Update Kasus Awololong: Penyidik Telah Periksa Saksi di Surabaya dan Bandung

by -902 views

KUPANG, mediantt.com – Penyidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan destinasi wisata; jembatan titian, kolam apung, restoran apung, pusat kuliner, dan fasilitas lainnya, di pulau siput Awololong, Kabupaten Lembata, memasuki babak baru.

Ini dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4 yang diterima aktivis Amppera Kupang dari Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT, Kamis (22/10/2020) siang.

Dalam press release Amppera Kupang kepada mediantt.com dijelaskan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4, penyidik Tipidkor Polda NTT telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di PT. Beton Prima Indonesia Surabaya pada 2 Oktober 2020 dan PT. Gani Arta Dwitunggal Padalarang Bandung pada 5 Oktober 2020.

Selain itu, penyidik mendampingi Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam melaksanakan proses audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah di Kota Kupang terhitung hari Senin, 31 Agustus 2020.

Rencana tindak lanjut penyidikan, penyidik Tipidkor Polda NTT akan memeriksa kontraktor pelaksana Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara pada Senin, 26 Oktober 2020 di ruang Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT, juga memeriksa Tim Pancang PT. Bahana Krida Nusantara pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Sebelumnya diberitakan, Rabu 30 September 2020, aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera Kupang) mendatangi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT di Jln Palapa No.21A, Oebobo, sekitar jam 13.30 Wita.

Tujuan kedatangan mereka adalah mendesak Kepala BPKP Perwakilan NTT segera menyerahkan hasil audit kasus dugaan korupsi dalam mega proyek destinasi wisata (jembatan titian, kolam apung, restoran apung, pusat kuliner, dan fasilitas lainnya) di pulau siput Awololong, Kabupaten Lembata.

Di kantor BPKP NTT, aktivis Amppera diterima oleh Sugeng, Tim auditor kasus Awololong. Ia mengaku turut serta ke Lembata bersama Tim Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan fisik di pulau siput Awololong, Agustus lalu.

Pasalnya, hasil audit BPKP terhadap kasus dugaan korupsi Awololong sangat menentukan progres hukum penyidik tindak pidana korupsi (Tipidkor) Polda NTT untuk menetapkan tersangka.

“Polda NTT beralasan belum menetapkan tersangka kasus Awololong karena BPKP belum menyerahkan hasil audit ke penyidik kriminal khusus. Sehingga kedatangan kami di BPKP adalah mendesak auditor untuk segera tuntaskan proses audit,” kata Emanuel Boli, Koordinator Umum Amppera Kupang.

Eman Boli bertanya soal sejauh mana progres audit kasus Awololong? Sugeng mengatakan bahwa proses audit dilakukan sejak penyidikan. BPKP melakukan proses audit sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP).

“Kita kan sifatnya membantu penyidik ya, apapun hasilnya nanti ditanyakan ke penyidik. Untuk sementara masih berproses. Kita terus koordinasi dengan penyidik Polda NTT,” tutur Sugeng.

Aktivis Amppera, Elfridus Leirua Rivani Sableku menanyakan apakah kasus Awololong ada kerugian atau tidak? Kata Sugeng, untuk sementara masih berproses. “Kami secara penuh mendukung BPKP dalam mengaudit kerugian negara sesuai dengan wewenangnya untuk membuktikan dugaan kerugian negara dalam hal ini pada dugaan korupsi proyek Awololong,” jelas Elfridus.

Ia berharap, BPKP bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak atau kelompok manapun dalam melakukan audit kerugian negara secara nyata dan pasti.

“Kami akan terus melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait untuk mendukung dan mengawal jalannya proses hukum hingga kasus ini menjadi terang benderang,” tegasnya.

Elfridus menambahkan, apabila BPKP lamban melakukan audit kasus Awololong, maka Amppera akan melakukan konsolidasi besaran-besaran untuk melakukan aksi demonstrasi di kantor BPKP perwakilan NTT. (*/jdz)

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments