Pemecatan Sekdis Budpar Tindakan Sewenang-wenang, Dr Tuba Helan: Pimpin Apel Bukan Pelanggaran Disiplin

by -3,049 views

Dr John Tuba Helan

KUPANG, mediantt.com – Berita heboh soal pemecatan Sekretaris Dinas (Sekdis) Kebudayaan dan Pariwisata Lembata, Paulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si, memantik perhatian amat serius dari berbagai kalangaan. Pakar Hukum Tata Negara dari Undana, Dr John Tuba Helan pun harus angkat bicara. Ia berpendapat, pemecatan terhadap Sekdis Budpar itu masuk kategori tindakan kekuasaan sewenang-wenang. Apalagi, memimpin apel itu bukan tindakan yang berkonsekuensi hukum.

“Pemberhentian Sekdis Budpar Lembata itu tidak sesuai regulasi. Alasannya pun tidak tepat. Justru inisiatif Sekdis memimpin apel itu patut diapresiasi karena pas waktu apel Kadis belum ada di kantor, jadi Sekdis harus bertindak. Jadi kalau berani gugat saja ke PTUN,” kata Dr John Tuba Helan kepada mediantt.com di Kupang, Jumat (18/9/2020).

Menurut Tuba Helan, pemberhentian dari jabatan hanya mungkin sebagai hukuman disilpin sesuai PP 53 tahun 2010. “Artinya, harus buktikan dulu pelanggaran disiplin apa. Memimpin apel bukan pelanggaran disiplin. Kasihan sekali kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang,” tandas Tuba Helan.

Sementara itu, John Botoor, SH, berpendapat, pencopotan atau pe-nonjoban terhadap pejabat merupakan bentuk hukuman berat yang harus dilalui dengan evaluasi atau sidang etik. Hukuman berat tersebut dijatuhkan bila pejabat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin ataupun praktis sama sekali tidak menunjukkan kinerja yang baik. “Dalam lingkaran sistem birokrasi, pejabat siapapun dapat dicopot atau di-non jobkan karena kinerjanya sangat rendah dan biasanya melalui perhitungan ‘performance’ bahwa benar adanya tidak mencapai target,” katanya.

Dari persoalan yang dialami Sekdis Budpar Lembata, menurut dia, maka sejatinya dalam ketentuan pasal 24 PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin ASN disebutkan; setiap atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dan pemeriksaan dilakukan tertutup serta hasilnya dituangkan dalam BAP. “Non job itu sendiri sebetulnya tidak diatur dalam Hukum Kepegawaian, karena hukum Kepegawain hanya mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan Struktural sebagaimana diatur PP Nomor 100/2000 jo PP Nomor 13/2002, dimana ketentuan itu mengatur secara rinci tentang tahapan panjang dalam proses pemberhentian ASN dalam jabatan struktural atau non job. Hukum Kepegawaian hanya memperbolehkan mutasi jabatan dalam lingkup perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama, perpindahan jabatan struktur ke jabatan fungsional dengan status jabatan yang sama,” beber Botoor.

Ia juga menerangkan, hukum kepegawaian secara tegas melarang mutasi jabatan dengan serta-merta mencopot jabatan struktural seseorang. “Dalam ketentuan hukuman disiplin Pegawai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 4 PP Nomor 53 Tahun 2010, apabila istilah non job disamakan dengan istilah pembebasan dari jabatan, maka non job itu sendiri masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Berat,” tegasnya.

Menurut dia lagi, dalam UU Nomor 5/2009 jo UU Nomor 9/2004 jo UU Nomor 5/1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila seorang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan gugatan TUN agar keputusan itu dinyatakan batal atau tidak sah yang dapat disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi. “Saya begitu awam dalam urusan kepegawaian, tapi yang menjadi pilar utama sebelum lahirnya sebuah keputusan adalah bagaimana Baperjakat dan juga BKPSMD memberikan pertimbangan dengan beberapa kajian dari aspek aturan kepegawaian sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Staf punya kewajiban untuk memberikan pertimbangan bahkan kajian dalam bentuk apapun terutama dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Karena itu, dalam konteks persoalan ini, mari semua kita berpikir jernih memposisikan semua pada posisi masing-masing dan jangan saling menyalahkan,” saran dia, dan menambahkan, ada pernyataan Komisioner Komisi Apratur Sipil Negara, Tasdik Kisnanto bahwa mutasi ASN boleh saja dilakukan termasuk pemberhentian jabatan (non job) akan tetapi harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Dr Antonius Wutun, Akademisi asal Lembata di Makasar juga berpendapat, “Hal ini biasa terjadi dalam kekuasaan yang bersifat otoriter dan demi kepentingan tertentu. Penguasa biasanya punya seribu satu alasan palsu untuk meyakinkan publik, ujung-ujungnya hanya like dan dislike”.

