Astaga! Dana JPS Rp105 Miliar Masih Tertahan di BKD NTT

by -283 views

Kupang, mediantt.com – NTT segera memasuki era New Normal pada 15 Juni 2020. Namun, dana jaring pengaman sosial (JPS) bagi rakyat terdampak Covid-19 sebesar Rp 105 miliar, belum tersalurkan dan masih tertahan di Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT. Karena terkendala masalah klasik soal data penerima dari kabupaten/kota belum jelas.

“Dananya belum kami salurkan, karena masih menunggu data dari kabupaten/kota untuk penyalurannya. Sampai sekarang data iti belun jelas,” kata Kepala BKD NTT, Zakarias Moruk saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD NTT, Selasa (9/6/2020).

Dalam RDP itu, DPRD NTT mendesak agar dana tersebut segera disalurkan ke kabupaten/kota guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut dia, ada beberapa skenario atau skema yang akan dilakukan, jika data penerima JPS belum juga diterima. Salah satunya yakni mengirim dana tersebut ke kabupaten/kota untuk segera disalurkan ke masyarakat.

“Jika dibagi ke 22 kabupaten/kota, maka per kabupaten mendapat sekitar Rp4 miliar untuk JPS,” katanya.

Selain bantuan JPS, jelas dia, ada juga bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 bagi 236 kepala keluarga (KK). Sehingga harus dicocokan agar tidak terjadi pendobelan penerima dana itu.

“Dari pusat ada bantuan PKH, dana desa dan non tunai,” ujarnya.

Dia mengaku, sejauh ini baru 11 kabupaten yang memasukan data penerima JPS ke Dinas Sosial NTT. “Jadi kami segera salurkan dana itu ke 11 kabupaten yang telah masukan data itu,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD NTT, Kristiana Siena Jimor mendesak pemerintah segera menyalurkan dana tersebut, karena sudah terlambat selama tiga bulan. “Apakah tunggu masyarakat mati lapar baru disalurkan,” tegasnya.

Menurut dia, alasan pemerintah belum adanya data dari kabupaten/kota, merupakan alasan klise. “Pemerintah jangan mengendapkan dana itu. Mereka yang lamban menyalurkan dana itu, dan alasannya selalu karena data,” kritik politisi PAN ini.

Anggota Komisi III lainnya, Mercy Piwung juga mengkritisi data penerima batuan yang selalu tidak serius dituntaskan oleh pemerintah.

“Data masyarakat penerima bantuan masih kacau. Kami harapkan segera dituntaskan agar tidak menjadi bom wakti dan menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Masyarakat saat ini sangat gelisah karena dampak Covid-19 ini. Jangan selalu beralasan soal data sehingga bantuan tidak bisa atau lambat disalurkan,” kata Mercy, mengingatkan.

Ia juga mengingatkan agar pendataan masyarakat penerima BST tidak tebang pilih, apalagi ada dendam politik.

Asal tahu, pemerintah provinsin NTT mengalokasikan dana sebesar Rp 810 miliar untuk penanganan Covid-19 di NTT, dengan rincian JPS sebesar Rp 105 miliar, pemberdayaan ekonomi Rp 605 miliar dan bidang kesehatan sebesar Rp100 miliar. (jdz)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments