KUPANG – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, yang juga juru bicara Gugus Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota mengalokasikan dana bagi warga yang terdampak Covid-19.
“Benar, telah disediakan anggaran sebesar Rp 272 miliar untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi NTT,” tandas Marius saat menjawab pertanyaan reporter RRI Ende dan RRI Kupang melalui telpon selular, Jumat (3/4/2020).
Dana sebesar Rp 270. 492. 900. 000, sebut Marius, kalau dirata-ratakan yaitu setiap kabupaten/kota sebesar Rp 12.380.000.000,. “Jadi, penanggulangan Covid-19 tentu kerjasama kita semua mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga masyarakat kita; terutama ketahanan pangan, daya beli masyarakat kita seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang revisi anggaran tahun berjalan,” tegas Marius.
Diungkapkan, sekarang total anggaran yang dibebankan 5 persen kepada Pemrov NTT yaitu Rp 272 miliar lebih. Anggaran yang sudah tersedia, kata dia, Rp 150 miliar melalui APBD NTT. “Melalui komunikasi Bapak Gubernur dengan Pimpinan DPRD NTT, kita merevisi APBD 2020 dan sisa anggaran yang kita sudah siapkan sebesar Rp 150 miliar. Sisa di pihak lain sebesar Rp 123 miliar,” paparnya.
Menurut dia, Pemprov NTT mangajukan sejumlah skenario berdasarkan data-data faktual yang dialami atau dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota seluruh NTT. “Pertama, kita melihat total rumah tangga miskin yaitu sebanyak 480.505 kepala keluarga (KK); itu rumah tangga miskin. Kemudian total rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai sebanyak 101 ribu lebih KK. Skenarionya adalah penanggulangan ekonomi akibat Covid-19 ini yaitu bantuan langsung tunai 144 ribu lebih KK x Rp 150 ribu x 6 bulan. Berarti Rp 129.600. 900.000 dengan bantuan pangan non tunai beras yaitu Rp 196 ribu KK lebih x Rp 350 ribu x 6 bulan ke depan berarti Rp 412.248.900.000 lebih; dan jumlah bantuan bagi anggota pihak teridentifikasi positif covid-19 sebanyak 1000 lebih x Rp 500.000 x 3 miliar jadi social net akibat covid-19 ini sebesar Rp 544 miliar lebih,” ucap mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ini.
“Apakah dana tersebut sudah termasuk pengadaan fasilitas kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri) dan juga tenaga medis?” tanya reporter. Marius menjawab, “Tidak termasuk.”
Menurut dia, sesuai arahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu saat video conference bersama seluruh Gubernur se-Indonesia mengharapkan agar para Gubernur, para Bupati dan Walikota untuk fokus kepada tiga hal. Pertama, kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial (social savety net) dan kesiapan dalam menyediakan pangan dan menjamin kesiapan bahan pokok serta mengedepankan daya beli masyarakat.
“Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Gubernur, para Bupati dan Walikota memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBD dan dialihkan untuk keperluan masyarakat terdampak corona,” kata Marius. (valeri guru/jdz)