Kajian Hukum

Sumber terpercaya di Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembata, menjelaskan, Kadis Budpar Lembata Apol Mayan melakukan perjalanan dinas luar daerah sejak 24 Agustus 2020, karena 25 Agustus ada rapat Dinsos bersama tenaga ahli, pendamping desa dan Budpar tentang usulan calon Desa Wisata. Ada tindak lanjutnya yakni Budpar harus menyampaikan daftar calon desa wisata sesuai panduan yang diterbitkan Kemenko PMK, Kementerian Pariwisata, Dalam Negeri, PDT dan Transmigrasi. Sesuai kesepakatan, tanggal 28 Agustus harus sudah diserahkan ke Dinsos PMD untuk urusan selanjutnya. Dan, pada 28 Agustus itu juga diserahkan penugasan-penugasan lain selama Kadis tidak berada di tempat.

Tak cuma itu, juga dibeberkan kajian hukum pemberhentian seorang pejabat. Pertama, sesuai PP 53/2010 dan Perka BKN No 21/2010 bahwa kalau seorang PNS dibebaskan berarti telah dijatuhi hukuman disiplin berat (PP 53/2010 pasal 7 ayat 4 huruf c). Selanjutnya, Pasal 13 ayat 1 mengatur; hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran pasal 4 ayat 1 yakni penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam kasus Sekdis Budpar itu penyalagunaan wewenang apa?

Kedua, UU No 30/2014 pasal 14 ayat 1 menyatakan; pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh pejabat pemerintahan di atas dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Ayat 2; pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri dari Pelaksana Harian (PLH). “Nah, sudah pasti sang kadis sudah menunjuk Sekertaris sebagai PLH…sampai kapan? Mesti ada interval waktu. Apakah PLH tersebut ada interval waktu? Hanya Kadis Budpar yang bisa menjawab. Menurut sumber terpercaya, Kadis Budpar menunjuk Sekdis sebagai PLH tanpa ada interval waktu,” jelas sumber akurat itu.

Ketiga, Kepmendagri No 440-830/2020 menegaskan; karyawan yang telah kembali dari daerah di mana terdapat indikasi Covid-19, seharusnya memantau diri sendiri selama 14 hari dan mengukur suhu mereka 2 kali sehari (isolasi mandiri). “Kadis Budpar tiba dari Jakarta kapan?” tanya sumber itu.

Resiko Jadi Pejabat

Para netizen pun memberikan penilaian yang beragam atas kasus yang dianggap aneh ini. Warga Lembata diaspora Ansel Deri berpendapat, tidak ada matahari kembar di tubuh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata. “Memangnya dinas itu perusahaan pribadi kah? Lalu kalau Kadis yang baru pulang dari zona merah Covid-19 kok berani-beraninya datang di kantor? Padahal mesti perlu karantina mandiri dulu. Pencopotan itu bentuk penindasan atas para birokrat yang diangkat sesuai aturan dan melecehkan nama baik ASN. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata bisa mengadu ke Komisi ASN Pusat agar pejabat daerah tak sewenang wenang, apalagi dinas tersebut tengah jadi perhatian Polda NTT dalam kasus proyek mangkrak Awolololong yang diduga merugikan negara senilai Rp. 5 miliar,” kritik Ansel Deri, yang juga wartawan di Jakarta ini.

Netizen lain seperti Ali Kedang dalam komentarnya mengatakan, “Sebagai seorang ASN, hanya ada dua pilihan ikuti SPT yang ada atau buat gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Itulah resiko jadi pejabat”. Dai Within Daniel juga menuturkan, “Suka sekali gayanya ka Paul Saba. Dia tahu tak bersalah tapi dia tak melawan, malah ia datang dan meminta maaf. Bravo ka Paul!”.

Sementara Gervas Armata berkomentar, “Catatan buat bupati Lembata spya segera copot kadis yg tidak tau aturan dan arogansinya sdh melebihi batas kewajaran. Attitude seorang pimpinan seperti ini sebaiknya jadi org biasa. Harus menjalankan uji kelayakan. Apalagi di saat pembacaan teks Pancasila ia bubarkan upacara..sangat tidak layak ..ia tidak menghargai Dasar Negara kita”.
Freitas Jermias Jes Dami lebih keras menuturkan, “Pecat saja kadisnya, datang terlambat tapi berani bubarkan upacara, apalagi sedang baca teks Pancasila”. Lain lagi kata Randus Lasar Blancostraguilledirk. Menurut dia, “Bapa kadis sebaiknya menahan dulu emosinya..tunggu apel selesai baru memberikan komentar saat breafing singkat, itu pun harusnya dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf atas ketidakdisiplinan soal waktu. Itu jauh lebih bermartabat ketimbang menunjukan sikap arogansinya. Ingat bapak..matahari tidak ada yang kembar tapi ‘jabatan’ juga bukan kembaran yang dibawa sejak lahir”.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata, Apolonaris Mayan, belum berhasil memberikan penjelasan atas kasus yang dialami Sekdis Paulus Sinakai Saba. Pada pukul 16.05 Wita, mediantt.com mengirim pertanyaan via sms biasa dan pesan WhatsApp kepada Kadis tapi tidak dibalas. Pesan Wa terbaca tapi hingga berita ini tayang tidak ada jawaban. “Selamat sore Kaka. Mohon ijin bisa kaka jelaskan alasan dibebas-tugaskannya Sekdis Budpar. Terima kasih kaka“, itulah pertanyaan kepada Kadis Budpar Lembata. (jdz)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments