KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih untuk periode 2019-2024 dapat meningkatkan pengawasan terhadap program-program pembangunan dalam pemerintahannya.

“Saya membutuhkan para anggota dewan sekalian untuk bersama-sama pemerintah kita tingkatkan pengawasan agar seluruh program kerja mampu menyentuh masyarakat langsung,” katanya dalam sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah atau janji Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024 di Kupang, Selasa (3/9).

Gubernur Laiskodat memastikan bahwa ia bersama wakilnya Josef A Nae Soi terus berupaya melakukan lompatan pembangunan melalui berbagai program, seperti yang sudah berjalan saat ini.

Ia mencontohkan seperti lompatan untuk peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi NTT untuk 2020 dengan total mencapai Rp6 triliun. “Anggaran yang tidak biasa ini harus mampu kita wujudkan untuk pembangunan secara tepat,” tegasnya.

Laiskodat mengakui bahwa masih ada angka kemiskinan yang bertambah di provinsi setempat. Namun, ia mengaku optimistis kemiskinan bisa menurun drastis dalam massa pemerintahannya dengan berbagai lompatan program pembangunan yang sedang dikerjakan.

Untuk itu, ia berharap para anggota DPRD baik kader-kader baru maupun yang lama mampu menghadirkan semangat baru untuk bersama-sama pemerintah mewujudkan kemajuan pembangunan di daerah itu.

Ia mencontohkan sektor pembangunan yang sedang dikerjakan secara serius seperti pembangunan garam dan pariwisata di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Potensi-potensi hebat kita ini bisa kita bangun untuk kesejahteraan masyarakat kalau kita bekerja dengan tidak biasa-biasa melainkan dengan optimisme, dengan lompatan-lompatan agar menjadi provinsi yang hebat,” katanya.

Dalam sidang paripurna istimewa dilakukan pemberhentian anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 sekaligus pengangkatan wakil rakyat terpilih Periode 2019-2020 sebanyak 65 orang.

Turut hadir Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi beserta jajaran, unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus partai politik, organisasi pemuda, dan sejumlah elemen lainnya. (ant)