Politik Identitas Itu Praktik Paling Primitif Yang Merusak Masyarakat

by -182 views

Kupang, mediantt.com – Menguatnya politik identitas di setiap hajatan politik NTT, termasuk Pilgub NTT 2018, mendapat kritik sekaligus pencerahan dari Analis Politik Fisip Unika Widya Mandira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona. Ia menilai, politik identitas adalah praktek politik paling primitif. Dan, pemimpin yang lahir dari hasil jualan politik identitas, umumnya tidak berkualitas.

“Bagi saya, politik identitas adalah model praktek politik paling primitif, karena menghasilkan kerusakan jangka panjang pada masyarakat. Sebab, pemimpin-pemimpin yang terpilih dari hasil jualan politik identitas ini, pada umumnya tidak cukup berkualitas dalam hal integritas dan kapabilitas,” tegas Mikhael Rajamuda kepada mediantt.com, Sabtu (17/2).

Menurut master politik jebolan Unpad Bandung ini, di NTT, praktek politik berbasiskan identitas itu nyata. Komposisi calon saja sudah jelas soal representasi identitas itu; Katolik versus Protestan atau Timor versus Flores. “Jadi ini bukan rahasia, hanya orang malu mengatakan itu karena berkaitan dengan watak dan kepribadian mereka dalam berpolitik,” katanya.

Jika dikaji, jelas dia, memang politik identitas itu, –meminjam bahasa Filosof Pierre Bourdieau–, adalah sejenis modal. Artinya ada modal sosial dalam politik, misalnya pertemanan dan jejaring kekerabatan. Ada juga modal ekonomi, yang juga sering dipakai dalam praktis politik di NTT, yaitu kekuatan uang dan bantuan materi. Dan ada juga modal politik paling murah meriah tapi paling efektif dalam penggunaannya karena efeknya seperti obat bius, yaitu suku dan agama. “Itulah modal identitas. Siapa yang ingin menang dengan biaya murah dan ongkos politik rendah di NTT, menurut saya, akan sangat gencar memainkan isu identitas ini, karena menang paling efektif dari modal lainnya,” tegasnya.

Ia juga menandaskan, bagi mereka yang mau menang di basis-basis kultural, entah agama maupun suku, maka akan berpikir untuk mengkomodifikasi politik identitas ini untuk dijual karena itulah yang paling laris dan efektif di lapangan. Kalangan grass root di NTT sudah lama terhegemoni oleh praktek semacam ini. Dan ini menjadi lestari karena ditopang oleh wacana-wacana elit, baik elit politik maupun elit agama dan adat, yang menjadi semacam shadow oligarki yang selama ini saling bekerja sama menghegemoni masyarakat NTT di setiap Pilgub, Pileg atau Pilkada.

Ia menyebutkan, wacana-wacana di gereja misalnya, akan diarahkan ke soal identitas menjelang hari H pencoblosan. Tujuannya jelas untuk mengarahkan umat agar memilih yang seagama. Demikian juga simbol-simbol agama seperti tokoh yang dishowani oleh para calon adalah contoh lain. Ketika seorang tokoh agama seperti uskup atau pendeta memberi restu kepada seorang calon atau mendoakan mereka, maka yang terjadi di sana adalah kekerasan simbolik. Sebuah wujud kekerasan yang diterima oleh umat gereja lewat wacana dan berita tapi tidak disadari sebagai kekerasan. “Ketika umat yang fanatik dan taat dengan uskup atau pendeta, akan dengan sendirinya mengikuti arah politik pimpinan agamanya itu. Inilah kekerasan yang wujudnya sangat halus tapi sudah berlangsung lama di NTT,” ujarnya.

Cara ini, menurut dia, sebenarnya pernah digunakan Bangsa Portugis dan Belanda untuk menguasai akses dan sumber daya ekonomi di NTT. Tapi setelah agak lama terpendam, akhirnya kembali hidup dan mendapat signifikansinya dalam Pilgub dan banyak Pilkada di NTT. “Tetua adat seperti raja dan fetor di Timor dan turunan raja di Sumba misalnya, akan selalu menjadi pintu masuk yang paling mudah untuk menghegemoni warga oleh para elit politik,” kata dosen politik Fisip Unika ini.

Rajamuda juga menegaskan, di banyak daerah, seperti di TTS dan Sumba, kepatuhan komunitas adat terhadap tokoh adat masih sangat kuat. Artinya bisa dikatakan bahwa komodifikasi identitas menjadi modal politik di NTT adalah lagu lama.Karena itu tadi, ini adalah modal paling murah dan rendah biaya tapi paling efektif. Dampaknya secara psikologis sangat nyata. Identitas bisa bekerja tanpa uang dalam mengkonsolidasi kekuatan. Jadi siapa yang cerdik mengkapitalisasi modal identitas ini, ia punya peluang sangat besar untuk menang. Padahal dampaknya sangat destruktif dan merendahkan eksistensi seseorang. Karena sebagai manusia bebas, orang tidak sadar bahwa dia didominasi oleh orang-orang yang sengaja menggunakan identitas untuk mengendalikan mereka.

Sakit Psikologis

Dalam studi yang dilakukan misalnya, ia menemukan realita bahwa budaya politik semacam ini sengaja dipelihara oleh banyak rezim politik dan aktor-aktor politik di NTT, juga para pemuka agama karena mereka mendapat manfaat ekonomi politik di sana. “Ada semacam barter ekonomi politik di balik praktek politik ini,” katanya.

Nah, “Patgulipat kepentingan di tingkat elit agama dan politisi di NTT ini biasanya hanya tercium baunya seperti kentut saat pemilu atau Pilgub seperti sekarang, tapi sulit dibuktikan. Padahal yang dirugikan adalah masyarakat. Mereka seperti didisiplinkan melalui wacana-wacana moral dan religius untuk mengendalikan mereka dalam pilihan politiknya,” katanya.

Karena itu, menurut dia, di NTT banyak orang sebenarnya mengalami sakit psikologis. Sebab,
di satu sisi, mereka begitu gegap gempita mengecam dan membuat penolakan terhadap kelompok yang menggunakan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta setahun silam. Tapi di sisi yang lain, mereka juga secara diam-diam mempraktekan politik identitas itu di NTT, baik suku maupun agama.

“Jadi jelaslah bahwa politik identitas itu selalu dikomodifikasi dari Pilgub ke Pilgub hanya sebagai alat merebut kekuasaan. Tapi tidak disadari bahwa daya rusaknya sangat besar untuk masyarakat NTT. Sebab siapa yang bisa menjamin bahwa dia yang menang karena sukses mempolitisasi dentitas adalah sosok yang punya kapabilitas dan integritas dalam memimpin? Saya kira sudah banyak contoh di Indonesia, di mana rakyat dibuat gigit jari setelah figur tersebut memenangkan kontestasi,” tandas Putra Lamalera ini, mengingatkan. (jdz)