KUPANG – Komisi I DPRD NTT yang membidangi Pemerintahan meminta Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT untuk terus melakukan publikasi secara gencar dan efektif. Humas NTT tidak boleh kalah dengan provinsi lainnya di Indonesia.

“Sebagai juru bicara gubernur dan apemerintah Provinsi NTT, semua kegiatan dan pemberitaan tentang gubernur, wakil gubernur dan pemerintah provinsi ini harus diketahui dengan cepat oleh masyarakat, mesti efektif. Kita tahu gagasan besar gubernur dan wakil gubernur, lompatan-lompatan yang cukup besar ini harus dibarengi dengan publikasi yang gencar oleh humas,” kata Wakil Ketua Komisi I, Jonas Salean saat bertatap muka dengan jajaran Biro Humas dan Protokol NTT serta para awak media cetak, elektronik dan online di ruang rapat Biro Humas dan Protokol NTT, Rabu (15/1).

Turut mendampingi Wakil Ketua Komisi I tersebut, Sekretaris Komisi Hironimus Banafanu dari PDIP, dan empat anggota komisi yakni Julius Uly dari Nasdem, Anselmus Tallo dari Demokrat, Johanes Mat Ngare dari Perindo dan Stevanus Come Rihi dari Gerindra.

Politisi Golkar dari daerah pemilihan Kota Kupang tersebut mengharapakan agar jajaran humas senantiasa meningkatkan kemampuannya. Kompetensi harus dikembangkan agar Humas NTT bisa bersaing dengan Humas Provinsi lainnya. Kekurangan- kekurangan yang ada tentu akan terus diperbaiki selama lima tahun ke depan.

“Kami berharap Humas NTT bisa setara dengan humas-humas daerah lainnya terutama sumber daya manusianya. Karena tahun 2020, Presiden telah canangkan peningkatan sumberdaya manusia semua pelayan masyarakat. Tentu dengan adanya tunjangan kinerja, ASN khususnya di Humas dapat lebih meningkatkan kompetensinya,” jelas Jonas Salean.

Mantan Walikota Kupang itu meminta Biro Humas dan Protokol NTT untuk membangun kemitraan dengan media massa yang ada di NTT. Mesti dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara bijaksana.

“Tentu yang diutamakan adalah mereka yang sudah terverifikasi. Media massa yang belum terverifikasi harus mengikuti proses-proses selanjutnya agar seusai dengan undang-undang. Wajarlah kalau kita melayani media massa yang begitu banyak, tidak mungkin semuanya puas. Tetapi bagaimana anggaran yang terbatas bisa dibagi secara baik, itu bijaksana namanya,” kata Jonas.

Anggota Komis I lainnya, Ansel Tallo mengapresiasi terobosan-terobosan baru yang menggeliat di Biro Humas dan Protokol. Meski kenaikan anggaran kurang besar dibandingkan tahun 2019, hanya sekitar 4,82 persen dari Rp. 4,8 miliar menjadi Rp. 5,1 miliar di tahun 2020, Biro Humas dan Protokol mempunyai niat dan keinginan yang besar untuk lebih berkembang.

“Profisiat kepada Biro Humas dan Protokol. Ada terobosan-terobosan baru yang menggeliat di biro ini. Saya kira ini adalah hal baru di tahun 2020 sehingga eksistensi provinsi NTT lebih menggeliat lagi ke depan. Saya lihat secara gamblang ada niatan yang besar, tetapi alokasi dana kurang mendukung. Saya kira ini perlu dikaji oleh teman-teman di badan anggaran. Kalau mau NTT lebih menggeliat lagi, maka peran biro humas harus lebih besar lagi terutama dalam publikasi. Saya minta Biro Humas juga bisa membangun kerja sama dengan Humas DPRD untuk mempublikasi apa-apa yang sudah dihasilkan DPRD NTT,” jelas Ansel Tallo.

Terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 212 juta rupiah yang dibebankan kepada Biro Humas dan Protokol NTT, para anggota pimpinan dan anggota komisi I meminta agar sumber-sumber pendapatan ini dikaji secara lebih baik sehingga tidak mengurangi kerja sama dengan media massa yang sudah ada.

“(Biro) Humas harus menginventarisi, menemukan secara tepat sumber-sumber pendapatan dan mencari kiat-kiat strategis untuk mencapai tahapan-tahapan pencapaian target itu sendiri. Kami, Komisi I terbuka terhadap semua pihak termasuk kepada kepada rekan-rekan media agar kita dapat bergandengan tangan sehingga kita bisa capai kesejahteraan bersama yang kita cita-citakan,” kata Julius Uly.

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol NTT, Elisabeth Lenggu, mengatakan, di tengah keterbatasan sumberdaya manusia dan peralatan, Biro Humas dan Protokol selama tahun 2019 telah menghasilkan beberapa karya di antaranya Radio Streaming Swara NTT, Media Center, Website, penerbitan Warta NTT dua edisi, penerbitan buku-buku, lomba penulisan, kliping digital dan kegiatan protokolan. Juga ada kerjasama publiksi dengan media massa dan kegitan multi media.

“Mulai tahun ini juga, kami diberi target untuk PAD sebesar 212 juta rupiah. Kami minta dukungan rekomendasi dari anggota komisi I untuk bisa menentukan sumber-sumber pemasukan. Kami juga mohon dukungan dari Komisi I untuk peningkatan sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Kita punya rencana untuk buat TV dan Videotron,” beber Betty Lenggu.

Dalam kesempatan itu, Kabag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan menyerahkan cindera mata berupa Majalah Warta NTT dan Buku-buku hasil penerbitan Biro Humas dan Protokol kepada keenam anggota Komisi I. Para anggota Komisi I juga berkenan melihat studio mini Radio Swara NTT dan ruangan Media Center. (aven/jdz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of