Osy Pertanyakan Profesionalisme Kadis PUPR Manggarai dalam Kasus TFL Sanimas

by -438 views

Simprosa R. Gandut

RUTENG, mediantt.com – Setelah mendesak pembatalan perekrutan tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) berbasis masyarakat (Sanimas) tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Manggarai dari Fraksi Golkar, Simprosa R. Gandut kembali mempertanyakan profesionalisme Kadis PUPR Manggarai, Saldi Sehadun. Sebab, SK untuk 20 orang TFL Sanimas yang direkrut tahap satu sudah ditandatangani pada 15 Februari 2021, tapi dibatalkan lagi pada 2 Maret.

Padahal, menurut Osy Gandut, kepada mediantt.com, Sabtu (27/3), 20 orang TFL itu harusnya mulai aktif kerja per 2 Maret. “Ini yang saya pertanyakan profesionalitasnya Kadis PUPR; mengapa SK yang sudah diteken itu dibatalkan sepihak. Apakah karena ada tekanan dari oknum anggota dewan,” gugat Osy Gandut.

Srikandi Golkar ini juga mengatakan, seleksi TFL ini mendapat sorotan keras dari DPRD Manggarai termasuk fraksi Partai Golkar karena tidak ada transparansi dan terkesan ada unsur nepotisme. “Jadi apakah pembatalan SK itu karena ada tekanan atau ancaman. Harusnya sebelum Kadis PUPR tanda tangan SK lihat dulu apakah perekeutan itu sesuai Juknis dan Juklak atau tidak;” tegas Osy.

Osy menegaskan lagi, “Mengapa Kadis
PUPR Manggarai membatalkan SK bagi 20 TFL hasil seleksi tahap satu, yang harus mulai kerja per 2 Maret. Ada apa dengan Kadis PUPR, apakah ada tekanan atau ancaman”.

Menurut Osy, dalam juknis perekrutan TFL, tidak ada ketentuan bahwa harus menggunakan panitia seleksi (pansel). “Tapi ternyata ada pansel dan melibatkan pimpinan parpol tertentu, sehingga sangat tidak independen. Ada apa ini. Dalam juknis program sanitasi, panitia perekrutan adalah Dinas PUPR bukan pihak ketiga,” kritik Osy.

Ia menambahkan, sebelumnya ada rapat koordinasi Komisi C dengan Dinas PUPR. Saat itu, sebut Osy, Kadis di depan komisi c mengakui kesalahan tapi tetap tidak mengindahkan juknis dan juklak. “Jadi sikap fraksi Golkar jelas, berpihak kepada 20 TFL yang dikorbankan gara-gara pembatalan SK itu. Karena mereka punya keluarga, suami, istri dan anak, sehingga pembatalan SK itu tidak adil,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Manggarai ini, dan mengingatkan Kadis PUPR untuk tidak mencuci tangan seperti Pilatus.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Manggarai, Yoakim Jehati, juga minta agar proses seleksi itu dihentikan sebab Dinas PUPR gagal menterjemahkan juklak dan juknis. “Dinas PUPR membuat sesuatu hal diluar aturan main serta tidak percaya diri pada perangkat yang dimiliki, dengan melibatkan pihak luar yang hanya membawa sejuta soal,” kritik Jehati.

Menurut dia, pansel adalah dari unsur perguruan tinggi dan LSM. “Tapi yang terjadi adalah pimpinan salah satu partai politik dan ini tidak dapat dibenarkan. Di mana unsur independennya? Karena itu, kami minta prosesnya jangan dilanjutkan dan meminta Bupati Manggarai mengambil-alih tugas ini dari PUPR, serta memberikan peringatan keras kepada Kadis PUPR karena tidak mampu mengemban tanggungjawab ini,” tandas Ketua DPD II Golkar Manggarai ini. (jdz)

1.3 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments