Oleh Adi Prayitno
Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik
WAKTU berlari begitu cepat. Tanpa terasa bangsa ini memasuki penghujung tahun politik yang cukup melelahkan. Ragam peristiwa politik telah menjadi monumen historis yang akan diabadikan khalayak ramai. Tahun segera berganti. Perlu kesiapan matang menghadapi situasi ekonomi-politik tak menentu. Karenanya, perlu refleksi serius sebagai titik balik membangun batu bata fondasi kehidupan kebangsaan yang jauh lebih berkualitas.
Kaleidoskop politik sepanjang 2019 memotret satu fenomena yang getir, paradoks, dan antiklimaks. Getir karena kompetisi politik terjadi begitu ekstrem. Rakyat terbelah dua, cebong dan kampret.
Realitas politik juga paradoks karena terjadi perkongsian antarpihak yang selama ini bertikai dengan narasi politik saling menjatuhkan. Politik elektoral antiklimaks berakhir ‘bahagia’ (happy ending) dengan politik akomodatif yang begitu longgar.
Ibarat drama kolosal, politik elektoral layaknya pertunjukan yang ingin menampilkan dua wajah sekaligus. Satu sisi dramatis karena narasi isunya destruktif yang bisa membunuh karekter politik lawan. Sementara itu, isu primordial agama menjadi senjata utama yang dibawa ke panggung pertunjukan. Namun, pada saat bersamaan alur cerita drama politiknya didesain win-win solution atas nama persatuan politik.
Pemilu tak lagi menjadi medium rewards and punishment bagi kontestan. Pemenang seharusnya menjadi penguasa, memproteksi semua kanal kekuasaan politik agar tak meluber ke pihak tak berkeringat. Sementara itu, pihak yang kalah mesti dipaksa di luar kekuasaan. Itulah sejatinya kompetisi. Bukan malah dirangkul atas nama politik gotong royong. Rekonsiliasi tak mesti dengan bagi-bagi kekuasaan.
Evaluasi Politik
Sepanjang 2019 diklaim sebagai tahun politik paling brutal. Fragmentasi politik terjadi begitu tajam efek tanding ulang Jokowi dan Prabowo. Dunia seakan berhenti berputar. Semua sorot mata menjadi saksi betapa kerasnya pilpres yang dibumbui dengan mengerasnya politik identitas. Pilpres rasa perang agama. Narasi politiknya surga dan neraka.
Tak berlebihan jika pilpres kali ini dinobatkan sebagai hajatan demokrasi elektoral paling menegangkan sekaligus bahan refleksi menatap Indonesia ke depan. Pertama, pilpres harus dimaknai suksesi politik biasa saja. Esensinya merebut kekuasaan, bukan jalan masuk surga.
Karenanya, diskursus yang ditawarkan berbasis rasionalitas, misalnya, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Bukan narasi kafir-mengafirkan yang justru membuat suasana politik makin tak kondusif.
Ilmuan politik kenamaan Harold D Lasswell tegas mereduksi politik sebatas merebut kekuasaan (how to get the power). Politik hanya bicara tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Semua instrumen bisa dikapilitasi demi mendapatkan kekuasaan dengan cara apa pun sebab khitah dasar politik ialah merebut kekuasaan.
Kedua, pembelahan politik yang sangat ekstrem. Cukup sudah pilpres mengakibatkan rasa kohesivitas sosial anak bangsa tercerai berai, sinis, dan saling menghina. Diksi cebong dan kampret menegaskan itu semua. Nadanya pejoratif dan merendahkan derajat kemanusiaan. Klaim paling benar serta menuding pihak lawan layak diperangi dengan argumen agama yang menyesatkan.
Elite ialah aktor kunci yang harus bertanggung jawab atas pembelahan yang terjadi. Narasi politik yang dibangun provokatif, adu domba, hoaks, dan cenderung fitnah. Sentimen yang digunakan tak berbasis rasionalitas, tapi sentimen agama yang mengaduk perasaan keberagamaan. Implikasinya mudah ditebak. Pilpres dirasa perang agama berebut masuk surga.
