Kupang, mediantt.com – Fraksi Partai Golkar DPRD NTT mengkritisi kinerja buruk PT Flobamor, yang diperparah lagi dengan tidak adanya (nol) kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) NTT. Fraksi Golkar meminta agar sebaiknya PT Flobamor dilikuidasi.
“Fraksi Partai Golkar DPRD NTT meminta agar PT Flobamor dilikuidasi, karena nol kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” begiti sikap politik Frakai Golkar yang tertuang dalam pemandangan umum atas laporan pertanggung jawaban pelakasanaan APBD tahun 2019, yang dibacakan Yohanes de Rosari pada sidang paripurna DPRD, Senin (22/7) malam.
Fraksi Golkar menaruh perhatian serius terhadap kondisi PT Flobamor yang tidak kunjung menunjukkan perbaikan kinerja kendati sejak beralih dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tahun 2011 dan sudah mengalami dua kali pergantian manajemen selama dua periode masa kepemimpinan, PT Flobamor masih tetap nihil kontribusi untuk PAD.
Pada Tahun 2019, menurut Golkar, target PAD PT Flobamor sebesar Rp 500 miliar dan tidak dapat direalisir, karena pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp 440,6 miliar.
Keprihatinan Fraksi Golkar, jika PT Flobamor dibiarkan pengelolaannya seperti ini, maka akan membawa beban baru bagi Pemda. Core Bisnis PT Flobamor adalah pengelolaan tiga Kapal Motor Penyebrangab (KMP) yang diserahkelokan kepada Pemda NTT oleh Pemerintah Pusat yakni KMP Pulau Sabu, KMP Ile Boleng dan KMP Sirung.
Ketiga KMP ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat. Namun, kini KMP Ile Boleng rusak berat dan tidak dapat beroperasi. “Tahun 2020 ini hanya satu KMP yang mendapatkan subsidi,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti tanah dan bangunan Flobamor Regency sudah diagunkan di Bank NTT, tapi kreditnya raib entah dipakai dimana, dan meninggalkan beban utang kredit yang harus dibayar bunganya setiap bulan.
Disamping itu, ada empat atau lima anak perusahaan yang dibentuk pada masa yang kini nasibnya tidak jelas, dan bisa jadi akan menimbulkan masalah dan meninggalkan utang seperti dilakukan PT induknya.
Pada kepemimpinan PT Flobamor yang baru, sekarang dibentuk anak perusahaan lagi untuk mengelola Hotel Sasando di Kupang dan Hotel Plago di Labuan Bajo yang di take over pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi.
Di pihak lain, perluasan jenis usaha selain Core Business mengoperasikan tiga KMP, seperti usaha di bidang pengiriman ternak keluar NTT, usaha perbengkelan, usaha pengiriman rumput laut, serta usaha penyaluran tenaga kerja yang sampai saat ini belum jelas wujudnya.
Audit Investigasi
Dalam kaitan dengan kondisi PT Flobamor, Fraksi Partai Golkar menyampaikan tiga hal untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.
Pertama, audit investigasi pemanfaatan kredit dari Bank NTT sebesar Rp10 miliar, yang hingga saat ini meninggalkan beban pokok dan bunga kurang lebih Rp100 juta/bulan yang memberatkan PT Flobamor.
Kedua, rasionalisasi anal-anak perusahaan PT Flobamor, sehingga lebih mendukung kinerjanya.
Ketiga, likuidasi PT Flobamor dengan segala beban historisnya tatkala masih menjadi PD Flobamor dan bentuk BUMD baru dengan Core Business yang dikaji lebih matang dan menguntungkan bagi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan PAD. (jdz)
