KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan, ketika pemerintah melakukan eksplorasi dan eksploitasi geothermal atau panas bumi, sesungguhnya hanya untuk kesejahteraan masyarakat NTT.
“Kita eksploitasi dan eksplorasi untuk kesejahteraan masyarakat,” tandas Gubernur VBL yang diwakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si saat bertatap muka dan berdialog dengan peserta aksi unjukrasa dari DPC PMKRI Cabang Kupang yang dikoordinir Alexius Easton Ance di ruang rapat biro, Kamis (28/11/2019).
Menurut Easton Ance, sejak tahun 2017 Kementerian ESDM RI telah meluncurkan Program Flores Geothermal Island dalam Keputusan Menteri ESDM No : 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. “Surat keputusan ini didukung dengan telah disusunnya peta jalan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi,” ucap Easton Ance yang juga Presidium Gerakan Kemasyarakatan.
Bahkan, kata dia, wilayah kerja panas bumi Mataloko telah memasuki masa eksploitasi dan sampai saat ini menimbulkan banyak dampak yang meresahkan masyarakat.
Mendengar dan menyimak berbagai aspirasi para pengunjuk rasa, Jelamu Ardu Marius mengatakan, pihaknya sangat menghargai dan menghormati aspirasi yang disampaikan. “Terima kasih atas sikap kritis yang telah disampaikan PMKRI Cabang Kupang. Kita perlu ada pemikiran alternatif. Memang Flores telah ditetapkan sebagai Geothermal Island. Apakah kita membiarkan gas bumi seperti itu?” ujar Marius, balik bertanya.
Menurut dia, masyarakat NTT sangat membutuhkan energi listrik. “Kita sepakat unsur-unsur negatif itu harus kita hindari. Kita berharap Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi dan eksplorasi dari pembangunan geothermal tersebut. Nanti kita diskusi secara serius dengan Dinas ESDM NTT,” tegas Marius dan berjanji akan menelpon Bupati Ngada dan Bupati Manggarai Barat.
Menurut Marius, perlu juga dipikirkan agar pengelolaan sumber-sumber energi listrik ini dikelola secara bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. “Tidak boleh karena geothermal lalu merusak tourism, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat,” tandas Marius.
Hentikan Eksploitasi
Sebelum menyerahkan sembilan butir aspirasi, Sekjen PMKRI Cabang Kupang, Kornelis Bria membacakan butir-butir pernyataan sikap yang antara lain menuntut dan mendesak Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi geothermal Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat.
Juga, mendesak Menteri Pariwisata, Wishnutama untuk menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi geothermal dan mendukung pariwisata Danao Sano Nggoang yang berbasis masyarakat.
Selain itu, sebut Kornelis Bria, mendesak dan menuntut Gubernur VBL dan DPRD NTT untuk serius melakukan moratorium tambang di NTT. “Kami juga mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Aguatinus Ch. Dula dan DPRD untuk tidak tinggal diam atau malah mendukung PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang keberadaannya berpotensi menghancurkan masa depan rakyat dan lingkungan Wae Sano juga wilayah berdampak lainnya,” tegas Kornelis Bria.
Usai membaca aspirasi, Ketua Presidium PMKRI Kupang, Adrianus Oswin Goleng menyerahkan aspirasi dan diterima Jelamu Ardu Marius. (valeri/hms)
