KUPANG – Eksalasi penyebaran pandemi Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kian meningkat, memantik sikap politik Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT. Fraksi Golkar mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dengan menetapkan Peraturan Gubemur.
“Jika eskalasi pandemi Covid-19 di NTT terus meningkat maka Pergub tersebut dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sebut jubir Fraksi Golkar, Maksimilianus Adipati Pari, SH dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (28/9/2020).
Fraksi Partai Golkar yang dipimpin Hugo Rehi Kalembu dan sekretaris H. Moh. Ansor menyarankan, belanja tidak terduga agar diarahkan secara seimbang untuk mendanai program Jaring Pengaman Sosial, pemberdayaan ekonomi dan pelayanan kesehatan. “Hal ini karena eskalési perkembangan penderita Covid-19 di NTT yang kian meningkat signifikan,” ujar Maksimilianus.
Disebutkan Maksimlianus, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menilai, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD NTT telah sungguh-sungguh menyikapi Perubahan APBD tahun Anggaran 2020 terutama program realokasi dan refocusing APBD guna penanganan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19 sampai akhir tahun 2020.
“Pandemi Covid-19 berdampak hampir di semua sektor sehingga penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan berjalan tidak optimal,” ujar Maksi.
Hal itu juga menyebabkan penyesuaian APBD dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat yang menekankan prioritas penanganan Covid-19 serta antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang tejadi.
Hal lain yang disororti Fraksi Partai Golkar yang perlu disikapi adalah kondisi spesifik NTT menjelang musim hujan, baik persiapan lahan maupun penyediaan benih dan bibit serta distribusinya ke sentra-sentra pertanian.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berbicara dalam forum paripurna itu memberikan apresiasi atas sikap politik dari seluruh fraksi di DPRD NTT yang menyetujui dan menerima rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda.
“Saya berterima kasih kepada DPRD NTT terutama pimpinan dan komisi-komisi yang secara rutin melakukan kunjungan kerja yang terus-menerus untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap seluruh pembangunan serta memberikan masukan yang baik dari waktu ke waktu menunjukan bahwa kita punya semangat yang sama untuk membawa perubahan bagi kemajuan NTT,” ujar Gubernur Laiskodat.
Petahana Netral di Pilkada
Fraksi Golkar juga mendesak Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat agar mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah para petahana (incumbent) baik yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun yang mendukung pasangan calon tertentu, untuk tidak memanfaatkan jabatan demi kepentingan diri atau pasangan calon yang didukung.
“Tegaknya netralitas penyelenggara Pilkada, Aparatur Sipil Negara, aparatur penegak hukum, serta para perangkat desa harus dapat dijamin demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, jujur, adil, lancar dan sukses melalui proses fair play,” sebut Maksimilianus.
Fraksi Golkabl berpendapat, sehubungan dengan pandemi Covid-19, maka pada setiap tahapan Pilkada agar KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Satgas Covid-19 dan instansi kesehatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu bertindak koordinatif dalam pengawasan, pencegahan, penanganan dan pengendalian terhadap ancaman pandemi Covid-19.
Fraksi Golkar juga menyoroti Realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah yakni 52,64 persen dari target per 17 September 2020, sementara realisasi belanja baru mencapai 56,87 %. “Mengingat sisa waktu 3 bulan dan dengan permasalahan khusus pandemi Covid-19 maka perlu kesungguhan kerja pemerintah mengintensifkan penerimaan PAD termasuk dari sumber yang baru ditetapkan Perdanya,” sebut Maksimilianus.
Fraksi Golkar juga mendesak Gubernur NTT agar perlu memacu peningkatan realisasi belanja daerah terutama kegiatan-kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman daerah.
“Proyek yang dibiayai dengan pinjaman daerah adalah bersifat sensitif publik. Untuk itu Fraksi Partai Golkar mendesak agar pelaksanaannya konsisten sesuai kalender kerja, tuntas tepat waktu, tepat sasaran dan bermutu,” ujar Maksimilianus.
Khusus pembangunan jalan provinsi, selain memenuhi ketepatan waktu juga harus memenuhi ketentuan standar konstruksi jalan provinsi.
Fraksi Partai Golkar, kembali menegaskan agar optimalisasi Samsat Online segera diIakukan dengan usaha-usaha nyata mengimplementasikan dan/atau merevitalisasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemen’ntah Daerah dengan Bank NTT.
Rapat paripurna itu dipimpin oleh ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi para Wakil Ketua diantaranya Inche Sayuna, Chris Mboeik, dan Aloisius Malo Ladi. Selain dihadiri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, turut hadir Sekda NTT Ben Polomaing, Staf Khusus Gubernur Imanuel Blegur serta pimpinan OPD. (*/jdz)
