KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT sangat serius menangani masalah peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. Keseriusan ini nampak dalam dokumen perencanaan pembangunan bahkan menjadi prioritas pembangunan.

“Untuk itu dalam kebijakan RPJMD telah ditetapkan penanganan stunting sebagai quick win dan menjadi isu sentral penanganan lintas sektor, sub sektor oleh seluruh elemen pembangunan di daerah,” tulis Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli, S.TP, M.Si dalam siaran pers melalui Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT di Kupang, Selasa (3/12/2019).

Pemerintah Provinsi NTT lanjut dia, sangat menyadari bahwa masalah malnutrisi dalam seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) di NTT ini sangat penting karena menentukan masa depan anak-anak di NTT. “Karena itu, masalah malnutrisi dapat ditanggulangi dengan praktek pemberian makan bagi bayi baduta berbasis masyarakat sampai tingkat rumah tangga memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh komponen pemerintah, non pemerintah, dan terutama masyarakat,” katanya.

Di titik inilah, kata Lecky Koli, pentingnya digelar Semiloka Konvergensi Program Pengananan Stunting melalui Pelibatan Stakeholder Pusat dan Daerah di Provinsi NTT yang digelar di Swiss Bellin Hotel Kupang, 4-5 Desember 2019.

“Ada upaya nyata dalam penanganan stunting dengan lima pilar kovergensi, yaitu : Komitmen pimpinan; Kampanye Nasional; Kovergensi, koordianasi dan konsolidasi; Kebijakan Ketahanan Pangan; dan Pemantauan serta evaluasi,” tandasnya.

Menurut dia, ada delapan aksi konvergensi yakni Analsis Situasi; Penyusunan Rencana Kegiatan; Rembuk Stunting; Peraturan Bupati tentang Peran Desa; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); Sistem Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data; serta Review Kinerja Tahunan).

Penilaian kinerja dilakukan untuk memperoleh informasi : (1) Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap Kabupaten; (2) Pembelajaran antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi (peer learning) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi; dan (3) Perbandingan kinerja kabupaten dalam wilayah Provinsi.

“Untuk tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan aksi, telah dilakukan kinerja konvergensi aksi 1 s/d aksi 4 bagi 21 kabupaten prioritas, sedangkan aksi 5 s/d aksi 8 saat ini berada dalam tahapan pendampingan dan baru dilakukan penilaian pada Januari 2020. Pelaksanaan aksi 1 s/d aksi 4 tahun kedua juga telah diinisiasi bersamaan dengan pelaksanaan aksi 5 s/d aksi 8 tahun pertama. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan setiap rencana kegiatan yang dirumuskan pada aksi 1-4 dapat menjadi prioritas usulan desa sasaran pada proses perencanaan musrenbang desa. Pelaksaanaan aksi 1 s/d aksi 8 dilakukan pada 25 cakupan indikator meliputi kesehatan ibu dan anak (10 cakupan); Konseling Gizi, Kebersihan, Pengasuhan Orang Tua (2 cakupan); Kesehatan Pangan (1 cakupan); PAUD (2 cakupan); Perlindungan Sosial (3 cakupan); Ketahanan Pangan (1 cakupan); dan Indikator tambahan NTT (5 cakupan – Bayi yang mendapat ASI Eksklusif, Cakupan konseling MP ASI, Balita Gizi Buruk yang ditangani / mendapat perawatan Balita dengan Pneumonia, dan Bumil dengan Malaria). Melalui analisa situasi terhadap 25 cakupan intervensi maka akan diketahui permasalahan yang dihadapi di setiap desa sekaligus intervensi spesifik dan sensitif yang akan dilakukan,” tulis dia.

Sebagai wujud tindak lanjut komitmen penanganan masalah stunting ini, lanjut dia, Pemerintah Pusat melalui Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) pada Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan Semiloka Implementasi Kemitraan dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT dengan tujuan pertama, mensosialisasi dan mengadvokasi program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting oleh berbagai stakeholder di lokasi sasaran di kabupaten terpilih.

Kedua, menciptakan model pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di tingkat desa. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan masalah kekurangan dalam penyiapan generasi masa depan yang unggul.

Sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan ini sebut Lecky Koli adalah pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten terpilih yaitu Kabupaten TTS (kasus terpilih), Kabupaten TTU (prevelensi tertinggi) dan Kabupaten Kupang. (valeri/hms)

Foto : Valeri Guru

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of