Ketiga, ironi oposisi berkoalisi dengan penguasa. Tanpa tedeng aling-aling, Gerindra sebagai simbol oposisi merapat ke Jokowi. Dalihnya atas nama rekonsiliasi dan persatuan nasional. Padahal, praktiknya jelas ingin ikut serta menikmati indahnya kue kekuasaan. Politik sesimpel itu saja. Tak perlu membangun wacana normatif jika sekadar mengincar posisi menteri.
Toh, publik cerdas secara telanjang menilai dinamika politik yang ada. Mengabdi negara tak harus jadi menteri. Pilihan oposisi juga terhormat.
Pada titik nadir inilah, antusiasme publik pada politik berangsur menurun drastis. Untuk apa pemilu jika cebong dan kampret akhirnya menyatu. Untuk apa kompetisi jika yang kalah menjadi bagian pemenang. Untuk apa narasi politik mengafirkan jika semua akhirnya melebur dalam kolam koalisi bersama. Politik antiklimaks sebatas bagi-bagi kekuasaan. Menyebalkan memang.
Potret Politik 2020
Tahun depan tetap menjadi tahun politik. Semua parpol terlihat mempersiapkan diri memanaskan mesin politik menyongsong pilkada serentak di 270 daerah. Geliat politiknya mulai terdeteksi meski pendaftaran kandidat masih lama, tapi konsolidasi agresif dilakukan. Begitu pun para kandidat sedang berjibaku berebut dukungan parpol sebagai tiket maju pilkada.
Setidaknya ada tiga isu krusial yang akan mencuat dalam pilkada serentak 2020, yakni dinasti politik, fenomena politik uang, dan politik identitas. Hasrat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, dan sang menantu, Bobby Nasution, maju pilkada menjadi pelecut wacana politik dinasti. Jokowi dinilai sama dengan sejumlah presiden sebelumnya yang membawa kelurga inti dalam lingkaran politik kekuasaan, termasuk putri Wapres Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang ingin maju di Tangerang Selatan, Banten.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian soal evaluasi pilkada titik sentrumnya bermuara pada mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan kandidat. Pilkada memang menguras pundi-pundi uang. Efeknya, yang ditonjolkan bukan kualitas, tapi ‘isi tas’. Pilkada bukan lagi momen mencari pemimpin jempolan, melainkan juga ajang pamer kekuatan logistik.
Di sinilah pentingnya politik tanpa mahar untuk menyaring pemimpin berkualitas. Ironisnya, kondisi semacam ini berkelindan dengan potret perilaku pemilih yang mata duitan, memilih pemimpin karena uang. Sementara itu, politik identitas akan terus menjadi gorengan isu lezat mendulang dukungan.
Menggeliatnya Islam politik menjadi penanda agama tetap menjadi komoditas menggiurkan. Narasinya cukup sederhana, menggiring pemilih untuk memilih calon pemimpin yang seiman, didukung ulama, dan menuding kandidat lain sebagai pihak sesat antiagama. Meski tak sekuat Pilpres 2019, tapi isu agama dalam Pilkada Serentak 2020 sangat mungkin dimainkan pihak yang miskin gagasan.
Di luar itu, wajah lain politik 2020 sepertinya akan diwarnai isu perombakan (reshuffle) kabinet. Postur kabinet Indonesia Maju kali ini sangat pelangi karena kecenderungan politik akomodatif. Kabinet ideal yang diinginkan Jokowi tersandera oleh kompromi politik, bahkan terhadap rival utamanya. Realitas politik yang kadang sukar dicerna akal sehat.
Reshuffle perlu dilakukan demi memaksimalkan kinerja sebab periode kedua ialah pertaruhan sesungguhnya apakah Jokowi bisa meninggalkan legacy yang baik atau sebaliknya. Politik tanpa beban Jokowi harus dibuktikan dengan mengganti pembantunya yang tak optimal bekerja. Jokowi tak perlu ragu mengambil keputusan tegas pada siapa pun. Saatnya bagi Jokowi tampil sebagai Presiden Republik Indonesia dengan otoritas penuh, bukan lagi petugas parpol. (*)
