KUPANG – UKPBJ adalah unit kerja di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa. Keberadaannya sejalan dengan amanat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Jumat (13/12), bertempat di ruang rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) NTT, kembali dilakukan pendampingan spesifik kepada enam UKPBJ terpilih. Acara tersebut dirangkai dengan kegiatan Launching Program Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Sebelumnya, telah dilakukan survei kesiapan daerah dalam proses monitoring pada enam kabupaten yaitu TTS, Malaka, Sumba Barat Daya, Sikka, Rote Ndao dan Sabu Raijua.
Dalam arahannya, Siprianus Kelen, S.Sos,M.Si selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT menyebutkan, penguatan kelembagaan UKPBJ merupakan bagian dari upaya modernisasi pengadaan, salah satu tujuannya untuk menyelamatkan keuangan negara.
“Secara nasional, sejak 30 Oktober 2018, UKPBJ kita sudah mendapat penghargaan sebagai salah-satu pusat unggulan terbaik atau yang biasa disebut sebagai Center of Excellence (CoE). Pada tahap awal ini, Pemerintah Provinsi NTT mulai mendampingi enam kabupaten di NTT agar juga memiliki UKPBJ yang matang, menjadi bagian dari 54 kabupaten dengan status CoE di Tahun 2020 nanti,” katanya.
Ia menguraikan lima aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya memajukan dunia pengadaan di daerah. Selain aspek kelembagaan, disebutkan juga pentingnya dukungan sumberdaya manusia, tatalaksana, pengembangan sistem informasi dan manajemen pengetahuan. Karenanya, mantan Kepala Biro Organisasi itu berharap, setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup, untuk sinergitas dan akselerasi dengan beberapa program strategis nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Ondy Siagian,SE,M.Si menyebutkan urgennya pengukuran tingkat kematangan UKPBJ di daerah. Dengan lugas ia menjelaskan berbagai pergeseran orientasi dalam dunia pengadaan. Kepala bagian pembinaan, advokasi pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan itu kembali menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan personalia.
“Setiap UKPBJ harus juga didukung dengan personil, peralatan dan anggaran yang memadai. Harapannya agar seluruh anggota kelompok kerja (pokja) dapat bertugas penuh waktu, bisa berproses untuk diangkat sebagai pejabat fungsional dengan kompetensi khususnya itu,” jelas Ondy.
Sementara itu, Yanes Panie, S.STP,M.Pub.Pol sebagai salah-satu mentor memaparkan hasil kerja tim. Ia menyebutkan, saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT berada pada level tiga atau disebut dengan istilah proaktif. Lebih teknis dijelaskannya tahapan pelaksanaan, kondisi terkini dan langkah-langkah persiapan menuju UKPBJ level tiga. Dalam pengamatannya, Kabupaten Manggarai dan TTS termasuk yang cukup aktif.
Hadir dalam acara sehari itu Herman Klau, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Malaka bersama staf, Otniel Tahun, Kepala Bagian Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa TTS, Erni Tateni selaku Bagian Administrasi Pembangunan Sabu Raijua bersama staf masing-masing.
Kegiatan diutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan program modernisasi pengadaan. (*/jk)
