Kupang, mediantt.com – Pernyataan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) NTT, Sylvi Peku Djawang, yang mengkritisi pemasangan Wifi di Kota Kupang bisa memicu kekerasan terhadap anak, memantik kritok balik dari mantan Sekretaris Komisi 5 DPRD NTT Anwar Hajral. Ia menilai tudingan Stlvo Pekujawang itu ngawur dan tidak berbasis data dari sebuah penelitian.

“Hehehe… lucu ne pernyataan.
Bu Karo hidup di era mana. Ini era internet. Kalau pernyataan bu karo hanya karena area pemasangan wifi masih gelap, kan tinggal pasang lampu. Itu hal teknis. Kalau wifi gratis di hubungkan dengan kekerasan tanpa data sebuah penelitian, maka ini yang ngawur,” kritik Anwar yang juga mantan Ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT ini di Kupang, Sabtu (5/10).

Politisi PKS ini mengatakan, pemasangan wifi gratis oleh Pemerintah Kota Kupang adalah sebuah kemajuan, sekaligus kepedulian. Sebab, sebut dia, masyarakat Kota Kupang tidak bisa dipisahkan dengan dunia internet.

“Nah, wifi gratis adalah bentuk pelayanan. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakar agar lebih bijak dan bermanfaat dalam penggunaaan internet. Kami mendukung Walikota Kupang dengan program Samrt City ini menuju masyarakat Kota Kupang lebih maju,” tegas Anwar.

Seperti diberitakan kupangtribun, Karo Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT, Sylvi Peku Djawang, saat ditemui di Kantor Gubernur NTT, Jumat (4/10/2019), mengatakan, pemasangan wifi di sejumlah titik oleh Pemkot Kupang bisa memicu adanya kekerasan terhadap anak. Apalagi, penempatan hot spot itu tidak mempertimbangkan situasi setempat.

Menurut Sylvi, kekerasan terhadap anak di Kota Kupang sudah sangat meresahkan, apalagi kedepan Kota Kupang menjadi kota Smart City. “Saat ini dengan adanya pemasangan wifi di sejumlah titik diduga bisa memicu kekerasan terhadap anak. Jadi adanya smart city ini bisa picu persoalan baru,” kata Sylvi.

Menlurut dia, ada beberapa lokasi atau titik pemasangan wifi itu tidak melihat kondisi lokasi, yakni gelap.
“Ada beberapa titik hot spot itu tidak didukung oleh infrastruktur seperti penerangan atau lampu listrik,” katanya. (jdz)