Kupang, mediantt.com – Wacana penutupan Taman Nasional Komodo yang memantik reaksi protes warga, akhirnya berakhir sejuk. Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyatakan bahwa Pulau Komodo di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tidak akan ditutup untuk wisatawan. Dan, masyarakat di kawasan ini juga tidak akan dipindahkan. Keputusan ini mendapat apresiasi dari mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo. Ia malah meminta agar keputusan ini segera difinalisasi.

“Kami (Demokrat) berterima kasih atas langkah tepat dan jitu dari Tim Terpadu lintas kementrian dan khususnya bapak Menteri Parawisata atas keputusan untuk tidak menutup Pulau Komodo dan tidak merelokasi penduduknya. Ini pertanda bahwa pemerintah pusat punya keberpihakan jelas kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah pusat mendengar aspirasi dan tangis gelisah warganya,” tegas Wonston kepada mediantt.com, Kamis (19/9).

Pengurus teras Parrai Demokrat NTT ini menegaskan, “Kami mendesak agar keputusan ini segera difinalisasi oleh kementrian terkait (KLHK) dan ditegaskan kepada bapak gubernur dan Pemprov NTT agar tidak boleh ada wacana dan aksi apapun yg mengganggu lagi urusan penutupan Pulau Komodo dan relokasi warga. Biarkan rakyat NTT yang tinggal di Pulau Komodo bisa tidur tenang dan ikut aktif bersinergi membangun parawisata di Komodo”.

Ia juga tetap percaya bahwa resep terbaik membangun parawisata di NTT sebagai prime mover pembangunan ekonomi hanya bisa dilaksanakan jika melibatkan rakyatnya sendiri sebagai pelaku wisata utama dan yang berdaulat diatas tanah kelahirannya sendiri.

Seperti diberitakan okezone.com, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyatakan bahwa Pulau Komodo di Labuhan Bajo, tidak akan ditutup untuk wisatawan. Masyarakat di kawasan ini juga tidak akan dipindah.

“Sudah ada keputusan dari Tim Terpadu. Satu Komodo tidak akan ditutup dan kedua masyarakat tidak boleh pindah,” jelas Arief di sela Fokus Group Discoussion Satu juta wisatawan mancanegara ke Destinsi Super Prioritas Borobudur melalui Pengambangan Aksesibilitas bandara YIA, di Terminal Penumpang Bandara YIAYIA.

Tim Terpadu yang menangani ini dipimpin oleh Dirjen yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan ini pun sangat dinantikan para pelaku wisata dan biro perjalanan wisata untuk memastikan promosi dan pemasaran paket wisata.

Selama ini, para pelaku sangat menantikan kepastian dari pemerintah terhadap akses wisata di pulau yang memiliki hewan langka Komodo. Sejumlah operator tidak berani menjual paket wisata ke sana karena masih menunggu.

Dengan adanya kepastian ini diharapkan akan membawa angin segara bagi dunia pariwisata ke sana. “Harus ada kepastian ini, dan 2020 tetap bisa dibuka,” jelasnya.
Sebelumnya pemerintah NTT berencana menutup pulau Komodo untuk kunjungan wisata. Alasannya untuk pengembangbiakan hewan ini.

Otoritas taman nasional yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut saat ini tidak ada darurat populasi maupun ancaman lingkungan.

Beberapa penyedia jasa pariwisata khawatir bisnis mereka akan ambruk jika Taman Nasional Komodo benar-benar ditutup dalam jangka waktu panjang.
Di sisi lain pemerintah lokal ingin wilayah yang berstatus situs warisan dunia versi UNESCO itu dapat didesain ulang. Mereka juga berharap meraih porsi pendapatan wisata yang lebih banyak.
Kepala Taman Nasional Komodo, Budhy Kurniawan, mengklaim manajemen pengelolaan yang digelar timnya berjalan tepat sasaran dengan populasi komodo disebutnya masih dalam taraf aman.

Menurut Budhy, penutupan sementara yang diutarakan Viktor hanyalah wacana dan tidak serta merta bisa dilaksanakan. (jdz)