JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjawab kritik Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla soal penghapusan ujian nasional ( UN).

Nadiem mengatakan, perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.

“Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.

Menurut dia, kebijakan penghapusan UN akan dimulai pada 2021.

“2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter,” ujar dia.

Nadiem juga menyampaikan, asesmen kompetensi dan survei karakter tak berdasarkan mata pelajaran. Tes tersebut hanya berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

“Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter,” ujar dia.

Jusuf Kalla sebelumnya mengungkapkan, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

“UN masih relevan diterapkan,” kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrak, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya. (jk)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of