KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi (JNS) senantiasa berusaha bersama rakyat untuk mengendalikan produksi, distribusi dan konsumsi pada satu titik yang seimbang agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Pemerintah juga m emastikan bahwa stok atau persediaan bahan-bahan kebutuhan pokok aman dan stabil, kecuali gula pasir, bawang dan telur.
“Salah satu impact sistematis di tengah Covid-19 ini adalah aspek ekonomi. Masyarakat sekalian tentu memahami, mengetahui, dan mengikuti sendiri bahwa termonologi ekonomi begitu luas; sehingga malam ini saya memilah dan memilih untuk menyampaikan sesuatu yang cukup esensial yaitu berkaitan dengan ketersediaan bahan-bahan pokok kehidupan sehari-hari alokasi, distribusi dan keterjangkauan harganya,” tandas Anggota Bidang Pengendalian Dampak Sosial dan Ekonomi gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, M.Si kepada pers di Kupang, Senin (27/4/2020) malam.
Lery Rupidara yang juga Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama NTT ini menuturkan, pihaknya menemukan ada beberapa bahan pokok yang terpapar dalam monitoring dan observasi. “Dalam observasi kami yang pertama beras. Ketersediaan beras kita sungguh sangat aman; masih 36 bulan ke depan. Jagung ketersediaannya juga cukup. Daging sapi dan daging ayam ketersediaannya cukup. Nah, telur ayam ini yang agak kurang; di tabel kami berwarna merah, artinya sesuatu yang perlu warning untuk menjaga pertumbuhan dan mengembalikannya ke titik yang stabil,” urainya.
Selain itu, sebut dia, gula pasir juga merah, tapi tidak usah khawatir. “Pemerintah berusaha keras untuk segera mengatasi persoalan ini,” kata dia seraya menambahkan, “cabai keriting juga bawang merah dan bawang putih. Jadi, untuk keseluruhan stok bahan-bahan penting itu semuanya stabil kecuali gula pasir, bawang dan telur”.
Menurut dia, pemerintah terus berupaya dalam apa yang sedang terjadi ini sehingga seperti yang dijelaskan tadi untuk ketahanan pangan masih terdapat kondisi pokok yang ketahanannya memang kurang dari 1 bulan seperti telur, gula pasir, cabe rawit dan cabe keriting. “Ini persoalannya hanya di rantai transportasi. Pemerintah segera mencari jalan keluar dalam waktu yang singkat ini untuk memastikan kelancaran distribusi melalui kapal laut; komoditas pokok terutama dari luar NTT dan intra kepulauan di dalam NTT itu sendiri,” tegasnya.
Doktor ilmu pemerintahan ini lebih jauh menjelaskan, pemerintah secara umum melalui berbagai institusi perekonomi daerah yang ada menjaga apa yang disebut dengan 4K yaitu : menjaga keterjangkauan harga melalui pemantauan harga komoditi tanaman pangan dan tanaman pokok lainnya di pasar;
menjaga ketersediaan pasokan dengan memperkuat produksi pangan dan dukungan program-program stimulus; menjaga kelancaran distribusi melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan distributor dan memastikan rantai distribusi itu berjalan dengan baik; dan menjalin komunikasi efektif dengan memperkuat kualitas data pasokan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.
“Jadi secara umum masyarakat NTT seluruhnya di manapun berada, tidak usah resah yang berlebihan. Karena harga bahan pokok mulai dari beras, bawang, jagung semuanya masih berada dalam keadaan aman; kecuali beberapa yang tadi saya sebutkan,” ucap Lery Rupidara.
Sementara itu, juru bicara gugus tugas percepatana penanganan Covid-19 di Provinsi NTT yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si juga mengimbau para pemilik mesin penggilingan padi supaya dapat membuka kesempatan kepada para petani agar dapat menggiling gabah mereka.
“Kami mendapat keluhan bahwa para pemilik mesin penggilingan gabah kita ada yang tutup. Ini tentu sangat menyulitkan saudara-saudara kita untuk menggiling padi. Karena itu, kita harapkan melalui media ini, mudah-mudahan bisa didengar oleh bapak ibu yang memiliki mesin penggilingan padi untuk tetap membuka tidak harus sepanjang hari. Bisa diatur waktunya; kita harapkan supaya jangan ditutup sama sekali,” tutur Marius.
Klarifikasi Video PDP dan Nitizen
Pada bagian lain, Marius menyampaikan salah seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Kabupaten Kupang yang meninggal di RSUD Prof Dr WZ Johanes Kupang. “Perlu kami sampaikan bahwa pagi tadi salah seorang PDP dari Kabupaten Kupang meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. WZ Johanes Kupang. Ingin kami sampaikan bahwa Swabnya telah kita ambil untuk nanti diperiksa di laboratorium. Menurut keterangan dokter almarhum juga memiliki penyakit yang lain yaitu TBC dan Pnemonia; yah, jadi ada penyakit penyerta lainnya. Sekaligus kami mau meluruskan video yang dimuat di medsos seolah-olah sudah positif virus corona. Itu tidak benar. Yang benar adalah almarhum mengidap beberapa penyakit. Kita berdoa kepada Tuhan semoga arwah almarhum diterima di sisi-Nya,” kata Marius.
Mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ini juga mengklarifikasi opini seorang nitizen yang menilai Pemprov NTT sedang membohongi publik terkait data dan informasi penanganan Covid-19 di Provinsi NTT.
“Melalui media ini juga kami mau menyampaikan atau mengklarifikasi ada seorang netizen yang membuat suatu analisa pribadi seolah-olah pasien yang positif itu ada sutradaranya. Seolah-olah pemerintah yang menciptakannya. Perlu kami jelaskan bahwa tugas pemerintah itu adalah melakukan pencegahan, pengobatan dan segala macamnya sesuai dengan prosedur,” tegas Marius.
Karena itu, sambung dia, tidak mungkin pemerintah menskenariokan seperti yang dituduhkan itu. “Kami minta kepada yang bersangkutan untuk tidak memuat pendapat pribadi yang menyebabkan orang kemudian menganalisis secara sendiri-sendiri. Perlu kami sampaikan pemerintah adalah suatu otoritas yang sah dan pemerintah senantiasa mendudukan martabat otoritas itu pada tempatnya. Tidak mungkin melakukan kebohongan publik apalagi menyangkut virus corona yang sedang eskalatif di seluruh dunia termasuk Indonesia,” ucap Marius dan berharap agar masyarakat di seluruh NTT untuk menggunakan medsos secara bertanggung jawab.
“Jangan menciptakan keresahan dan jangan menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Berikanlah mandat itu kepada pemerintah untuk bisa mengatur, mengelola keseluruhan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan termasuk urusan kesehatan,” pintanya. (valeri guru/jdz)
