KUPANG – Mengantisipasi penyebaran Coronavirus (Covid-19), Pemerintah Provinsi NTT mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan arus keluar masuk orang di pintu masuk perbatasan dengan Timor Leste (Tiles).

“Menutup pintu masuk perbatasan memang perlu pertimbangkan serius. Prinsip dasarnya untuk dua bulan ini, tidak untuk selama-lamanya, kita perlu mengantisipasi dan menahan diri. Membatasi perlintasan orang. Karena lebih murah menahan orang untuk tidak masuk, daripada kita masuk dalam isu besar bahwa terjadi penularan yang sangat besar di NTT,” jelas Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memimpin rapat Penanganan serta Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Pintu Perbatasan NTT-Timor Leste bertempat di Aula Fernandez , Senin (16/3).

Rapat yang dimoderatori Sekda NTT, Benediktus Polo Maing itu dihadiri oleh Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Konsulat Jenderal Timor Leste di Kupang, Jesuino Matos Carvalho, Kepala Kantor Penghubung KBRI Dili di Oecuse, Marya Silaban, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dan Wini, Wakil Bupati Belu, Sekda TTU, Perwakilan Imigrasi, General Manager Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, instansi terkait, pers dan undangan lainnya.

Gubernur meminta Sekda NTT dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan kasus corona Provinsi NTT yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 103 tanggal 13 Maret 2020, agar merumuskan secara cepat dan tepat langkah-langkah teknis pembatasan ini. Penerbangan ke Timor Leste pun untuk sementara dihentikan.

Menurut Viktor, pilihan untuk pembatasan ini jauh lebih baik daripada membiarkan dan tidak tahu siapa yang masuk ke NTT beserta keadaan kesehatannya yang dapat berisiko luar biasa. Hal ini juga menjadi perhatian untuk pintu masuk lewat udara di Labuan Bajo dan Tambolaka di Sumba Barat Daya.

“Ini masalah serius yang perlu kita antisipasi. Kita harus membatasi sungguh-sungguh keluar masuknya orang lewat perbatasan. Untuk lalu lintas barang, tetap bisa lewat tapi dengan pengawasan. Kita harus membatasi sungguh-sungguh. Termasuk sebenarnya kalau Jakarta sudah masuk daerah yang terpapar luar biasa, semua yang dari Jakarta harus diisolasi selama dua minggu,” jelas Gubernur.

Tindakan ini, lanjut Viktor Laiskodat merupakan langkah antisipatif yang paling efektif karena mumpung NTT masih dalam kategori daerah negatif virus corona. Menurut estimasi dari Badan Intelejen Negara, puncak virus ini ada di bulan Mei. Hitungan dua bulan itu mencakup Maret sampai April serta April sampai Mei. Juni awal dilihat lagi, karena Juni kita sudah masuk musim kering.

“Sarana dan sumberdaya yang kita miliki masih terbatas, sementara penyebaran virus ini sangat cepat. Karenanya perlu diambil langkah seperti ini agar jangan sampai penyebaran di NTT tidak tertangani dengan baik. Kita harus berusaha sungguh agar diri kita dan daerah ini terhindar dari virus corona. Cara yang paling murah adalah menutup diri secara terbatas baik secara pribadi maupun sebagai suatu daerah,” ujar Gubernur Laiskodat.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni mengapresiasi langkah-langkah teknis yang telah dikeluarkan pemerintah provinsi untuk penanganan virus corona.

“DPRD Provinsi memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan corona,” jelas Ketua DPD PDIP NTT tersebut.

Kepala Kantor Penghubung KBRI Dili di Oecusse Marya Silaban, memberikan apresiasi atas langkah koordinatif dan integratif yang cepat dari Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona.

“Namun kami minta kalau sekiranya ada kesepakatan pembatasan sementara di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste (Tiles), agar diberikan jangka waktu sehingga ada persiapan bagi warga Tiles dan warga negara luar yang ada di sana. Kami minta agar pembatasan hanya khusus perlintasan manusia saja, bukan barang. Karena perlintasan BBM terutama solar dan sembako semua masuknya dari wilayah Indonesia,” harap Marya.

Harapan yang sama diungkapkan Konsulat Jenderal Timor Leste di Kupang, Matos Carvalho. Menurutnya, pemerintah Timor Leste pada dasarnya mendukung ide pembatasan sementara tersebut untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat NTT dan Timor Leste.

“Demi masyarakat kita, silahkan saja Bapak Gubernur melakukan apa yang terbaik untuk masyarakat kita di NTT dan Timor Leste. Cuman kami minta waktu untuk mempersiapkan hal ini,” jelas Matos. (hms)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of