangan ke Pulau Adonara, kemudian menyeberang ke Kabupaten Lembata.
Selain menyalurkan bantuan logistik, Mensos Risma juga menyalurkan santunan, bagi korban meninggal untuk 76 jiwa kepada ahli waris sebesar Rp1.140.000.000.
Risma memastikan kebutuhan mendasar masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Flores Timur, serta Kabupaten Lembata tercukupi.
Untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan meringkan beban para penyintas, Kemensos telah menyalurkan bantuan sebesar Rp2.619.056.695. Menteri Risma hadir untuk memastikan penyintas bencana di dua wilayah ini mendapatkan kebutuhan dasarnya.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Syafii Nasution menyatakan, Kemensos turut aktif menangani bencana banjir bandang dan longsor di Flores Timur dan Lembata.
“Bersama unsur-unsur terkait, Kemensos melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) mengambil peran dalam penanganan bencana. Dalam penanganan bencana, Tagana bersinergi dengan unsur-unsur terkait. Termasuk tentu saja melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak bencana tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” kata Syafii.
Di kawasan bencana, kata Syafii, Tagana melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khususnya kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.
Tagana juga membantu melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana banjir. “Logistik bersumber dari Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT dan Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta belanja langsung,” katanya.
Tagana juga melakukan pendataan ahli waris korban meninggal dunia dan Luka-luka untuk pemberian santunan. Kemensos akan menyalurkan santunan ahli waris kepada 76 jiwa sebesar RR1.140.000.000, dan santunan korban luka berat 27 jiwa dengan nilai Rp 135.000.000.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur menyatakan, bencana alam yang terjadi di dua kabupaten ini telah menelan korban meninggal sebanyak 76 jiwa, luka berat 63 jiwa, luka ringan 27 jiwa. Sebanyak 829 KK atau 256 jiwa terdampak, sebanyak 93 unit rumah rusak dan 8 unit bangunan rusak.
Minta Direlokasi
Dilansir florespedia.com, warga terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, meminta pemerintah melakukan relokasi tempat tinggal.
Hal ini mereka sampaikan saat berdialog dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Posko Puskesmas Waipukang, Selasa (6/4).
Kepala Desa Amakaka Thomas Tiro adalah satu perwakilan pengungsi yang menyampaikan di hadapan Mensos Risma dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur keinginan mereka untuk direlokasi.
Menurut dia, bencana dan longsor yang berasal dari lereng Gunung Ile Lewotolok itu telah menghancurkan 54 rumah warga termasuk rumah miliknya dan gedung SDI Lewotolok 1.
“Rumah saya juga hilang, tolong penuhi kebutuhan kami pengungsi. Kami minta bisa tangani dan tempatkan kami di pemukiman yang layak dan aman,” kata Thomas.
Hal yang sama diungkapkan Camat Ile Ape Timur, Nikolaus Ola Watun yang menyebutkan ada 9 desa di lereng gunung Ile Lewotolok yang rentan bencana. Niko juga meminta pemerintah melakukan relokasi desa-desa yang rentan bencana.
Terhadap hal ini, Mensos Risma sepakat dengan usulan relokasi tersebut. Namun Mensos Risma rencana itu bisa terealisasi cepat kalau pemerintah Kabupaten Lembata bisa menyiapkan lahan untuk relokasi.
“Kalau relokasi akan sangat bagus. Tapi tidak bisa segera. Butuh proses,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur menjelaskan rencana relokasi sudah dipikirkan pemerintah. Bupati Sunur memastikan areal yang saat ini jadi aliran banjir dan longsor sudah pasti tidak akan dijadikan pemukiman lagi.
“Pemerintah tentu akan membantu penyintas membangun rumah jika dia punya tanah di tempat lain. Tanah itu bisa perorangan dan bisa juga per kelompok,” katanya. (jdz)
