Ampera Desak Polda NTT Periksa dan Tahan Tersangka Korupsi Awololong

by -429 views

Praktisi Hukum, Akhmad Bumi, SH

KUPANG – Kasus korupsi Awololong masih belum ada progres lagi setelah dua orang ditetapkan sebagai tersangka pasa 12 November 2020 lalu. Dua orang itu adalah Silvester Samun selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Abraham Yehezkiel Tsazaro selaku kontraktor pelaksana. Namun hingga saat ini dua tersangka belum dipeiksa apalagi ditahan oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT.

Karena itu, Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera) Kupang) mendesak Penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT untuk segera memeriksa dan menahan kedua tersangka.

Dalam siaran persnya, Jumat (15/1), Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli menjelaskan, sesuai isi press release Polda NTT tentang penetepan tersangka kasus Awololong, rencananya, awal bulan Januari kedua tersangka diperiksa. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Amppera, kedua tersangka belum diperiksa dan ditahan.

“Kedua tersangka harus segera ditahan agar tidak menimbulkan polemik dan tuduhan miring publik bahwa Polda NTT itu “masuk angin” atau lalai,” kata Eman Boli.

Sementara aktivis Amppera, Obeth Lewotobi berharap penyidik secepatnya menahan para tersangka agar proses pemeriksaan segera dilakukan. “Kami meminta penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini salah satunya seperti jeti dan kolam renang apung yang berada di lokasi eks Harnus,” katanya.

Lewotobi menyebutkan, karena sekarang sudah memasuki pertengahan Januari 2021, Polda NTT seharusnya sudah melakukan pemeriksaan tersangka sesuai rencana yang tertulis dalam press release penetepan tersangka.

Evaluasi Proses Hukum

Praktisi hukum, Akhmad Bumi, SH ketika dikonfirmasi menjelaskan, kalau sudah ditetapkan tersangka maka penyidik segera memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan, untuk kepentingan kelancaran penyidikan maka dapat dilakukan penahanan sesuai KUHAP.

“Kita pertanyakan alasan kenapa belum dilakukan pemeriksaan kepada mereka yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Atau telah diperiksa tetapi tidak dipublish ke media,” tanya Ahmad Bumi.

Ia meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif untuk mengevaluasi proses hukum atas kasus Awololong Lembata ini yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda NTT dan dapat memberi penjelasan ke publik,” tandasnya.

Demonstrasi Lagi

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Damasus Lodolaleng mengatakan, Polda NTT jangan bertele-tele atau berkompromi dengan tersangka. Segera tahan sesuai undang-undang yang berlaku.

“Apabila Polda NTT lamban menahan tersangka, Amppera Kupang akan melakukan konsolidasi massa dan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Markas Polda,” tandasnya.

Untuk diketahui, Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek destinasi wisata di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata senilai Rp6.892.900.000.

Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, AKP Budi Gunawan dalam keterangan pers, Senin (21/12) mengatakan, dua tersangka itu adalah Silvester Samun selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Abraham Yehezkiel Tsazaro selaku kontraktor pelaksana.

“Statusnya sudah tersangka tapi belum ditahan, saat pemeriksaan baruditahan,” ujarnya.

Menurut Budi Guna, proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

“Sejumlah dokumen kita sita dan 37 saksi kita periksa. Saat ini masih dua tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada penambahan tersangka,” katanya.

Kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat (4) tahun penjara. (*/jdz)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments