Gugatan Sinakai Segera Didaftar ke PTUN, Kuasa Hukum: SK Bupati Melanggar PP 53 Tahun 2010

by -747 views

Paulus Sinakai Saba dan Kuasa Hukum Alfons Ase

KUPANG, mediantt.com – Gugatan Sekreraris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata non aktif, Paulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si terhadap Bupati Eliaser Yentji Sunur, segera didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Sebab, SK Bupati Lembata No 463 Tahun 2020 tentang pembebasan dari jabatan Sekdis Budpar, melanggar ketentuan yang diatur PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“SK Bupati Lembata No 463/2020 tentang pemecaran klien kami itu jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010. Karena laporan Kadis tidak bisa dibuktikan secara konkret dan mengada-ada,” tegas Kuasa Hukum Paul Sinakai Saba, Alfons Hilarius Ase, SH, M.Hum kepada mediantt.com via telepon, Senin (28/9/2020).

Ia menjelaskan, sesungguhnya laporan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata apol mayan bahwa kliennya melakukan pelanggaran wewenang, sesungguhnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya, apalagi bila disandingkan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan Perbup Lembata Nomor 1 Tahun 2016.

“Klien saya menjalankan tugas berdasarkan Surat Penunjukan dan Disposisi dari Kepala Dinas sendiri. Lalu lantaran memimpin apel, bahkan saat pengucapan teks Pancasila, kepala dinas datang dan memberhentikan dan oleh Tim Pemeriksa tindakan memimpin apel itu dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan dianggap sabotase kewenangan kadis,” tandas Alfons Ase.

Ia juga menegaskan, “Yang melanggar aturan dan merugikan negara itu orang yang menghentikan apel di saat pembacaan teks Pancasila sila kelima”.

Menurut dia, (mungkin) ini kejadian pertama kali di Indonesia, dimana seorang ASN pejabat kepala dinas memberhentikan apel pada saat pengucapan Pancasila sila ke lima. “Ini sejatinya mencerminkan pengangkangan terhadap nilai nasionalisme dalam Pancasila,” jelasnya.

Kuasa hukum juga menjelaskan, laporan yang dilakukan oleh Apolonaris Mayan sebagai Kadis Budpar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tertanggal 8 September 2020 dengan surat Nomor Disbudpar.556/203/IX/2020 atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas adalah laporan yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta dibuktikan perbuatan konkrit pelanggaran.

Pelanggaran disiplin yang dilaporkan Apol Mayan itu, jelas dia, menerangkan bahwa memimpin apel tanpa konfirmasi adalah sebuah kesengajaan sebagai upaya sabotase kewenangan kadis. “Ini yang tidak benar,” katanya. Sebab, Perbup Lembata No 7 Tahun 2014 tentang Disiplin kerja PNS di lingkup Pemkab Lembata jo Perbup No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 7 Tahun 2014, menyebutkan; (huruf a); “wajib mengikuti apel harian, apel kesadaran dan apel peringatan hari besar lainnya. Huruf b; wajib datang melakasanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja. Pasal 3 ayat (2): jam masuk kerja pukul 08.00 Wita, maka ketika jam 08.00 Wita kadis belum hadir, maka Sekretaris Dinas memimpin apel itu. Artinya, menurut Ase, sekretaris bertindak memimpin apel itu sesuai dengan surat penunjukan sebagai Plh Kadis No Disbudpar.800/194/VIII/2020 oleh Kadis, terhitung sejak 25 Agustus sampai dengan kembalinya kadis dalam penugasan di luar Lembata”.

Ia juga mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan gugatan untuk segera didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. “Kami sudah mendapat kuasa dari prinsipal Pak Paulus Sinakai Saba dan kami sedang siapkan gugatan dan sesegera mungkin kita daftarkan ke PTUN Kupang,” tegas Alfons Ase. (jdz)

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments